.webp)
Wajib pajak besar yang mempunyai tunggakan-tunggakan pajak akan dikejar terus. Seperti saat ini kasus pajak Asian Agri maupun kasus pajak beberapa perusahaan Grup Bakrie yang tengah ditanganinya.
Perusahaan-perusahaan besar yang doyan transfer pricing pun kali ini dipersempit pergerakannya. Semua bakal terdeteksi oleh Ditjen Pajak, bahkan kekayaan wajib pajak yang tersimpan di negara-negara tax haven pun juga bakal dikejar lewat intelejen-intelejen yang disebar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pak soal kasus Asian Agri? Dari zaman Anda menjadi Direktur belum selesai. Belum patah semangat?
Itu prestasi pemerintah yang selama ini wajib pajak besar tidak tersentuh atau untouchable. Ini tersentuh walaupun pelaksanaannya menghabiskan waktu 4 tahun. Tapi kita kan sudah ada yang P21, pecah telur. Jadi kalau saya tidak salah berkasnya sudah diserahkan bersama tersangkanya ke Kejaksaan. Ini baru satu, kalau satu jalan yang lain nyusul dong. Kita tidak menyerah, dengan sabar, bolak-balik, rubber set terus kalau main bulutangkis.
Untuk pajak Grup Bakrie bagaimana?
Itu dalam proses penyidikan. Jalan terus, kita tidak berhenti.
Kalau untuk orang kaya? Kemarin diumumkan 100 orang terkaya di Indonesia?
Memang kita ada rencana tahun depan memperlebar, menambah kantor pajak HWI (High Wealth Individual) di 2 tempat, lalu 10 akan kita uji coba di KPP Madya. Ini dalam rangka mengantisipasi ke depan mengamankan penerimaan pajak dari pajak individu, yang selama ini masih kecil. Di negara maju komposisi pajak orang pribadi itu 70 persen sisanya pajak badan. Toh akhirnya semua perusahaan yang punya kan orang-orang pribadi,
Ada berapa orang yang terdaftar di HWI?
Sekarang yang terdaftar di HWI ada sekitar 1.200-an.
Potensi?
Jumlahnya meningkat kalau kita sudah pecah. Jadi nanti dipisah biar pengawasan mudah. Jadi jangan nanti dicampur orang kaya dengan orang susah, nanti bisa ngumpet-ngumpet.
Ukuran orang kaya?
Kalau tidak salah dari aset properti. Nilainya US$ 1 juta asetnya. Jadi 1.200 orang kaya itu baru di Jakarta. Nanti akan dilimpahkan ke kota-kota lain. Jadi pajak itu untuk menangani WP orang pribadi. Jadi petugas pajak itu seperti peternak ikan. Satu kolam tebar benih, kasih makan, nanti kan di kolam itu ada yang bongsor, cepet gede kan, nanti yang gede kita serok, pindahkan, yang kurus-kurus ya dibiarin saja di kolam itu.
Potensi penerimaan dari HWI ini?
Ya bisa kita perkirakan ke depannya, sekarang nasional untuk PPh 25 Rp 3 triliun saja belum genap, ini harus kita kelola. Apalagi orang kaya itu kan sudah banyak yang dipotong, yang PPh 25-nya ini yang kita kejar. Orang kaya banyak macamnya.
WP dalam negeri itu kan world wide income. Jadi dia terdaftar dalam negeri duitnya tapi harus melaporkan kekayaannya di seluruh dunia.
Intelijen pajak?
Itu bagian yang kita siapkan, sudah jalan. Itu orang-orangnya kita training, kita coba kontak-kontak dengan atase keuangan. Di seluruh dunia ini kan yang punya atase keuangan kan cuma 6 negara selebihnya Bea Cukai. Sementara kita belum, kita nempel nguping-nguping. Secara formal kita melakukan agreement dengan negara-negara lain. Khususnya negara-negara yang menerapkan tax haven. yang pajaknya rendah, seperti Caymen Island, Mauritius.
Banyak tidak Pak orang Indonesia yang menyimpan kekayaannya di sana?
Ya, itu yang kita minta kerjasamanya. Tax haven country itu negara-negara yang menerapkan tarif rendah atau sama sekali tidak ada pajak. Jadi orang lari ke sana, surga pajak, untuk buat perusahaan tunggangan. Informasi-informasi ini yang kita bikin agreement-nya. Kita sudah dengan cayment Island, Bahama.
Tahun depan target penerimaan pajak naik Pak. Bagaimana pendapatnya?
Tahun depan Innalillahi wa Innailaihi Rojiun, kita persiapkan, naiknya kan tiap tahun itu Rp 100 triliun. Tahun depan sudah banyak potential loss dari BPHTB yang dialihkan ke Pemda sekitar Rp 7,3 triliun, fiskal juga sudah tidak ada sama sekali.
Apa yang bakal diteken untuk mengejar penerimaan?
Ya orang pribadi, orang yang kaya, yang sedang, yang kecil, yang penting ada kebersamaan mereka bernegara.
(dnl/qom)
