.webp)
Apakah yang melatarbelakangi keberanian Australia mengambil tindakan responsif tersebut? Lalu bagaimana nasib sektor industri sapi di Indonesia pasca pelarangan ekspor? Seperti apa pandangan pelaku usaha importir dan usaha penggemukan sapi di Indonesia, merespon keputusan tersebut?
Berikut ini wawancara detikFinance dengan Executive Director Indonesian Beef Producer and Lot Feeder Association atau Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Joni Liano saat ditemui di kantornya, Ragunan, Jakarta, Kamis (9/6/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dulu dua tahun lalu isu animal welfare (kesejahteraan hewan) itu sudah mengglobal bukan hanya di Australia tapi diseluruh dunia. Ada kesepakatan-kesepakatan dunia terhadap perhatian mengenai animal welfare dan Indonesia meratifikasi. Sejak dua tahun lalu, kita sudah ada perhatian khususnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Apfindo kita kerjasama dengan MLA (Meat & Livestock Australia) kita pasang restarting box.
Kelihatannya industri penggemukan sapi ini tumbuh, tapi tidak diimbangi dengan sektor hilirnya. Saya melihat pemerintah tak memikirkan fasilitas di hilirnya yaitu rumah potong hewan (RPH). Pemerintah tidak cepat mempertemukan antara industri produksi dengan industri proses. Ini diperparah lagi ketika otonomi daerah semua RPH ada dibawah pemerintah daerah, koordinasi pusat dan daerah tak jalan terkait kesejahteraan hewan dan kaidah kehalalan. Tetapi pemerintah daerah lebih banyak berpikir retribusi, kalau sapi dipotong dapat retribusi, namun apa yang terjadi disana terserah kepada orang yang telah membayar retribusi (pemotongan hewan).
Dengan adanya isu ini, bisa menjadi momentum pemerintah dan kita pelaku untuk bekerjasama bagaimana mempercepat untuk melakukan perbaikan. Kalau menurut saya ini tak terlalu lama untuk memperbaiki. Kita ini untuk feedlot (penggemukan) paling maju di ASEAN, mungkin di Asia kita cukup baik tetapi kalau di RPH, dibeberapa RPH kita sudah moderen.
Ada analisa bahwa langkah Australia menghentikan ekspor sapinya bersamaan dengan upaya Indonesia mengurangi ketergantungan daging impor, apa pendapat anda?
Saya ada pemikiran seperti itu, saya pikir dan analisis dengan adanya carut marut daging ilegal. Ini apakah ada kaitannya dengan penghentian ini. Tapi ini kan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Kalau kita yang melakukan kebijakan ini saya pikir mungkin ada kaitannya dengan itu. Dengan Australia yang memutuskan, artinya ada industri produsen daging di Australia yang bermain, mereka menginginkan jangan sapi yang diekspor tapi daging yang diekspor ke Indonesia.
Kalau saya amati berita-berita media di Australia, sekarang ini justru tak lagi menyebutkan isu animal welfare tetapi menyebutkan ekonomi. Jadi dihitung berapa tenaga kerja Australia yang kehilangan pekerjaan, jadi dia menginginkan mereka memotongnya disana. Pemerintah kita mengizinkan sapi hidup itu karena multiplier effect-nya banyak tenaga kerja, agar tumbuh industri penggemukan sapi.
Saya melihat Australia lupa, lupa hitungan ekonominya, kalau kita lihat Indonesia memiliki keunggulan lebih dari Australia dalam hal penggemukan, kita punya sumber pakan berlimpah. Ini nilai tambah kita, kalau Australia menggemukannya di sana, dia tidak kompetitifnya dengan kita. Mereka hanya memiliki keunggulan justru di industri pembibitannya, bukan penggemukannya, itu yang mereka lupa.
Dengan biaya produksi penggemukan yang tinggi disana, apakah dagingnya akan kompetitif dengan negara lain, apakah Indonesia akan mengambil semuanya dari Australia. Saya melihat jika mereka memotong sapi 350 Kg disana tanpa melakukan penggemukan, meat yield-nya rendah satu ekor hanya 160 Kg. Kalau digemukan di Indonesia dari 350 Kg menjadi 450 Kg maka meat yield-nya jadi 230 Kg.
Saya kecewa juga dengan pemerintah Australia, karena hanya persoalan RPH kita yaitu hanya 3 RPH dan satu media, ternyata bisa menghasilkan keputusan pemerintah yang besar sebagai pemerintah. Padahal kalau persoalannya RPH seharusnya diseleksi dong RPH mana yang tak memenuhi mana yang tidak, yang penting kita melakukan kontrol bersama antara eksportir dengan importir, RPH mana saja yang bisa dilakukan pemotongan sapi Australia, bukan dengan mem-ban.
Anda setuju kalau langkah Australia lebih bersifat politis ketimbang aspek bisnis?
Saya melihatnya memang ada masalah politik yaitu di Parlemen dari partai hijau yang tiga orang. Itu kan koalisi dari partai yang berkuasa, kalau dia keluar koalisi akan goyang, ini mungkin yang diantisipasi oleh pemerintah Australia yang berkuasa sekarang. Kalau dia mengorbankan itu, dia lebih mengorbankan ini yang ada tekanan politik. Makanya kalau perdagangan kalau sudah dicampur aduk dengan politik, kebijakannya sudah tak tepat lagi.
Menurut anda siapa yang paling dirugikan dari keputusan pemerintah Australia?
Ya yang rugi dua-duanya, disana rugi disini rugi, kita sudah investasi. Kita melakukan kontak dengan para eksportir disana, ya mereka stres juga sama seperti kita. Yang jelas 70% sapi hidupnya Australia kan pasarnya disini, secara kalkulasi ekonomi bisa dibayangkan. Tidak mungkin tiba-tiba sapi itu langsung dikirim ke negara lain, negara lain juga bisa bermain, dengan meminta harga lebih murah itu hukum ekonomi. Pihak Australia juga kalau menahan itu cost-nya berapa.
Hubungan peternak disana dan disini, kalau bicara yang dirugikan adalah peternak. Kalau prosesnya lama industri sapi di Australia juga terancam. Ada yang menuntut eksportir sapinya. Ini kan jadi persoalan hanya karena persoalan seperti itu RPH kita jelek semua, itu tidak fair. Kedua Berita yang dimunculkan oleh four corners (ABC) tidak seimbang, dia juga datang ke RPH salah satu anggota saya yang cukup baik, di Serang (Banten) dilihat disana, disana bagus tapi nggak dikeluarin beritanya.
Adanya pelarangan ekspor sapi, terkait dengan 12 RPH yang sudah ditetapkan tak berkaidah animal welfare bagaimana nasib?
Kita sudah minta kepada pak menteri kalau larangan terhadap 12 RPH itu dicabut, minta kepada Australia. Kita masih ada sapi Australia di kandang, kita akan memotong di RPH yang masuk dalam 12 list. Kalau dia juga sapinya tak boleh diekspor, lalu sapi yang sudah ada disini tak boleh juga memotong yang menurut kita layak, ini artinya kita terlalu dimana nasionalisme kita yang terlalu diatur (Australia).
Pemerintah kesannya tak berkutik terhadap keputusan pemerintah Australia?
Saya ketemuan dengan Pak Menteri dua hari lalu, pak menteri juga kecewa dia, diluar dari dugaan. Dia bilang dalam jangka pendek ini, saya sudah bilang ke menteri pertanian Australia, akan diturunkan tim independen sebanyak 8 orang, 4 dari Australia 4 dari Indonesia memverifikasi RPH kita. Jumat mereka datang senen mulai bekerja, diminta 10 hari untuk bekerja. Kalau hasilnya RPH dinyatakan layak dilakuskan proses pemotongan kaidah kehalalan dan kesejahteraan hewan itu, tentu kita minta suspend itu harus dicabut.
Mungkin arahnya nanti RPH setelah diverifikasi yang layak, mungkin itu dibolehkan bisa menerima sapi ekspor, dan memotong. Mereka sudah setuju, makanya mereka mau datang. Saya usulkan ada 70 RPH untuk di investigasi. Dengan adanya hasil tim itu yang diharapkan lebih cepat (suspend), itu yang diharapkan pak menteri. Ini kan karena ada tekanan politik saja.
Adanya penghentian ini importir daging sapi beku akan untung, termasuk peternak lokal?
Kalau peternak lokal yang diuntungkan kita setuju, walaupun harga mahal. Kalau sekarang sedang normal dihari-hari biasa ini kalau harga tinggi, maka konsumen akan beralih ke alternatif lain, itu hukum ekonomi akan berlaku. Pasti ada titik tertentu dimana harga sapi berada di harga daging berapa.
Hitungan sederhananya kalau harga sapi hidup dibeli Rp 23.000 per Kg maka harga dagingnya Rp 65-69.000 dengan perhitungan 3 kalinya, misalnya kalau peternak mau menaikan sampai Rp 30.000, siapa yang mau beli daging sampai Rp 90.000. Paling sekarang ada kenaikan Rp 1000-2000 sekarang Rp 21.000 sampai Rp 23.000 per Kg.
Soal kenaikan harga sapi yang terjadi sekarang ini menurut anda wajarkah?
Kenaikan itu kan terjadi karena terjadi kepanikan, perdagangan sapi ini sudah terstruktur misalnya industri (importir) punya distributor lalu punya jagal lalu ada lapak (pengecer). Biasanya prosesnya mengambil dahulu barang (tak cash), kalau stoknya putus maka yang dibawah bisa kacau, bisa nggak bayar. Kalau sekarang ini justru pedagang yang kasihan, kalau kita lebih masalah tenaga kerja dan kemitraan dengan petani.
Bagaimana pendapat anda jika pemerintah akhirnya mengambil langkah instan dengan menambah kuota impor daging beku?
Kalau saya melihat stok di industri sapi ini, stok kita sampai lebaran cukup sampai lebaran, sebanyak 200.000 ekor. Aman, tidak ada alasan menurut saya kalau kita menambah impor daging, tak ada alasan. Mungkin kalau seandainya lebaran berdempetan dengan Natal itu akan berbahaya dari sisi stok. Ini lah yang harus kita kerjakan, saya perkirakan sampai Oktober aman. Kalau kita lihat secara keseluruhan sampai akhir tahun pun aman, tak ada alasan menambah.
Soal sapi lokal, kesannya sapi lokal tak banyak diserap oleh industri feedlot?
Sapi lokal itu banyak di Jawa Timur, Jawa Tengah cuma masalahnya infrastruktur, sebenarnya bisa diangkut dengan kereta. Kita menyerap sapi lokal, tapi memang prosentasenya masih kecil hampir 20%. Kita ada kewajiban dari pemerintah kita boleh impor sapi tapi wajib menyerap sapi lokal minimal 10%.
Persoalan sapi lokal ini kan keragamannya tak sama, variasinya banyak dari sisi umur, sementara teknologi penggemukan formulasi pakan berdasarkan umur dan berat. Kalau disamakan semuanya jadi tidak efisien biaya produksi pakannya. Makanya dengan adanya program swasembada daging ada program inseminasi buatan sehingga keragamannya sama.
Sebenarnya omset bisnis persapian di Indonesia itu berapa per tahunnya?
Omset kita itu per tahunnya mencapai Rp 5 triliun, dibisnis sapi, mulai sapi datang, digemukan, ada pakannya,petani, transportasi jasa potong itu Rp 5 triliun. Memang jika dibandingkan dengan bisnis lain masih kecil, tapi ini menghidupkan ekonomi pedesaan. Lapangan kerja rata-rata disetiap feedlot ada 800-1000 tenaga kerja, dikali 20 anggota total sekitar 20.000 orang, belum mitra lainnnya.
(hen/qom)
