.webp)
Namun dari tahun ke tahun masalah tudingan data mengenai hasil sensus penduduk maupun data-data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain dianggap hanya sebagai kepentingan politik penguasa belaka. Benarkah seperti itu?
Berikut ini wawancara singkat detikFinance dengan Kepala BPS Rusman Heriawan akhir pekan lalu seputar sensus penduduk 2010.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kalau saya lihat dari monitor, karena ini online semua yah dari Sabang sampai Merauke yah. Ini masih on the track lah mudah-mudahan sampai tanggal 31 Mei 2010 sudah selesai.
Langkah BPS untuk memastikan semua penduduk Indonesia tercover dengan baik, dari sisa waktu yang masih ada bagaimana?
Ada informasi tambahan sebagai strategi sapu jagad kita, akan kita umumkan lewat SMS (short message service) kepada pemegang HP (handphone) maupun running text.
Isinya kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam sensus penduduk. Juga bagi yang belum tersensus kita berikan kesempatan untuk melapor kepada kepala lingkungan setempat (RT/RW), akan kita selesaikan itu.
Kapan itu dilakukan?
Mulai tanggal 25 Mei menjelang hari-hari terakhir, jadi kalau ada yang belum disensus bisa aktif melapor kepada petugas. Bagaimanapun semuanya bisa tersensus dengan baik, karena ini bio data penduduk Indonesia, kan sayang kalau sampai ada yang tidak masuk.
Penggunaannya nantikan bisa untuk bantuan sosial, nomor induk kependudukan, bisa untuk update data pemilu mendatang seperti DPT (daftar pemilih tetap). Bagaimana kita mendapat data yang bagus kalau disensus saja nggak mau. Giliran hak pilihnya nggak ada jadi ramai.
Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar. Misalnya kasus-kasus sulitnya mensensus di kawasan perumahan elit, apa imbauan anda?
Saya pikir sensus ini, jangan dilihat sebagai kepentingan pemerintah tapi kepentingan bersama. Sekarang ini sudah terbuka administrasi kependudukan kita nggak tertib, bukan pemerintahnya yang nggak tertib tapi masyarakat juga kurang menyadari pentingnya. Sensus ini massal kita ingin semua penduduk Indonesia tecover, terdata, terhitung dengan baik.
Bagaimana kita mau mengembangkan apapun mengenai program-program targeted, misalnya nomor induk kependudukan dan macam-macam. Kalau tidak semua masuk maka tidak masuk database, maka repot lagi. Jadi melihatnya jangan seolah-olah untuk kepentingan pemerintah.
Mari kita bangun kesadaran kalau sensus penduduk sebagai kepentingan bersama. Akan sangat rugi kalau mereka tidak tercover dalam sensus ini. Berikanlah waktu 10-20 menit untuk kegiatan 10 tahun sekali, inikan luar biasa.
Terlepas dari masalah-masalah tadi, tingkat kesulitan sensus penduduk sekarang ini dibandingkan dengan sensus-sensus sebelumnya seperti apa?
Lebih ringan sekarang, secara umum yah, dengan mengabaikan kasus-kasus seperti itu. Sekarang ini mulai ada pembalikan di masyarakat, kalau dulu masyarakat melihat sensus apriori atau cuek saja, didatangi lalu menerima, jawab seadanya.
Sekarang ini adanya kesadaran masyarakat bahwa sensus itu perlu, jadi mereka juga aktif. Sekarang ini, banyak menghubungi saya mereka mengatakan kok saya belum didatang-datangi? Seperti kolega-kolega juga seperti itu, bahkan para menteri, mereka mengatakan menunggu belum juga didatangi dan siap memberi
jadwal.
Itu sinyal bagus bahwa kesadaran masyarakat terhadap data informasi kependudukan lebih baik dan mereka merasa perlu. Kalau dulu mereka menganggap 100% itu urusan pemerintah saja.
Soal tudingan-tudingan miring yang dialamatkan ke BPS, misalnya data-data sensus maupun data lainnya yang dirilis oleh BPS untuk kepentingan politik. Bagaimana anda menanggapinya?
Nggak ada, bagaimana bisa dipolitikin, karena pertama kita juga bertanggung jawab bukan hanya di dalam negeri tapi secara internasional. Itukan harus mengikuti aturan-aturan internasional. Kalau kita hanya semau-mau kita ya lembaga internasional termasuk PBB tidak membandingkan dengan angka kita. Misalnya penduduk kita nomor 4 terbesar di dunia, itu kan punya keterbandingan.
Juga pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan semua tidak secara tiba-tiba, tapi menggunakan konsep secara internasional yang memang diberlakukan. Bagaimana Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain kalau kita bikin secara suka-suka kita.
Kedua, data statistik apapun termasuk sensus yang 700.000 orang petugasnya, survey-survey yang terkait kemiskinan, kelaparan, pertumbuhan ekonomi, semuanya dibangun oleh aparat BPS dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya 15.000-an. Bagaimana kita mempolitikan itu karena semuanya masuk sistem.
Angka nasional itu tidak bisa berdiri sendiri, artinya ketika kita umumkan pertumbuhan ekonomi, misalnya Aceh, Papua juga mengumumkan pada waktu yang sama. Angka nasional itu tak berdiri sendiri, tapi dibangun dari sabang sampai Merauke nggak mungkinkan kalau nggak konsisten. Kalau misalnya tiba-tiba merubah angka bagaimana sistemnya kita ikuti.
Jadi nggak ada (untuk kepentingan politik tertentu), ini benar-benar data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dari Sabang sampai Merauke, melibatkan 15.000 orang untuk pengumpulan data yang rutin. Apalagi sensus penduduk yang mencapai 700.000 orang.
Jadi nggak bisa seorang kepala BPS atau pejabat di BPS tiba-tiba merubah angka. Boleh dirubah, tapi harus merubah angka di 33 provinsi, 490 ditingkat kabupaten karena ini dibangunnya dari bawah (sulit). Itu dari sisi mekanisme kerjanya.
Intinya paling tidak kita lurus-lurus saja lah, nggak ada politik-politikkan lah, data sensus penduduk ini untuk semua kok. Nggak untuk partai (tertentu), kalau memang dia (partai) perlu strategi kampanye kita persilahkan, siapapun partainya.
Misalnya PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama) membuat kejasama mungkin untuk pembinaan umat, untuk melihat potensi umat, ya kita persilahkan. Pokoknya untuk semua lah, untuk mencerdaskan bangsa. Jadi nggak ada yah (kepentingan politik), yang kita layani banyak, dan imparsial, nggak boleh. Kalau kita mengumumlan inflasi misalnya pada waktu bersamaan mulai dari presiden sampai masyarakat biasa mendapatkan dalam waktu yang bersamaan.
(hen/qom)
