Monorail Juga Butuh Kekuatan Politik

Jakarta - Proyek monorail DKI Jakarta hingga kini belum jelas kelanjutannya. Pihak perusahaan pelaksana proyek prestisius ini yaitu PT Jakarta Monorail (JM) masih bersengketa dengan Pemda DKIsoal kerugian biaya investasi proyek yang sudah berhenti beberapa tahun lalu ini.

Pihak JM hingga kini mengaku masih 'digantung' oleh Pemda DKI khususnya soal ganti rugi investasi yang telah digelontorkan oleh JM dan kelanjutannya. Meski demikian JM yakin proyek yang katanya bisa menekan kemacetan di Jakarta ini akan tetap berlanjut meski harus dilanjutkan oleh perusahaan pelaksana (investor) lainnya diluar JM.

Meski belum menunjukan tanda-tanda yang positif, pihak JM mengklaim masih mengantongi kontrak sebagai perusahaan pelaksana proyek monorail Jakarta hingga 30 tahun kedepan. Batas sebagai perusahaan pelaksana ini suatu saat bisa putus, ketika pembayaran kerugian  oleh Pemda DKI Jakarta terhadap JM sudah dilakukan.

Selama ini JM dituding gagal mendatangkan investor proyek monorail, lagi-lagi masalah jaminan pemerintah terhadap investor pemilik moda menjadi masalah.

Berikut ini wawancara detikFinance dengan Direktur Eksekutif PT Jakarta Monorail (JM) Sukmawati Syukur di Jakarta akhir pekan lalu.

Sebagai perusahaan pelaksana proyek Monorail, bagaimana perkembangan terakhir kelanjutan proyek monorail yang sudah mangkrak bertahun-tahun ini?

Sebelumnya saya ceritakan dahulu awal pembangunan proyek ini. Masyarakat tidak pernah tahu bahwa kita mengerjakannya sejak zaman Habibie awal 2000 feasibility study (FS), lalu FS nya keluar di zaman Gus Dur.

Kemudian Megawati melakukan ground breaking, lalu sempat mandek sebentar. Ketika Pak SBY dan JK (Jusuf Kalla) menang didorong pembangunannya supaya kelar cepat oleh Pak JK. Ada survey mengatakan kalau tahun 2014 di daerah CBD (central business district) kalau jalur hijau dan jalur biru kita tak ada public transport maka akan macet total.

Maka didorong untuk dipercepat, cuma pada waktu itu ada dua lobi yang kuat antara lobi Jepang dengan Korea, dua-duanya berantem, dua-duanya mau masuk. Sampai kita dituntut segala oleh Korea, lalu Pak JK turun tangan.

Harga proyek seharga US$ 600 juta (Rp 5,4 triliun), kalau bisa diturunkan. Pak JK nggak mau yang mahal-mahal, yaitu konsorsium dalam negeri bersama Jerman (gerbong kereta) saja karena Jerman itu bisa dibuat didalam negeri.

Waktu itu ada INKA, LEN Bandung dan Bukaka bikin konsorsium, tapi yang terus-terus muncul Bukaka-nya, kan KKN banget, padahal dia memang sanggup karena kalau INKA disuruh keluarin guarantee letter nggak bisa kan karena dia BUMN. Tapi harga yang semula US$ 600 juta turun menjadi  US$ 480 Juta, berarti ada penghematan, itu pun gerbongnya dibuat di Indonesia.

Kalau gerbong Jepang harganya satu US$ 1,4 juta, kalau dibuat di Indonesia cuma US$ 800 ribu, itu lebih murah padahal kita membutuhkan 24 gerbong. Nah, latar belakang ini banyak yang nggak tahu, karena masalah masalah politik kali yah, Pak JK diserang KKN atau apa.

Pak JK sudah tahu, waktu itu rapat ada Bu Sri Mulyani, Pak Boediono. Ada kekhawatiran kalau kita kasih jaminan swasta dianggap KKN. Pak JK bilang ya nggak apa-apa,  KKN itu kalau mark up, kalau harga jauh lebih murah why not.

Waktu itu, mau diterapkan di monorail, artinya konsorsium lokal, konstruksinya itu Adhi Karya, mereka dimana-mana sudah mengerjakan di India, Timur Tengah, why not kita percayakan, tapi akhirnya mentok juga, padahal Adhi Karya itu BUMN.

Kalau melihat kondisi saat ini adakah keyakinan proyek ini bisa berlanjut?

Saya pikir kalau infrastruktur sebesar monorail, subway, itu butuh leadership politik juga karena kalau terlalu banyak keraguan tidak akan jadi-jadi. Dimana-mana kan infrastruktur yang besar-besar itu lama, seperti subway saja sejak tahun 1996, sekarang belum jalan. Monorail baru tahun 2005, istilahnya baru lima tahun. Kita masih punya harapan proyek monorel bisa jalan.

Apa yang membuat anda begitu yakin, proyek monorail masih akan tetap jalan?

Karena jalur hijau kita itu menjadi syarat terhadap kondisi dari loan dari Jepang supaya dicairkan. Jadi itu mau tidak mau harus jalan. Cuma yang menjadi tanda tanya besar kapannya ini. Ini yang sama-sama kita coba mendorong.

Selama ini anda sebagai perusahaan pelaksana proyek monorail, bagaimana posisi pemda DKI maupun pemerintah pusat terhadap proyek ini?

Kalau saya dengar pemerintah pusat sudah setuju, dan mendorong DKI agar segera menyelesaikan. Kita kan November 2008 sepakat dengan DKI, bahwa  DKI akan mereview proyek ini, bahwa kita mau diaudit BPKP. Jadi hampir sudah 1,5 tahun lalu kita diaudit, hasilnya minggu lalu sudah keluar.

Hasil audit BPKP menyimpulkan bahwa kerugian JM cuma Rp 204 miliar, sedangkan versi JM hingga Rp 600 miliar, kok bisa beda jauh?

Kita bukan bilang mau minta Rp 600 miliar, kita sampaikan bahwa ini loh kerugian kami sebagai swasta jika proyek ini tidak ada solusi. Kerugian kami itu mencakup bunga bank, opportunity loss, itu semua dalam definisi kerugian yang dihitung.

Tapi silahkan kalau pemerintah mau hitung lewat BPKP, memang banyak yang tidak dihitung komponen kerugiannya akhirnya keluarlah angka Rp 204 miliar saja atau dibawah 50% potensi kerugian kita.

Jadi apakah Jakarta Monorail menerima hasil BPKP?

Kalau kita sih sebagai direksi, kalau pemegang saham menerima, kenapa kita harus. Masalahnya kita belum menerima laporan secara resmi bahwa itu Rp 204 miliar benaran, saya hanya baca di koran saja. Tapi hasil laporan aslinya sama sekali belum kita terima.

Klaim JM soal kerugian Rp 600 miliar, bisa jelaskan apa saja rinciannya?

Itu lebih banyak bunga bank karena sudah sejak tahun 2005, yaitu bunga bank dan opportunity loss. Didalam undang-undang, sebuah perusahaan dibenarkan mengambil margin sampai maksimum 10% itu lumrah. Kalau kita nuntut di pengadilan itu dikabulkan kok. Jadi kalau ada suatu proyek, lalu ada keputusan dibatalin, maka saya berhak menerima penggantian minimal 10% dari total biaya  proyek.

Tapi kami tidak menghitung seperti itu, ada opportunity loss yang tak sebesar itu. Namun kalau kami diputus maka kerugian yang kami derita ya sebesar itu (Rp 600 miliar). Tapi kalau dibilang pengeluarannya sudah Rp 600 miliar ya nggak lah, tapi kalau ditambah semua bunga bank. Kita ada perinciannya yang kita kasih ke BPKP. Setelah mereka meneliti yang berdasarkan barangnya ada seperti tiang, perjanjian dan lain-lain.

Soal bayar lawyer saja kan nggak  murah perjam loh. Kan bukan hanya bicara bangun tiang, kalau bangun tiang saja sih murah. Tapi ada feasibility study, basic design saja US$ 16 juta.

Jadi kerugian JM sebenarnya tidak sampai Rp 600 miliar?

Kalau kita hitung yang sudah dikeluarkan belum (sampai Rp 600 miliar), tapi kalau dihitung berdasarkan kerugian sampai segitu, karena kita hitung bunga dan kredibelitas kita yang rusak. Dengan kita diberhentikan tanpa sebab musabab, ya bukan diberhentikan sih, memang berhenti karena tak ada kegiatan. Sudah dua tahun lebih terhenti, kan itu opportunity loss luar biasa juga. Ini yang dari sisi bisnis, masyarakat banyak yang tidak tahu seperti itu.

Jadi Rp 600 miliar itu kami anggap kerugian kami kalau ini nggak ada solusi. Meski tidak dibayar, kalau ada solusi kami happy-happy saja, oke deh terusin. Kalau diterusin lagi, nggak perlu dibayar ya kan. Yang kita minta bukan ganti rugi dari pemda berupa angka sekian miliar, yang kita minta itu adalah berupa solusi yang win-win.

Kalau kita keluar pun, paling tidak itu dibangun dong, hasil studi kita, ngapain kita menghabiskan uang jutaan dolar tiba-tiba nggak jadi dibangun kan aneh. Kita juga menerima uangnya bisa nggak ikhlas. Jadi salah satu menjadi syarat kami  bisa menerima, paling tidak jalur hijau bisa dibangun. Jadi ada win-win
solution, bukan sekedar kita minta uang ganti rugi.

Jadi solusi versi JM apa?

Ini dilanjutkan kembali, meski with or without us itu nggak apa. Tentu kalau kita keluar yan diganti (kerugian).

Kalau negosiasi kita bisa diterima kita masih di dalam, kalau nggak kita keluar saja lah. Kita sudah bukan menjadi  prioritas proyek kita, kita sudah banyak proyek yang menarik lainnya.

(hen/qom)