Ekonomi di Tahun Politik, Chatib Basri: Apa Saja Bisa Dipolitisasi

Jakarta - Tahun politik memberikan dampak untuk berbagai hal. Tidak hanya untuk kondisi sosial-politik, tetapi juga untuk berjalannya perekonomian.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri berbagi cerita pengalamannya menghadapi tahun politik. Ada kesulitan yang dihadapi, sampai-sampai ada kebijakan yang akhirnya dibatalkan.

Berikut adalah petikan wawancara khusus detikFinance dengan Chatib Basri di kantor Kemenkeu, Gedung Djuanda, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014):

Apa bedanya menjalankan ekonomi di tahun Politik dengan sebelumnya?
Ada. Semua isu itu dijadikan isu politik saja. Saya ambil contoh, rumah untuk mantan presiden dan wapres. Itu sudah dari dulu, semua mantan presiden mendapat rumah. Mulai dari Pak Soeharto, Pak BJ Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, nggak ada yang berbeda.

Tapi karena 2014 ini jadi isu. Jadi yang sudah ada aturannya, itu bisa jadi isu. Apa saja. Kadang hal-hal seperti ini kenapa menjadi isu, kan nggak ada yang aneh, nggak ada sesuatu yang baru, tapi tiba-tiba jadi isu.

Kenapa bisa terjadi demikian?
Kita kemudian sadar, ini tahun poltik. Apa saja yang bukan persoalan, itu bisa dipolitisasi.

Termasuk kebijakan ekonomi?
Yang bisa dilakukan adalah bagaimana menjaga itu. Memang akan dijelaskan. Lebih repot saja jadinya, karena semua policy apa pun itu selalu dilihatnya dari angle yang lain untuk sesuatu yang sebenarnya di yang lalu-lalu itu normal saja.

Apa ada kebijakan yang sampai akhirnya dibatalkan?
Ada. Misalnya asuransi kesehatan untuk pejabat negara. Itu dari dulu ada. Tapi waktu Presiden SBY mengeluarkan itu akhirnya ribut, sampai akhirnya Perpresnya dicabut.

Jadi bagaimana di tahun politik, hal yang selama ini ada, tapi muncul di tahun politik, itu bisa menjadi isu poltik besar dan resistensi yang kadang-kadang berpikir, padahal ini dari dulu nggak apa-apa. Kecuali itu adalah sesuatu yang nggak pernah terjadi.

Bagaimana isu itu bisa diredam?
Jadi di dalam policy kita memang mesti hati-hati dan kemudian tidak mudah capek untuk menjelaskan. Karena semua hal, yang normal pun, bisa dijadikan isu.

Banyak menteri aktif berkampanye saat pemilihan legislatif sampai pemilihan presiden, sehingga ada anggapan pemerintahan tidak berjalan efektif. Tanggapan Anda?
Jawabannya iya dan tidak. Saya ambil contoh Kementerian Keuangan. Saya kira kita tidak terpengaruh. Contohnya waktu saya kemarin ke DPR itu pas lagi hangat-hangatnya kampanye. Tapi buktinya APBN-P selesai juga dengan angka yang relatif baik.

Jadi sebetulnya nggak sepenuhnya begitu juga. Terus kan Kementerian Keuangan nggak bekerja sendiri. Dia harus koordinasi dengan berbagai kementerian. Misalnya harus memaastikan kementerian lain rapat dengan komisi di DPR. Saya lihat komitmen dari menteri-menteri bagus. Buktinya kalau tidak kan tidak ada rapat komisi. Itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya itu pintar-pintarnya membagi waktu saja.

Bagaimana dengan menteri yang cuti?
Sebuah pemerintahan itu berjalan karena roda birokrasinya. Mungkin ada beberapa menteri yang cuti, tapi birokrasinya berjalan. Kalau berjalan ya more or less pengelolaannya itu terjadi. Cuma hal yang terjadi memang agak sedikit lambat, misalnya pas menterinya lagi di luar kota. Tapi pengalaman saya di APBN-P kemarin ya, itu tidak terlalu signifikan. Buktinya APBN-P bisa berjalan sesuai target.

(hds/hen)