Bambang Susantono Bicara Soal Modal Rp 1.300 Triliun Bangun Transportasi RI

Jakarta - Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan, merupakan salah satu nama yang diperkirakan masuk di jajaran kabinet pimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mantan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini masuk di daftar 88 besar Seleksi Menteri detik.com.

Berdasarkan masukan pembaca, Bambang akan cocok menempati posisi Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan. Bambang memang memulai karirnya di Kementerian PU, sebelum menjadi Deputi Menko Perekonomian dan akhirnya Wamenhub.

Bagaimana Bambang menilai pemerintahan ke depan? Apakah perlu ada perampingan kabinet? Berikut petikan wawancara detikFinance dengan Bambang kala dijumpai di Stasiun Tawang, Semarang, Kamis (28/8/2014):

Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK selalu menekankan pada Revolusi Mental. Menurut Anda, bagaimana mendefinisikan Revolusi Mental?

Paling praktis melakukan satu perubahan yang tidak langsung membutuhkan banyak anggaran. Contohnya kita membuat simplikasi perizinan. Perizinan itu anggarannya tidak sebesar saat dibangun. Double track, pembangunan pelabuhan besar, bandara, itu bisa dilakukan dengan mengubah pola-pola dan prosedur yang ada di dalam plus mengubah orangnya kita mencari orang yang pas untuk itu. The right man in the right place dan profesional, karakter bersih dan berintegritas.

Kita barengi juga dengan buka peluang sebesar-besarnya agar komponen masyarakat tentu bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Kenapa penting? Karena lima tahun ke depan kita butuhkan ada beberapa angka untuk transportasi yaitu Rp 1.300 triliun. Kalau kita lihat dari kemampuan APBN khusus untuk transportasi saja hanya Rp 500 triliun, artinya kita harus mempermudah partisipasi dari swasta, BUMN, untuk ikut serta sebagai agen pembangunan. Kalau kita hanya andalkan dari sisi pemerintah mungkin kecepatan kita memenuhi aspek permintaan masyarakat, pelayanan transportasi yang baik akan terwujud tetapi lama.

Sebagian kalangan menyatakan perlu ada perampingan di kabinet Jokowi-JK. Bagaimana pandangan Anda?

Itu hak preogratif presiden. Presiden melihat tujuannya untuk meencapai visi dan misi.

Apakah perlu ada kementerian baru atau malah ada yang dihapus?

Contoh, kenapa ada Kementerian Perhubungan? Dulu ada Ditjen Postel yaitu Pos dan Telekomunikasi. Jadi memang perhubungan itu kalau diterjemahkan adalah Ministry of Connectivity. Kalau Ministry of Transportation memang minus Ditjen Postel. Kalau melihat beberapa tempat di luar negeri, umumnya dinamakan Ministry of Transportation. Kita karena ada Postel makanya disebut Kementerian Perhubungan.

Jadi apakah perhubungan dan transportasi itu perlu dipisah?

Connectivity itu ada dua kalau biasa kita lihat, yaitu sifatnya physical dan virtual. Virtual itu diterjemahkan dalam ICT atau information and communication technology, yang physical lebih ke arah yang transportasi.

(hds/hds)