.webp)
Saat ini gaji seorang menteri di Indonesia di luar tunjangan lainnya Rp 19 juta per bulan. Memang jauh di bawah gaji gubernur Bank Indonesia (BI) sekitar mencapai Rp 199 juta per bulan.
Beberapa menteri sempat 'curhat' dengan gaji yang mereka terima selama ini. Gaji tersebut masih dianggap lebih rendah dari pejabat negara maupun profesi lainnya.
Berikut ini beberapa menteri yang sempat menyinggung gajinya, yang dihimpun detikFinance, Rabu (14/5/2014).
|
|
MenPAN Azwar Abubakar
|
|
"Dulu itu Rp 49 juta, sekarang gaji pokok Rp 19,53 juta," ungkapnya Senin (19/3/2012).
Dengan penurunan gaji tersebut, paling tidak terjadi perubahan terhadap jumlah pajak yang diserahkan kepada negara. Azwar pun mengaku tidak mengisi sendiri SPT-nya tetapi dirinya tetap memantau pengisian laporan tersebut.
"Yang ngisinya orang tapi saya lihat dulu," ujar Mantan Anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2011 ini.
Azwar Abubakar merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional. Ia menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan EE Mangindaan.
MenPAN Azwar Abubakar
|
|
"Dulu itu Rp 49 juta, sekarang gaji pokok Rp 19,53 juta," ungkapnya Senin (19/3/2012).
Dengan penurunan gaji tersebut, paling tidak terjadi perubahan terhadap jumlah pajak yang diserahkan kepada negara. Azwar pun mengaku tidak mengisi sendiri SPT-nya tetapi dirinya tetap memantau pengisian laporan tersebut.
"Yang ngisinya orang tapi saya lihat dulu," ujar Mantan Anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2011 ini.
Azwar Abubakar merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional. Ia menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan EE Mangindaan.
Mantan Menhub Freddy Numberi
|
|
"Kalau dia sekarang terima gaji Rp 45 juta, Menteri cuma Rp 19 juta ya lebih besar dari saya. Kurang apa sih emang," ungkap Freddy waktu itu di Kantor Menteri Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (27/7/2011).
Freddy bahkan mempersilahkan para pilot yang mengancam mogok karena gaji untuk mengundurkan diri. Menurutnya, para pilot bisa saja pindah kewarganegaraan jika ingin mendapatkan gaji yang setara dengan pilot asing.
Mantan Menhub Freddy Numberi
|
|
"Kalau dia sekarang terima gaji Rp 45 juta, Menteri cuma Rp 19 juta ya lebih besar dari saya. Kurang apa sih emang," ungkap Freddy waktu itu di Kantor Menteri Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (27/7/2011).
Freddy bahkan mempersilahkan para pilot yang mengancam mogok karena gaji untuk mengundurkan diri. Menurutnya, para pilot bisa saja pindah kewarganegaraan jika ingin mendapatkan gaji yang setara dengan pilot asing.
Menpera Djan Faridz
|
|
Menurutnya, seorang menteri wajib digaji lebih besar dari yang diterimanya sekarang. Djan mengatakan, gaji pokok yang didapatnya saat ini hanya Rp 5 juta/bulan, ditambah berbagai macam tunjangan sehingga menjadi Rp 19 juta per bulan.
"Zalim (tak kasihan) namanya, nggak fair menteri digaji Rp 5 juta plus-plus jadi Rp 19 juta per bulan," kata Djan saat berbincang dengan wartawan di kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (13/5/2014).
Djan beralasan seorang menteri punya tanggung jawab yang sangat besar, termasuk mengelola anggaran yang mencapai triliunan rupiah, juga membuat kebijakan-kebijakan yang strategis.
"Karena menteri mengelola anggaran, triliunan, tanggung jawab berat, kalau salah bikin ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.
Ia menjelaskan, anggaran pendapatan belanja negara yang mencapai Rp 2.000 triliun tak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan untuk gaji menteri.
"Nggak fair, coba ditanya ke menteri lain, jangan cuma ke saya," lanjutnya.
Menpera Djan Faridz
|
|
Menurutnya, seorang menteri wajib digaji lebih besar dari yang diterimanya sekarang. Djan mengatakan, gaji pokok yang didapatnya saat ini hanya Rp 5 juta/bulan, ditambah berbagai macam tunjangan sehingga menjadi Rp 19 juta per bulan.
"Zalim (tak kasihan) namanya, nggak fair menteri digaji Rp 5 juta plus-plus jadi Rp 19 juta per bulan," kata Djan saat berbincang dengan wartawan di kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (13/5/2014).
Djan beralasan seorang menteri punya tanggung jawab yang sangat besar, termasuk mengelola anggaran yang mencapai triliunan rupiah, juga membuat kebijakan-kebijakan yang strategis.
"Karena menteri mengelola anggaran, triliunan, tanggung jawab berat, kalau salah bikin ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.
Ia menjelaskan, anggaran pendapatan belanja negara yang mencapai Rp 2.000 triliun tak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan untuk gaji menteri.
"Nggak fair, coba ditanya ke menteri lain, jangan cuma ke saya," lanjutnya.
Halaman 2 dari 8
