.webp)
Sri Mulyani yang juga mantan menteri keuangan (Menkeu) menyampaikan rasa dukanya terkait berpulangnya tokoh pembangunan ekonomi Indonesia ini.
"Indonesia kehilangan tokoh penting di bidang ekonomi," kata Sri Mulyani saat menjawab surat elektronika yang dikirim detikFinance, Senin (14/9/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau mengatasi situasi hiper inflasi yang mencapai sekitar 700 persen pada masa itu dan menyebabkan rakyat menderita dan menjadi semakin miskin, hal itu dilakukan melalui disiplin anggaran, dan disiplin moneter (memberhentikan pencetakan uang oleh Bank Indinesia untuk membiayai defisit anggaran)," kenang Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, Ali Wardhana juga berhasil menggunakan uang hasil 'boom' minyak sewaktu harga minyak bumi melonjak pada dekade 1970-an, dengan menggunakan dana hasil minyak untuk membangun sekolah dan mendanai pendidikan, membangun puskesmas, mengalokasikan untuk membangun irigasi dan perbaikan produktifitas pertanian.
"Sehingga Indonesia terhindar dari 'kutukan' rejeki minyak bumi seperti yang banyan terjadi di negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang hancur karena tidak mampu mengelola dan menggunakan hasil minyak bumi untuk kesejahteraan rakyat dan menghindari perusakan sektor ekonomi non migas," katanya.
Ia mengatakan, pada waktu itu, Indonesia menggunakan hasil minyak bumi untuk memberantas kemiskinan pada tahun 1970-an, prestasi ini diakui dunia.
"Pak Ali juga banyak berusaha memberantas korupsi dan membangun departemen keuangan agar menjadi departemen yang bersih dari korupsi dan memiliki kinerja baik dengan memberikan insentif yang memadai," katanya.
Namun mengungkapkan tidak sependapat terhadap keputusan Ali Wardhana pada Orde Baru membubarkan bea cukai. "Namun saya menghormati upaya pak Ali yang ingin membangun institusi publik yang bersih dari korupsi," katanya.
Sri Mulyani mengungkapkan, Sosol Ali Wardhana sangat dihormati sebagai anggota governor IMF dan World Bank yang dalam pertemuan di lembaga tersebut selalu menyuarakan kepentingan negara-negara miskin yang memerlukan dana pembangunan yang lunak (konsesional), untuk memberantas kemiskinan dan membangun infrastruktur dasar dan investasi pendidikan dan kesehatan yang diperlukan untuk pembangunan negara tersebut.
"Pendapat dan suara tersebut masih sangat relevan hingga saat ini," katanya.
Seperti diketahui Ali menjabat sebagai Menkeu pada rentang 1968-1983 atau pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Guru besar fakultas ekonomi ini juga sempat menjabat sebagai Menko Ekonomi, Industri, dan Pengawasan Pembangunan dalam periode 1983-1988.
(hen/rrd)
