.webp)
Basuki Hadimuljono dipercaya Jokowi untuk memimpin kementerian baru tapi lama ini. Basuki pun sudah punya sejumlah rencana untuk membangun sektor perumahan rakyat. Dia pun menampik anggapan bahwa perumahan rakyat akan menjadi anak tiri.
Apa saja program yang disiapkan Basuki untuk sektor perumahan rakyat? Bagaimana upaya pemerintah agar masyarakat semakin mudah mengakses kebutuhan pokok yang sering disebut papan ini?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimana posisi sektor perumahan rakyat di Kementerian PU Pera? Apakah benar ada anggapan dianaktirikan?
Nggak, jelas nggak benar. Penggabungan ini justru memberi kekuatan untuk banyak melakukan pembangunan. Target kita dengan penggabungan ini malah pembangunan di sektor perumahan rakyat bisa mencapai 2 kali lipat dari yang sudah dilakukan waktu 2 kementerian ini terpisah.
Apa saja program selama 5 tahun mendatang di sektor perumahan rakyat?
Saat ini, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah kekurangan tempat tinggal atau backlog tahun 2014 berdasarkan konsep penghunian ada sekitar 7,6 juta rumah. Backlog ini yang coba kami jawab dengan membangun rumah tentunya. Rencana kami, ada 2,2 juta unit rumah. Sekitar 1,5 juta adalah rumah formal yang terdiri dari 900.000 unit berupa KPR rumah milik dan 600.000 unit hunian sewa. Lalu 700.000 rumah swadaya yang terdiri dari 450.000 KPR swadaya dan 250.000 unit rumah baru swadaya.
Rumah formal itu rumah yang dibangun pemerintah sepenuhnya sampai jadi bangunan. Itu pakai uang negara. Bentuknya bisa rumah tapak atau rumah susun. Setelah jadi, kita serahkan ke masyarakat yang membutuhkan baik itu dengan skema kredit untuk kepemilikan atau bisa juga sewa.
Ke depan, mungkin bentuknya rumah formal ini mungkin arahnya tidak pemilikan. Karena untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dana yang diperlukan untuk mencicil rumah sangat memberatkan. Mungkin arahnya hunian itu sewa, jadi semangatnya masyarakat tidak perlu memiliki tapi tidak boleh sampai kehujanan. Tapi itu sedang dikaji lagi. Saya masih minta arahan dari Pak JK (Jusuf Kalla, Wakil Presiden) akan seperti apa teknisnya nanti.
Sedangkan rumah swadaya itu rumah yang dibangun oleh pengembang-pengembang swasta atau masyarakat sendiri secara swadaya. Jadi swasta diminta kontribusinya untuk membangun hunian yang terjangkau untuk MBR. Itu sudah diatur dalam aturan tentang hunian berimbang. Rumah atau hunian tadi kemudian kita berikan bantuan untuk MBR untuk bisa memiliki. Karena kebanyakan MBR yaitu masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan itu secara kredit atau cicilan mereka sanggup. Yang beratnya adalah di uang muka. Ini yang kita bantu dengan bantuan uang muka perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan lewat Fasilitas Likuiditas Pemilikan Rumah (FLPP) untuk MBR.
Di pemerintahan sebelumnya ada wacana FLPP rumah tapak akan dihapus. Ini bagaimana?
Untuk FLPP ini, ada sedikit masalah yang perlu saya luruskan. Itu terkait FLPP untuk rumah tapak. Pemerintah sebelumnya mengatakan FLPP untuk rumah tapak ini akan dihapus. Semangatnya memang bagus untuk menjawab semakin terbatasnya ketersediaan lahan di perkotaan yang padat dan mengurangi konversi lahan pertanian dan perkebunan di pedesaan.
Tapi menurut saya ini kurang tepat kalau diterapkan seperti itu di seluruh Indonesia. Ada wilayah-wilayah yang sebenarnya masih memungkinkan untuk dibangun rumah tapak. Pertimbangannya selain ketersediaan lahan juga mempertimbangkan faktor ekonomi. Biaya pembangunan untuk rumah susun itu lebih mahal dari rumah tapak. Kalau dipaksakan bangun rumah susun dan harganya mahal, lalu masyarakat yang MBR tadi mau dikasih harga berapa? Bisa-bisa yang beli malah nggak tepat sasaran.
Makanya, menurut saya FLPP untuk rumah tapak ini dilanjut saja. Tapi memang perlu diregulasi. Misalnya untuk wilayah yang padat seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota padat lain itu tidak boleh ada FLPP rumah tapak. Tapi kalau yang lahannya masih tersedia banyak, ya kenapa nggak boleh?
Untuk membangun 1,5 juta unit perumahan formal, apakah menggunakan APBN atau dibangun oleh BUMN?
Kita punya Perum Perumnas. Perumnas akan kita perkuat untuk membangun rumah formal itu. Kita akan perkuat dia untuk membangun hunian murah untuk MBR, untuk masyarakat-masyarakat kurang mampu.
Secara ekonomis, apakah itu menguntungkan buat Perumnas?
Perumnas akan dikembalikan ke khittahnya, menjalankan tugas dan fungsinya seperti semula. Sekarang ini memang Perumnas tak ada bedanya dengan Wika Realty dan Summarecon Agung yang mengembangkan rumah dan properti komersial. Tapi ke depan dia nggak boleh lagi seperti itu. Perumnas akan jadi tulang punggung untuk membangun rumah-rumah murah untuk MBR.
Bagaimana dengan nasib perumahan komersial yang sudah dibangun Perumnas?
Yang sudah berjalan biar berlanjut sampai selesai, tidak apa-apa. Tapi untuk pembangunan baru sudah tidak boleh lagi. Nantinya Perumnas tidak boleh lagi diperlakukan seperti swasta. Setiap tahun dibebani target profit. Nantinya akan kita perkuat status dia sebagai badan perumahan. Saya sudah sampaikan ke Pak JK. Pak JK sudah setuju penunjukan Perumnas sebagai badan perumahan.
Itu ada di UU Perumahan dan Permukiman No 1/2011 tentang pembentukan badan perumahan sebagai penyelenggara pembangunan perumahan rakyat di Indonesia. Nantinya Perumnas tidak lagi mencari profit, tapi kita (pemerintah) kendalikan untuk membangun rumah-rumah murah.
Berarti nanti Perumnas bisa dapat suntikan dana APBN?
Apakah pembiayaannya dari APBN atau sumber lain, nanti kita lihat. Yang jelas Perumnas kita kendalikan agar tidak doing business seperti Wika Realty dan Summarecon. Nanti untuk pembangunan, tanah-tanah milik PU bisa didayagunakan untuk membangun rumah rakyat. Nantinya juga Perumnas akan didorong untuk memiliki landbank (cadangan lahan) untuk dibangun rumah-rumah rakyat yang murah untuk MBR.
Saat rapat dengan DPD, Pak Aceng Fikri mengatakan ada banyak rumah susun yang sudah jadi tapi belum diserahterimakan. Ini bagaimana?
Kita ada beberapa infrastruktur rumah susun berbentuk twinblock (TB). Itu akan kita selesaikan administrasi serah terimanya. Karena kita punya sekitar 569 TB tapi yang sudah diserahterimakan baru sebagian. Akan kita serahterimakan sebanyak 335 TB.
(dna/hds)
