Cara Menteri Basuki Jaga Uang Kementerian PUPR Tak Dikorupsi

Sehari Bersama Menteri Basuki

Cara Menteri Basuki Jaga Uang Kementerian PUPR Tak Dikorupsi

Dana Aditiasari - detikFinance
Kamis, 04 Jan 2018 12:07 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah salah satu kementerian dengan anggaran terbesar. Tahun 2018, kementerian ini dipercaya melaksanakan program pembangunan infrastruktur dengan total anggaran kementerian mencapai Rp 107,38 triliun.

Bagaimana cara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjaga anggaran tersebut agar tak dikorupsi?

Kepada detikFinance, Basuki menyebut, ada 3 langkah yang dilakukan ia dan jajarannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Satu, pertama dari segi SDM. Dari mulai pelantikan, kita ingatkan apa itu sumpah jabatan. Pertama kita sentuh dari sisi itu," kata dia belum lama ini.

Basuki mengatakan, sumpah jabatan saja tentu tak cukup untuk menangkal korupsi. Perlu juga pengawasan dari sisi sistemnya.

"Kedua, saya landasi dengan pakta integritas. Misalnya, semua usulan, penetapan anggaran, anggaran darurat, pemenang lelang. Semua harus sudah melalui evaluasi secara profesional dan tidak ada mark up," sebut dia.

Ketiga, Basuki menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dari kejaksaan tinggi. Tim ini bertugas melakukan pendampingan pada seluruh kelompok kerja di masing-masing proyek infrastruktur.

Tim ini akan mengawal dari mulai awal proses pelelangan, pengadaan barang dan jasa dan berbagai hal lain berkenaan dengan pelaksanaan proyek infrastruktur.

"Itu bagus sekali. Tim dari kejaksaan ini membentengi kami. Bukan untuk melindungi kami kalau berbuat kesalahan, tapi untuk melindungi kami untuk tidak berbuat salah," jelas Basuki.

"Jadi semua kita gerakkan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Kalau dalam penetapan pemenang lelang kita ada ragu-ragu, kita maju ke BPKP minta konsultasi," tambahnya.

Dari sisi internal atau di lingkungan kementerian PUPR, ia juga melakukan pencegahan korupsi dengan cara mengurangi intervensi pada proyek-proyek infrastruktur yang sedang berlangsung pembangunannya.

"Dan saya pribadi, pasti saya cerewet kalau soal programming. kalau ada RKKL, itu saya baca satu persatu. Tapi pelaksanaan saya awasi saja, saya tidak akan sentuh. saya sudah sampaikan ke semua satker, kalau saya ada perintah (intervensi) aneh-aneh, tolak itu. Saya sudah sampaikan open (secara terbuka)," tegas basuki.

detikFinance belum lama ini mengikuti keseharian Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dari mulai rumah hingga tempat kerjanya. banyak cerita unik yang diungkapkan. Penasaran? yuk simak cerita-cerita menarik lainnya dari Menteri Basuki hanya di detikFinance.

(dna/ara)

Hide Ads