Paskah Merasa Populer Tanpa Harus Beriklan

Jakarta - Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta tidak terlalu memusingkan pemberitaan akhir-akhir ini mengenai dugaan aliran dana Bank Indonesia (BI). Meski repot dikejar media massa Paskah malah mengaku senang dengan 'kepopulerannya' itu.

"Hari ini saya lagi populer, makanya persnya banyak, saya jadi banyak undangan jadi pembicara, tapi ya lumayan daripada pasang iklan lumayan, ini lebih murah. Semoga ke depan gantian ada yang lain yang lebih populer juga, karena ini untuk perbaikan juga," ujarnya di kantornya, Jalan Taman Surapati, Jakarta, Senin (4/8/2008).

Namun dia meminta kinerja karyawan Bappenas tidak terganggu dengan pemberitaan tersebut. "Bappenas harus dipisahkan dari kepopuleran saya ini, karena nanti Bappenas bisa terganggu kinerjanya karena kepopuleran saya itu," ujarnya.

Paskah dan 51 anggota DPR Komisi IX periode 1999-2004 disebut-sebut terlibat menerima suap dari BI. Paskah sendiri disebut Hamka Yandhu menerima suap sebesar Rp 1 miliar

Senin siang ini rencananya Paskah akan memenuhi undangan Presiden untuk mengklarifikasi keterlibatannya. Ia sendiri mengaku akan menunggu proses pengadilan untuk mencari kebenaran kasus tersebut.

"Saya kan dituduh seseorang menerima Rp 1 miliar. Tapi mana buktinya? Semua kan harus dibuktikan di pengadilan," ujarnya.

Yang pasti, ia mengaku sudah menjelaskan semua yang ditanya saat pemeriksaan KPK. Namun ia menolak menjelaskan lebih lanjut apa saja yang ia jelaskan saat pemeriksaan KPK karena itu berarti ia akan melanggar aturan.

Lepas dari kasusnya itu, Paskah juga mengeluhkan masalah sistem birokrasi di Indonesia masih jauh dari hasil yang memuaskan.

"Pembinaan aparatur negara kita memang belum mencapai hasil yang memuaskan. Sistem birokrasi kita masih koruptif, kurang transparan dan kurang akuntabel," ujarnya.

Menurutnya, sistem birokrasi yang koruptif ini tidak lepas dari kesejahteraan aparatur negara yang tidak seimbang dengan tugas-tugas yang dikerjakan.

"Eselon satu di tubuh TNI misalkan, gajinya hanya Rp 1,4 juta. Makanya harus dipikirkan juga remunerasinya," ujarnya.
(ddn/ir)