.webp)
Namun sekian lama lembaga tersebut dibentuk, bahkan telah berganti kepemimpinan beberapa kali, masih banyak pejabat bahkan di level menteri tidak mengerti apa tugas sebenarnya BPH Migas.
Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, ketika ditemui detikFinance di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pekerjaan atau tugas paling berat di BPH Migas adalah meyakinkan tugas BPH Migas itu sebenarnya apa. Karena banyak pejabat bahkan di level menteri-pun tidak tahu dengan benar apa tugas kami sebenarnya.
Para pejabat dan menteri memang menganggap tugas BPH Migas apa?
Beliau-beliau itu masih menganggap BPH Migas adalah polisi minyak, yang tugasnya menangkapi para penyelundup dan pencuri minyak, padahal bukan. Kita memang membentuk satuan tugas khusus, namun itu terdiri dari berbagai elemen baik Kementerian ESDM, Dirjen Migas, Kepolisian, Kejaksaan, dan lainnya untuk menjaga agar BBM subsidi tidak disalahgunakan.
Kami sendiri tidak bisa serta merta melakukan razia atau menangkap para pencuri minyak, karena itu bukan tugas dan wewenang kami, BPH Migas itu bukan polisi minyak.
Tugas BPH Migas sebenarnya apa?
Tugas kita jelas, berdasarkan Pasal 41 ayat 3 undang-undang migas adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha.
Jadi kita itu mengawasi kegiatan badan usaha hilir migas, seperti Pertamina, Shell, Total, dan banyak badan usaha lainnya.
Pengawasannya mulai dari pengelolaan data migas, memastikan bahan bakar sesuai jenis dan mutu yang telah ditetapkan, menetapkan alokasi BBM subsidi dan banyak lagi.
Tapi bukan sebagai sebagai polisi minyak, kita memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian BBM subsidi. Tapi mesti saja kalau ada kasus penyelundupan minyak kita pasti disuruh mengurusi, suruh menangkap maling-maling BBM, kami mau beritahu tugas kami sebenarnya nanti disangka menggurui.
Saat ini banyak sekali penyelundupan minyak, jadi siapa yang harus menindak?
Tentunya penegak hukum, siapa penegak hukum yaitu polisi, kejaksaan. BPH Migas salah satu bagian yang membantu aparat hukum untuk mencegah dan membantu membuktikan penyelundupan minyak.
Termasuk dugaan penyelundupan minyak di Tanjung Balai Karimun yang terakhir tertangkap Bea Cukai. Bea Cukai hanya membantu nanti sisanya diserahkan ke kepolisian dan kejaksaan, untuk diusut tuntas sampai ke pengadilan dan keluar keputusan tetap hakim.
Minyak atau BBM Indonesia banyak diselundupkan atau disalahgunakan, kenapa?
Kalau minyak kami menduganya karena semua orang butuh minyak, minyak mahal mungkin karena itu dicuri. Tapi kalau BBM (bahan bakar minyak) banyak diselundupin karena disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi.
Coba harga BBM subsidi dinaikkan harganya jadi Rp 10.000 per liter, sedangkan non subsidinya Rp 12.000 per liter, tak ada yang berani menyelundupkan ke industri atau kapal niaga yang tidak boleh pakai BBM subsidi.
Karena sekarang ini disparitasnya besar sekali, yang subsidi hanya Rp 5.500 per liter untuk solar dan Rp 6.500 per liter untuk premium, sementara non subsidinya Rp 12.000 per liter, besar sekali disparitasnya, orang jualan BBM subsidi ke industri bisa kaya, nelayan jadi malas melaut lebih baik jualan BBM subsidi lebih besar keuntungannya dari pada melaut tangkap ikan.
Pemerintah yang jadinya harus hapus BBM subsidi?
Harusnya begitu, pemerintahan yang sekarang pun 5 tahun lalu punya program menghapuskan BBM subsidi secara bertahap dengan menaikkan harga BBM subsidi pelan-pelan.
Bahkan harusnya tahun ini, 2014 dalam program tersebut sudah tidak ada lagi BBM subsidi, tapi saya nggak tahu kenapa program itu tidak dijalankan, padahal pemerintah sendiri yang buat.
Kenapa harga BBM subsidi harus dinaikkan atau bahkan dihapuskan?
Pertama, anggaran subsidi BBM itu sudah besar sekali, bayangkan tahun ini mencapai Rp 246,49 triliun, itu dana besar sekali hanya untuk dibakar.
Faktanya 70-80% itu tidak dinikmati oleh orang yang seharusnya mendapatkan subsidi dari pemerintah, BBM subsidi kan sebagian besar dinikmati orang yang punya mobil, sepeda motor berapa sih butuhnya, tidak banyak, yang banyak pakai BBM subsidi itu mobil.
Orang miskin, tukang sayur, tukang sapu, yang dalam ketegori harusnya dibantu negara, nggak merasakan subsidi BBM Rp 246 triliun itu.
Saya berharap presiden selanjutnya mau menaikkan harga BBM subsidi, makin tinggi makin bagus karena minim penyalahgunaan, tapi masyarakat miskin harus dapat kompensasi atau dana subsidi BBM dialihkan ke kesehatan untuk orang miskin, pendidikan untuk orang miskin dan lainnya.
Banyak daerah kesulitan dapat BBM subsidi. Di pelosok daerah bahkan harus rela bayar Rp 25.000 per liter untuk dapat BBM. Menurut anda bagaimana?
Ini cara berpikir kita yang harus diubah sedikit, kalau Pertamina juga punya keterbatasan dana untuk membangun SPBU di setiap pelosok negeri.
Saran saya, Pertamina itu buat bensin kemasan ukurang 1 liter-2 liter, itu dibuat ritel jadi seperti oli kemasan. itu bisa ditaruh di minimarket, supermarket bahkan warung-warung kecil.
Tapi bensin kemasannya itu tidak boleh isinya BBM subsidi, tapi non subsidi, jual saja Rp 13.000 per liter, kan nggak perlu repot-repot bangun SPBU, orang lain yang punya warung kecil bisa jualan BBM, tidak ada lagi bensin botolan dipinggir jalan yang dibeli dari SPBU tapi yang dijual BBM subsidi, itu melanggar hukum.
Orang yang tinggal di pelosok bisa bawa bensin kemasan itu ke daerahnya dengan mudah, bisa juga kerjasama dengan Indomaret, Alfamart, dan banyak toko-toko ritel.
(rrd/dnl)
