Boediono 'Kuliahi' Wartawan

Jakarta - Ajang diskusi dengan wartawan dimanfaatkan Menko Perekonomian Boediono untuk memaparkan perkembangan ekonomi Indonesia sejak mulai merdeka hingga kini.

Diskusi yang semula bertajuk mengenai evaluasi paket kebijakan pemerintah pun berubah menjadi ruang kuliah.

Seperti memberi kuliah kepada mahasiswanya di Kampus UGM, Boediono pun memberikan para peserta diskusi sebuah cakram digital (CD) yang berisi tentang perkembangan ekonomi Indonesia.

"CD itu berisi kumpulan artikel, angka dan catatan," ujarnya.

Boediono meninggalkan anak didik aslinya di UGM Yogyakarta untuk mengajar di tempat lain, yakni di Ancol Jakarta. Setiap hari Sabtu biasanya Boediono mengajar di FE UGM.

Boediono pun memulai kuliahnya dengan menerangkan Indonesia pada awal kemerdekaan yang belum diakui sepenuhnya oleh dunia internasional, baru setelah ada Konferensi Meja Bundar, kemerdekaan RI diakui.

Pada tahun 1950-1951 pemerintah sempat mengalami surplus anggaran karena tingginya harga komoditas yang dipicu oleh Perang Korea. Setelah itu Indonesia mengalami defisit ganda seperti yang dialami oleh AS sekarang. Saat itu sistem yang dianut adalah demokrasi parlementer. Namun karena kabinet yang sering berganti-ganti sasaran pembangunan ekonomi menjadi sering tidak tercapai.

Ketika itulah dukungan untuk menganut demokrasi terpimpin mengemuka, baik dari kalangan DPR maupun rakyat.

Sistem pun berubah menjadi demokrasi terpimpin yang pada tahun 1960-an menjadi tren baru di belahan dunia manapun.

Namun kebobrokan sistem ini mengalami puncaknya pada tahun 1965, yang saat itu terjadi hyperinflation, orang enggan memegang mata uangnya sendiri.

"Ketika orang mendapat uang, mereka langsung membelanjakan uang itu untuk melindungi nilai dari uangnya, karena harga-harga yang naik begitu cepat," ujarnya.

Situasi perekonomian yang tidak bagus dimana urusan perut menjadi masalah, membuat rezim Soekarno jatuh.

"Kinerja ekonomi yang tidak bagus menuntut adanya perubahan sistem politik," ujarnya.

Memasuki zaman orde baru, ekonomi Indonesia mengalami kemajuan, pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, infrastruktur yang cukup lumayan, angka kemiskinan dan indikator sosial lainnya seperti pengangguran menurun.

"Kemudian interaksi politik muncul lagi, semakin tinggi tingkat ekonomi, tingkat kebutuhan naik lagi, bukan lagi soal perut tetapi kebutuhan untuk partisipasi politik. Masalah kebebasan ngomong, ini akhirnya jadi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Saat krisis mencapai puncaknya pada tahun 1998, PDB Indonesia minus 13,8 persen. Sepertujuh dari kue PDB nasional hilang dan sisanya rebutan.

"Banyak terjadi PHK, kacau deh, ditambah inflasi mencapai 80%, itu sudah mendekati hyperinflation, karena psikologi orang tidak mau pegang rupiah sudah kelihatan," paparnya.

Menjelang akhir orde baru banyak persepsi masyarakat soal KKN yang merajalela yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian.

"Hal ini seperti api dalam sekam yang dipicu oleh krisis tahun 1997 yang akhirnya membawa perubahan yang sangat besar," ujarnya.

Sistem ekonomi akhirnya kembali berubah, dan sejak reformasi sudah terjadi pergantian 4 kepala negara.

"Sekarang yang menjadi concern kita semua, bukan hanya pemerintah, adalah bisakah kita membangun sistem demokrasi yang kita pilih sendiri sehingga bisa memuaskan masyarakat, sehingga tidak lagi terjadi seperti tahun 1950-an," pungkas Boediono mengakhiri kuliahnya.

(ddn/ir)