.webp)
Setelah Tanri Abeng, beberapa nama penggantinya sebagai menteri BUMN yaitu Laksamana Sukardi, Soegiharto, Sofyan Djalil, Mustafa Abubakar, hingga Dahlan Iskan.
Selama perjalanan waktu pasca Tanri tak lagi menjabat sebagai menteri BUMN, banyak dinamika yang berlangsung di berbagai BUMN. Termasuk soal isu penjualan BUMN hingga para BUMN yang melantai di bursa.
Berikut wawancara detikFinance dengan Tanri Abeng Rabu (10/9/2014) saat ditemui di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada zaman Pak Harto katanya BUMN mau dijual. Maksudnya apa? apakah IPO?
Nggak jadi Soal. Yang penting sebagian sahamnya dijual, dan uang yang masuk hanya bisa dipakai buat bayar utang. Yang dimakan itu keuntungannya, bukan pokoknya (aset intinya)
Tapi, pemikiran Pak Harto dengan saya itu sama. Kita jangan jual putus. Artinya, jangan kita jual 100% atau mayoritas seperti Indosat. Karena saya mau pemerintah tetap punya kontrol. Jadi itu bukan privatisasi.
Definisi privatisasi itu kalau kontrol pemerintah sudah lepas seperti Indosat. Zaman saya tidak ada privatisasi. Saya tidak menyatakan diblueprint untuk melakukan privatisasi.
Hanya apakah itu IPO, pada umumnya pemikiran kita adalah IPO supaya masyarakat bisa ikut memiliki. Tapi saya sarankan tidak melebihi 40%. Sebenarnya sampai 49% itu pemerintah masih pegang kontrol 51%. Tapi saya punya ancar-ancar jangan pernah lebih dari 40%.
Apa alasan Anda?
Supaya masih ada fleksibelitas. Jadi kontrol masih di tangan pemerintah. Jadi itu bukan privatisasi.
Merger (holding) BUMN sekarang ini kenapa susah ya?
Itu saya kurang mengerti. Saya menduga karena, itu merger itu kan harus ada persetujuan pemerintah. Kalau zaman saya nggak tunggu presiden setuju.
Saya ngomong saja, dia toh sudah setuju dari awal yang penting bisa negara tercapai. Toh saya pegang kuasa RUPS kan saya tinggal teken saja. Memang harus ada keberanian.
Jadi BUMN sudah sewajarnya bisa IPO?
Oh iya, hampir semua bisa IPO. Tapi kan jangan dulu IPO kalau nilainya belum tinggi. Contoh yang Garuda itu. Contohnya kebun, satu-satu di IPO-kan nilainya rendah. Tapi kalau itu di merger, lalu kuat, baru itu bisa kita IPO-kan. Nilainya tinggikan.
Di semen ada SMGR (Semen Gresik) yang IPO, ternyata ada SMBR IPO lagi sama-sama sektor semen, apa tanggapannya?
Kalau itu menurut saya digabung saja masuk semua ke semen Indonesia. Ngapain dia berdiri sendiri. Jadi semua satu sektor. Yaitu sektor semen.
Itu juga kenapa nggak bisa dilakukan, saya heran. Saya nggak ngerti kenapa ini orang-orang. Apa sebabnya nggak dilakukan saya nggak ngerti.
Jadi merger itu tergantung kemauan saja?
Iya, itu kan sudah ada di blueprint yang saya buat. Kasarnya ibarat mobil ini kita tinggal injak gas saja kita jalan. Masalahnya ini kan nggak ada yang mau injak gas.
Struktur sudah ada tinggal dijalankan. Mungkin perlu sedikit modifikasi karena mengikuti perkembangan zaman kan.
Saran Anda supaya merger BUMN ini bisa dilakukan apa?
Jadi saya sudah buatkan penggolongan. Jadi dari 141, separuhnya yang besar itu dikelompokkan dalam 5 sektor besar. 5 sektor besar itu adalah Energi dan Pertambangan, Banking dan Jasa Keuangan, Infrastruktur dan Perhubungan, Pupuk dan Perkebunan, Semen dan Konstruksi.
5 sektor ini saja sudah menyumbang 99% ke pendapatan negara. Jadi Anda cukup atur 5 saja. Tidak perlu 141 menteri urusin. Jadi ini soal manajemen.
Dan kalau begitu, maka yang setiap sektor itu bersinergi, contohnya, sektor energi, itu ada Pertamina, PLN, PGN, Antam, Bukit Asam, Timah. Ada 6 kan, 6 ini dijadikan 1 sektor.
Mereka bersinergi, jadi nggak perlu Pertamina berkelahi dengan PGN. Dia lalu harus bekerja sama sebagai satu kelompok. Ini kan menguntungkan. PLN juga begitu. PLN dengan Batu Bara, kan dia bisa jual batu bara ke PLN. Ya sudah semuanya satu.
Bisa dibayangkan keuntungan dari proses ini. Belum lagi kekuatannya ke pasar. Atau dia mau cari duit (pendanaan proyek) karena dia begitu kuat. Lalu apa yang membuat orang-orang tidak melakukan itu (merger). Nah ini saja bung kita lakukan, 5 sektor ini.
Mudah-mudahan Pak Jokowi dalam program 100 harinya ini dulu dia putuskan. Putuskan konsep ini. Tahun depan dia suah mulai menuai. 3 tahun dari sekarang, dia sudah mulai IPO BUMN. Punya dana, sudah mulai dia bayar utang.
Sampai hari ini sudah ada obrolan dengan Jokowi?
Belum
Saya baru bicara dengan Pak JK. Tapi belum komprehensif.
Saya bilang tetap kuncinya, tetap siapa yang jadi menteri BUMN. Saya menawarkan diri untuk volunteer (sukarelawan). Saya namakan relawan profesional. Profesional volunteer. Nggak dibayar, nggak dikasih posisi. Saya ada 5 orang yang ikut saya bantu. Saya bantu saja. Tapi make sure menterinya bisa menerima. Karena kita cuma bantu.
Kalau ada kesempatan berbincang dengan Jokowi apa yang mau disampaikan?
Bapak jangan terlalu pusing dengan utang. Kita akan lunasi utang luar negeri selagi bapak masih menjadi presiden dalam term pertama ini. Tahun 2019 kita lunasi semua. Dan Bapak tidak perlu pusing. Kami kirimkan volunteer untuk bantu bapak.
Saya jamin. Karena saya sudah punya angkanya kok. Maka saya akan minta kepada Pak Jokowi. Boleh nggak bapak putusin ada tim kita bicarakan untuk menentukan 5 sektoral holding ini dulu.
Kita akan tingkatkan berlipat ganda keuntungan mereka kalau sudah powerful (kuat). Lalu nanti kita bentuk 5 tim masing-masing sektor. Itu harus selesai dalam jangka waktu 100 hari.
Bisa 100 hari?
Sangat bisa. 1 bulan saja bisa.
Tapi kita buat ancang-ancang 100 hari. Berarti Oktober, November, Desember. Masuk tahun depan sudah implementasi. Dan saya ada teman-teman yang mau ikut. Bahkan ada orang asing yang mau ikut jadi volunteer. Dia mau bantu rela nggak dibayar. Karena penilaian mereka Jokowi itu tulus.
Saya optimistis, solusi BUMN kita itu ada di BUMN. Coba masa untuk membayar bunga saja Rp 125 triliun, kita pinjam. Kalau saya bukannya soal pinjam, kita bayar semua dia punya prinsipal. Baru republik ini maju
Memang Menteri BUMN yang sekarang kurang?
Sebenarnya Dahlan Iskan sudah mengambil langkah-langkah. Tetapi dia tidak bisa menembus untuk merealisasikan holding tadi. Dia bilang, "Pak saya sudah usulkan. Tetapi tidak bisa direalisasikan" Berarti kan ada kekuatan politik lain di luar daripada kemampuan menteri BUMN.
BUMN itu akan maju, kalau menteri BUMN diberikan kewenangan untuk Melakukan hal-hal yang harus dilakukan. BUMN ini berbeda dengan kementerian teknis yang lain yang tidak berproduksi.
BUMN ini kan berporduksi, ini berdagang, ini berbisnis. Harus setiap hari ambil keputusan. Ya kalau nggak ada aksi korporasi gimana. Pembentukan holding saja nggak jalan. Jadi bukan salah Dahlan kalau ini nggak jalan. Jadi bukan dia yang menghalangi. Tapi politiknya yang menghalangi.
(hen/hen)
