MS Hidayat: Kita Bukan Pro Jepang

Jakarta - Munculnya euforia mobil nasional bertepatan dengan rencana pemerintah mendorong agar Indonesia bisa menjadi Raja ASEAN untuk basis produksi industri otomotif. Target produksi mobil 1 juta unit bakal tercapai paling lambat 2013 untuk menyalip Thailand.

Selama ini produksi mobil di dalam negeri 70% dikuasai oleh Jepang, sementara selebihnya Korea dan Eropa. Adanya rencana mobnas ini apakah mengusik ketenangan para prinsipal termasuk Jepang yang selama ini banyak menikmati pasar Indonesia?

Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan bahwa kementeriannya bukan pro jepang atau anti Jepang namun kenyataanya saat ini produksi mobil nasional didominasi Jepang. Meski demikian pemerintah berjanji akan mendorong program mobil nasional.

Sayangnya sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan kriteria mobil nasional termasuk merek apa yang akan digodok. Hidayat mengaku hal itu akan menjadi keputusan politik.

Ia akan bersikap realistis dan rasional soal kemampuan Indonesia membangun industri otomotif yang memang memerlukan waktu termasuk soal kelanjutan keberadaan fenomena Esemka. Saat ini ia mengakui keberadaan Esemka banyak dinanti oleh masyarakat, namun apakah itu akan selamanya. Esemka saat ini belum menjadi sebuah industri yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk massal.

Hidayat menegaskan sikapnya yang begitu realistis terhadap Esemka dan lainnya, tak ada kaitannya dengan kepentingan mendukung 'kekuatan' industri otomotif yang selama ini sudah berkuasa di Indonesia.

Berikut ini wawancara detikFinance dengan Menperin MS Hidayat saat ditemui di Gedung Graha Niaga,Sudirman, Jakarta, akhir pekan lalu.

Ada anggapan kementerian perindustrian sangat pro dengan Jepang sekali khususnya soal otomotif?

Bukan pro, dari seluruh produksi nasional yang 880 ribu (produki mobil per tahun) itu memang hampir 70 persen produksi Jepang sisanya Korea dan Eropa. saya terbuka kalau misalnya negara manapun, apalagi kalau mau joint Indonesia dengan lokal untuk mengisi pangsa pasar mereka. Saya sangat terbuka. Saya mencari kawan-kawan para pengusaha nasional dan BUMN yang bersedia melakukan investasi di otomotif dalam bentuk industri. Saya belum ketemu.

Dengan adanya euforia mobnas saat ini seperti Esemka, apakah prinsipal mobil seperti Jepang merasa khawatir?

Nggak, tentu dalam hati mereka memperhitungkan (Esemka), ini bisa laku nggak, pastinya. Tetapi mereka pasti tak akan menghalangi karena itu hak kita, dan saya memberi tahu mereka. Mereka siap berkompetisi, mungkin yang tak bisa saya ceritakan semua, mungkin suatu waktu ada understanding di level pada cc berapa Indonesia bisa memulai(dikelas mana), tetapi itu mesti hanya dibuat understanding, nggak bisa dibuat peraturan karena nggak boleh, mesti bebas. Menurut aturan resmi internasional tak boleh ada diskriminasi, semua investor mendapat perlakuan yang sama.

Kalau begitu kita terjebak dengan kita terlalu lugu dengan aturan internasional yang ada seperti WTO?

Ya, makanya saya mau bilang dia (pemain lama/prinsipal) bisa menerima understanding, kita mau memulai, misalnya saya mau membangun dibawah 1000 cc, you kalau mau bikin diversifikasi produk di atasnya deh. Itu mungkin seperti itu, understanding antara pemerintah dengan mereka (prinsipal), mereka toh kita tak usik dengan skim mereka.

Presiden SBY pernah memerintahkan untuk membuat Mobnas, sebenarnya konsep mobnas yang diinginkan Presiden SBY seperti apa?

Mobnas itu mobil yang dibuat di Indonesia oleh orang-orang Indonesia tentu, ada kepemilikan orang Indonesia, saya tak definitif harus 100% orang Indonesia. Jangan lupa di dunia bidang otomotif nggak juga seperti 100% Jepang, Jadi crossing ownership nggak bisa dihindari. Jadi 100% milik nasional saya melihat nggak ada, mungkin di China ada, tapi mereknya nggak masuk sini. Pernah dicoba mobil China masuk ke sini karena jaringan nggak ada, jadi nggak laku, artinya bukan faktor murah saja yang membuat laku. Belajar dari produk China juga, bukan hanya faktor harga saja membuat orang membeli. Buktinya mocin kurang laku, selain kualitas dan jaminan suplai komponen termasuk yang disyaratkan.

Kalau ada orang mau beli mobil dengan harga lebih murah Rp 10 juta dengan merek baru yang belum dikenal, dengan mobil yang lebih mahal tapi kalau ke bengkel gampang dan komponen gampang pasti pilih yang kedua, tapi kalau semangat nasionalisme tinggi pasti beli yang satu, tapi jangan marah kalau mogok nggak bisa dibetulin. Jadi services dan support si pembeli itu faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli yang sebenarnya ya.

Di awal-awalnya saya yakin semangat membeli mobil nasional pasti tinggi, tapi ini kan berjalan forever, nanti setelah sekian tahun bagaimana, apalagi produk-produk baru berinovasi juga.

Kesannya anda tak mendukung Esemka terlihat dari pernyataan-pernyataan anda belakangan ini yang fluktuatif?

Nggak. Saya pasti mendukung, terhadap inovasi engineering terutama orang Indonesia, tapi kalau sudah masuk skala industri, euforia itu harus mulai ditingkan secara rasional. Kaidah dan norma suatu industri besar itu harus mulai diterapkan dan itu harus bersinergi mungkin saja sahamnya BUMN Indonesia, swastwa dan inisiatornya lalu ajak swasta asing lalu go publik. Boleh nggak? menurut saya boleh saja, cari kapital harus seperti itu, kalau 100% nunggu suntikan pemerintah mana ada.

Mobil pedesaan secara massal kapan?

Mobil pedesaan tahun sudah mulai muncul karena produksi sudah pemesanan mulai sudah mulai ada mereka mungkin strategi melayani daerah melalui pemda dan tidak dalam skala industri yang tadi saya sebutkan, kalau GEA bisa lebih cepat.

Jadi mobil seperti GEA apakah masuk dalam katagori mobnas?

GEA ini mesinnya masih impor tapi 90 persen dibikin di Indonesia dan INKA reliable lah untuk memproduksi. Maksud saya ini bisa dijadikan mobnas nggak karena dari BUMN. Jadi mobnas nggak perlu satu produk, kan bisa diversifikasi, tergantung strategi bisnisnya.

Makanya kalau kriterianya mobnas harus dibuat di Indonesia dan ownershipnya Indonesia ya GEA tapi itu skala kecil, Mungkin harus dilakukan bertahap daripada launching terus gagal. Saya mau realistis karena saya pengusaha, saya bisa aja bicara bombastis sebagai orang pemerintah, saya tahu itu tak mungkin.

Kalau kriterianya harus dibuat di Indonesia dan kepemilikannya Indonesia ya BUMN ini (GEA), memang tahap pertama di pedesaan. Tahap kedua bisa diversifikasi produk, mungkin Esemkan bisa joint dengan INKA (GEA) lalu INKA-nya disuntik pemerintah, kalau dia mau. Dia bikin lokomotif saja bisa, masak bikin mobil saja tidak bisa itu logika saja.

Buat saya sih bagi yang sudah setengah siap kenapa nggak terus digelundungin, sekarang sudah ada kemampuan dan kinerja engineeringnya hebat, bisa bikin lokomotif, kasih tugas saja dari pemerintah sampai nanti jadi. Tapi jangan ditentukan pagi-pagi biar mereka study, jadi waktu itu nggak usah mengikat kita, secepatnya oke. Kesiapan lebih penting jangan keduanya kalinya dilaunching dengan gagah tapi setahun kemudian ditutup, ya kayak Timor ya, yang dulu kita kagum-kagum artinya kita belum siap. Saya lebih baik dibilang konservatif, tetapi sekali kita jalan kita nggak gagal, saya percaya itu step by step.

Kalau melihat sekarang ini, ada mobnas di 2014 nggak mungkin sepertinya?

Mungkin kalau kita step by step dan sudah ditetapkan siapa yang bertanggung jawab, saya prefer GEA (INKA), BUMN yang sudah kinerjnaya punya kompetensi, sehingga kalau bicara sama pemerintah lebih gampang soal fasilitasnya, modal, kredit.

Selama ini INKA dengan perindustrian berhubungan diam-diam, nggak ada Jokowi, seolah-olah ini (Esemka) satu-satunya, saya nggak boleh membuat pernyataan yang bisa diartikan mengecilkan Esemka Solo karena bagaimana pun itu achievement, NIK sudah kita kasih 2010.

Jadi hingga kini pemerintah belum tentukan kriteria mobnas seperti apa?

Karena kita sedang menetapkan kriteria mobnas, kalau harus 100% dimiliki Indonesia, ya harus BUMN, nanti si inisiator ini Esemka ikut saham, sebagai inisiator berhak memiliki saham. Kalau dia (presiden) menyatakan jadi (mobnas) maka harus siap dengan konsekuensinya seperti finansialnya, berapa triliun, ngomong ke parlemen, belum lagi petani teriak kenapa mobnas, bukan beras, faktor politik.

Kalau saya di Kadin saya akan teriak, jadiin tuh Esemka. Saya mendukung kalau sudah skala industri saya realistis ikut norma dan kaidah industri, meskipun pemerintah nanti akan back up tapi mengandalkan back up pemerintah saja.

(hen/qom)