.webp)
Pjs Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution tampaknya tidak sepakat. Darmin menyatakan redenominasi tidak akan menelan dana sebesar itu. Dari sisi pencetakan uang, tidak akan menelan banyak dana karena memang sudah rutin dilakukan BI setiap tahun.
Sementara dari sisi sosialisasi yang kemungkinan akan dimulai pada tahun 2011 mendatang juga tampaknya tidak akan sebesar itu. Apalagi pemerintah juga akan dilibatkan dalam sosialisasi ini, terutama untuk departemen-departemen terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut wawancara detikFinance dengan Gubernur BI terpilih Darmin Nasution di ruang kerjanya, Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (13/8/2010).
Soal Redenominasi, banyak pro dan kontranya, tapi ada juga yang mendukung. DPR sebagian tidak mendukung. Bagaimana pandangan BI?
Politisi itu tentu punya pertimbangannya sendiri kita tidak bisa mengetahui persisnya kenapa disampaikan seperti itu, saya cenderung melihatnya dari kalangan akademisi praktisi dan analis. Kemudian masyarakat banyak kan 3 itu
saja, politisi biarkanlah.
Nah tetapi kalau saya melihat pendapat dikalangan pers mereka melihat dan menyerap yang terjadi di masyarakat kemudian respons dari anggota masyarakat secara umum kemudian para profesi dan akademisi, kelihatanya makin lama makin mendukung arahnya. Dan memang ya ada yang bilang tidak urgent, tapi kan tidak urgent-nya itu sekarang tapi sekian tahun lagi dia akan menjadi urgent. Dan daripada kita menghadapi beberapa dan berbagai kesulitan di bidang IT makanya kita sederhanakan saja digitnya serta harga-harga kita melihat itu sekaligus membuat ya kita merasa kita cinta kan sama mata uang rupiah kita.
Kita cinta sama rupiah kita, tapi ya kalau setiap menukar ke mata uang asing hati kita merasa tidak enak. Bagaimana mau cinta, kita perlu membuat dia menjadi kebanggaan orang dan bangsa kita.
Kita melihat bahwa ini memang sesuatu yang harus dikomunikasikan dengan baik dan kita harus rancang dengan baik urut-urutannya kita tu sudah buat sebenarnya. Kita berharap ya adalah mekanisme yang membuat ini bisa dicapai kesepakatan sehingga mulai tahun depan sosialisasinya bisa berjalan. Sayang sekali masing-masing menahan diri kemudian tidak ada kesepakatan.
Bagaimana soal biayanya?
Jadi saya kok melihat, kadang-kadang ada yang menghawatirkan biayanya. Malah itu begini, kalau dalam pencetakan uang kita itu bukannya ada tambahan biaya kita pasti akan berkurang karena waktu uang baru mulai dicetak tapi masih berdampingan dengan uang lama rupiah lama. BI kan setiap tahun melakukan itu, setiap tahun semua kantor menyortir terus menerus uang rupiah yang rusak akan kita tarik dari peredaran. ada alatnya untuk mengecek kelusuhannya oke atau tidak dan itu bekerja sepanjang tahun di semua kantor.
Kemudian yang ditarik itu akan diganti dengan yang baru. Kalau sekarang digantiin dengan uang dengan seri sama kalau nanti diganti dengan uang baru dan kita perhitungkan prosesnya 3 tahun. Kalau biaya pencetakan tidak ada tambahan.
Nanti beberapa tahun setelah berjalan kita pasti akan mengeluarkan misalnya kalau ini jadi kan uang mata uang itu pecahan terbesar kan 100 rupiah, Nah, kan ada keluar 200 kemudian 500 maka jumlah lembaran lebih kecil dan biaya cetaknya akan lebih kecil. Biaya cetak tidak mungkin naik tapi turun malahan.
Jika biaya pencetakan tidak ada masalah, bagaimana biaya sosialisasi?
Nah biaya sosialisasi itu, jika dilakukan BI saja ya tidak akan mahal apalagi kemudian tidak mungkin hanya BI kan ada pemerintah bahkan mau dibuat di undang-undang. Justru perlunya dibuat undang-undang ada kepastian tidak
menambah biaya.
Kita usulkan di RUU Mata uang ada pasal yang mengatakan pecahannya bagaimana, prosesnya bagaimana, kemudian ada pasal semua perjanjian kontrak yang mengandung unsur rupiah di masa lalu harus mengikuti apa yang ada di undang-undang. Uang lama dan baru akan bekerja tanpa mengganti kontraknya.
Kan ada yang bilang kontrak diubah akan sangat mahal, itu tidak perlu ikuti saja undang-undang. Semua undang-undang yang menjelaskan denda dalam rupiah maka harus diikuti sesuai undang-undang ini. Kalau denda 100 juta uang lama maka uang baru 100.000. Bilang saja di satu undang-undang begini, jadi tidak mengamandemen ribuan undang-undang.
Biaya sosialisasi doang kan paling, itu sih bukan barang gede itu barang kecil tidak pantas diperhitungkan itu. Kalaupun nanti yang belum selesai itu akhir tahun akan selesai itu sekaligus strategi sosialisasinya sistem informasi di bank, maka bank akan mengubah aplikasinya bukan IT-nya bukan hardwarenya menyebut angka 1000 sampai 5000 itu kan nantinya harus dibagi 1000 kan misalnya. Kalau bayar pakai uang lama tetap saja bisa bekerja tetapi yang namanya sistem informasi dibank di BI itukan sistem informasi besar. Hanya perubahan berapa baris saja tidak ada artinya itu bukan biaya besar sehingga sebenarnya biayanya ini malah tidak besar.
Yang bisa jadi buruk dampaknya tidak dipersiapkan dengan baik maka terjadi kepanikan di masyarakat itu yang akan menimbulkan biaya besar.
Jadi kebijakan dan pondasinya adalah undang-undang redenominasi yang akan dimasukkan di RUU Mata Uang.
Jadi studi BI sudah fix nolnya dikurangi 3?
Hahaha... kalau fix kan tetap masih datang menjelaskan ke pemerintah, sebetulnya berita ini waktu bocor saya ngomongnya mau lapor ke pemerintah tapi tiba-tiba boom. Tapi tidak apa-apalah saya tidak bisa menghindar lagi
Jadi bisa di akhir tahun? Studi disampaikannya..?
Bisa lebih cepat mudah-mudahan,
Apakah di November 2010?
Kita akan berusaha lebih cepat, lebih baik saya tidak banyak komentar.
Redenominasi memang pelaksanaanya masih nanti paling 2013, karena memang kalau tidak dimulai dari sekarang bisa-bisa kaget. Pada saat nya nanti memang redenominasi itu makin lama makin krusial karena digit dari IT di Indonesia kalau untuk besar-besar seperti BI bank-bank besar sudah mulai deket-deket penuh nanti bisa-bisa manual dia. atau diakalin dulu dibagi 100.
(qom/qom)
