.webp)
Perwakilan buruh dari negara-negara ASEAN menyoroti tantangan yang dihadapi pekerja perempuan di tengah perubahan dunia kerja akibat digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hingga transisi menuju ekonomi hijau.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam ASEAN TUC Women's Leadership Training 2026 bertajuk Empowering Future Women Leaders yang digelar di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan penguatan kepemimpinan perempuan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi perubahan dunia kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, tantangan dunia kerja yang semakin kompleks perlu direspons dengan kepemimpinan yang inklusif dan mampu menjawab persoalan kesetaraan.
"Perempuan pekerja memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi. Melalui pelatihan ini, kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang berani, kompeten, dan mampu membawa perubahan nyata," kata Andi Gani.
Ia juga mengajak anggota ASEAN TUC memperkuat kerja sama dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di kawasan.
"Solidaritas adalah kekuatan utama gerakan buruh ASEAN. Perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang. Justru melalui kebersamaan, kita dapat menghadapi tantangan global dan memastikan hak-hak pekerja di kawasan terlindungi dengan baik," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat KSPSI yang juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan transformasi dunia kerja akibat digitalisasi, AI, dan transisi menuju ekonomi hijau menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi.
Menurut Sigit, pekerja perempuan masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari diskriminasi, pelecehan, keterbatasan akses kepemimpinan, hingga beban ganda.
Jenderal Sigit juga menegaskan komitmen Polri untuk mendukung hubungan industrial yang kondusif melalui penegakan hukum dan penguatan sinergi dengan serikat pekerja.
Pelatihan tersebut berlangsung selama dua hari. Peserta mendapatkan materi mengenai kerangka hukum, standar ketenagakerjaan internasional, kepemimpinan, hingga perlindungan hukum terhadap kejahatan ketenagakerjaan.
Materi disampaikan antara lain oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Tenaga Indah Anggoro Putri, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, perwakilan KSPSI Ira Laila Budiman, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Pelatihan dilakukan melalui diskusi panel, studi kasus, refleksi diri, dan focus group discussion (FGD) untuk menyusun rencana aksi yang akan diterapkan di negara masing-masing.
(fdl/fdl)
