.webp)
Ditjen pajak, menurut Anwar sudah melakukan acara politik besar di Istana Negara pada tahun 2005 yang mengumumkan peningkataan pemilik NPWP sebanyak 3 kali lipat dalam jangka waktu dua bulan menjadi 10 juta.
Dari jumlah 10 juta NPWP tersebut, sebanyak kurang lebih 2,8 juta NPWP belum dikirim yang terdiri dari 1,5 juta sudah dicetak dan 1,3 juta belum dicetak.
Sementara itu, dari 4 juta NPWP baru yang sudah dikirim terdapat sanggahan dari masyarakat berupa NPWP ganda, wajib pajak yang sudah meninggal, wajib pajak yang pekerjaannya pembantu rumah tangga dan wajib pajak tanpa penghasilan.
"Ketua BPK sendiri memiliki lebih dari satu NPWP," ujar Anwar dalam sidang pleno uji materiil UU Ketentuan Umum Perpajakan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (5/2/2008).
Akibatnya, kenaikan NPWP yang drastis tersebut tidak banyak dampaknya pada penerimaan negara. Padahal NPWP bodong itu hanya merupakan pemborosan keuangan negara berupa biaya administrasi Ditjen Pajak untuk memeliharanya.
Setelah 62 tahun Indonesia merdeka dan 57 tahun berdaulat, rasio penerimaan negara dari pajak terhadap PDB tetap rendah sebesar 13,5 persen. Rasio pajak di Indonesia setara dengan Filipina.
Rasio pajak itu adalah merupakan salah satu yang terendah di Asia dan dunia. Rasio tersebut tetap tidak berubah walaupun tingkat harga komoditas primer di pasar dunia telah melonjak lebih dari 3 kali lipat sejak 2003.
(ddn/qom)
