.webp)
Salah satu terobosan Franky adalah pelayanan online, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hingga yang terbaru adalah pelayanan PTSP izin investasi hanya 3 jam. Perizinan 3 jam ini dilatar belakangi dari keinginan Presiden Jokowi memberikan pelayanan 'kilat' seperti yang terjadi di Dubai.
Selain itu, Franky berhasil memangkas rangkaian perizinan investasi tahap awal dari sebelumnya capai 11 hari, termasuk pemangkasan perizinan dan investasi per sektor seperti ketenagalistrikan. Hingga soal masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sektor industri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proses penyerahan perizinan dari berbagai kementerian masih berlangsung di PTSP BKPM?
Sampai hari ini sudah 160 izin dari kementerian yang sudah diserahkan ke kita. Masih ada beberapa yang belum diserahkan. Ini masih terus bergulir. Kita secara pro aktif mengirimkan surat ke kementerian.
Mengapa BKPM sangat fokus mendorong investasi padat karya?
Ini data elastisitas investasi padat karya. Tahun 2004 itu (penyerapan tenaga kerja) 463.000 (orang) setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen, 2013 390.000, 2014 sebanyak 164.000.
Tahun 2015 presiden mencanangkan pembukaan 2 juta lapangan kerja (per tahun). Kalau pertumbuhan ekonomi 5 persen, otomatis setiap 1 persen pertumbuhan harus menyerap 400.000 tenaga kerja. BKPM bisa sangat fokus untuk mencapai 2 juta tenaga kerja, karena itu investasi padat karya yang kita dorong.
Dari sejak Januari tahun ini, saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa yang krusial untuk mencapai target 2 juta lapangan kerja per tahun adalah kepastian upah, sudah ditetapkan pada peket ekonomi jilid IV. Kemudian jaminan keamanan, sejak Juli sebelum Lebaran kita sudah lakukan komunikasi. Poinnya adalah memberikan kepastian keamanan.
Angka pengangguran kita itu 7 juta sekian. Jadi sebetulnya pemerintah harus menciptakan lapangan kerja untuk 2 juta penduduk setiap tahun, tidak ada kompromi. Caranya adalah dengan mendorong industri padat karya.
Realisasi investasi padat karya, misalnya sektor industri makanan dan minuman (mamin) pada Semester I-2015 itu ada 970 pabrik yang baru dibangun. Tekstil ada 378 pabrik baru. Sepatu ada 100 pabrik baru.
Tapi dari sisi pertumbuhan sebenarnya mamin itu minus dibanding tahun lalu. Kakao, gula produk susu turun. Tapi pabrik baru yang dibangun 970, kontribusi mamin masih sangat signifikan.
Mengapa BKPM membuat desk khusus investasi tekstil dan sepatu (posko pencegah PHK)?
Saya waktu ditanya Bapak Presiden, TPT itu tumbuh 58 persen, sepatu 600 persen, ini industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Ini faktanya, mereka investasinya naik tapi ada yang mengurangi tenaga kerja.
Apa penyebab pengurangan tenaga kerja itu?
Yang existing sekarang ini kan pemain-pemain lama, yang tanah pabriknya itu saja sudah lebih bagus kalau dia bisnis properti dibanding bertahan di industri tekstil yang sudah ketat dengan produk impor. Salah satu keluhannya di desk investasi ini adalah banyaknya produk impor.
Ada juga masalah biaya produksinya tinggi, permintaan pasar turun, ada barang ilegal, dan masalah hubungan industrial. Dampak kenaikan upah beberapa tahun lalu itu sekarang. Tapi ekspor (tekstil) kita masih sangat besar potensinya. Kontribusinya ke pasar dunia itu.
Sudah berapa perusahaan yang mengadu ke desk khusus?
Ada 17 plus 6 perusahaan laporan dari asosiasi. Tapi 5 di antaranya ternyata sudah usang mesinnya, harga tanahnya sudah tinggi, dan mereka sudah akan pindah ke bisnis lain. Yang akan kita jaga adalah yang 12 lagi, ini yang perlu kita bantu.
Apa saja keluhan yang masuk ke desk selain masalah PHK?
Misalnya ada soal TKA (Tenaga Kerja Asing). Investor mengajukan izin untuk 1,5 tahun namun hanya diberikan 6 bulan. Ada 1 perusahaan Korea di Boyolali dia mau perluasan butuh listrik 690 W. PLN sudah komit, tapi ternyata ketika investor sudah membangun listrik yang tersedia hanya 345 W, cuma setengahnya. Padahal investornya sudah bangun, dia mengadu ke kita. Ini akan kita koordinasikan dengan PLN.
Apa solusi untuk membantu perusahaan-perusahaan itu?
Diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah di atas jam 23.00 WIB itu sangat membantu mereka. 6 perusahaan yang melapor ke kami dari industri bahan baku tekstil mengatakan bahwa dengan penguatan nilai rupiah, solar turun, dan diskon tarif listrik, mereka sudah mulai memperkerjakan lagi karyawan yang dirumahkan, sudah meningkatkan volume produksinya lagi.
Jadi paket ekonomi dari pemerintah sudah ada dampaknya dalam jangka pendek?
Iya, pasti. Tetapi kalau misalnya untuk mengatasi barang ilegal itu nggak bisa langsung sekarang, harus jangka panjang.
Apa kendala investasi padat karya?
Masalah keamanan. Tren demo (buruh) itu biasanya bulan Juli-Agustus-September. Peran pemerintah untuk masalah keamanan dan UMP bisa meredam kendala itu.
Ada lagi, ini menarik. Di Jawa Tengah sudah ada kabar bahwa investasi padat karya di sana sulit memperoleh tenaga kerja. Ini laporan dari Pak Benny Sutrisno (Asosiasi Pertekstilan Indonesia/Kadin). Ada 47 pabrik dari Jawa Barat dan Banten pindah ke Jawa Tengah. Mereka mengkonfirmasi bahwa industri di Jawa Tengah mulai kesulitan tenaga kerja.
Ada masalah regional. Syarat bekerja itu 18 tahun, tapi lulus sekolah menengah 17 tahun. Sementara perusahaan-perusahaan yang memproduksi brand internasional diharuskan comply terhadap aturan.
Dia nggak bisa mempekerjakan di bawah umur. Padahal anak-anak SMK sudah PKL (praktik kerja lapangan) di pabrik, tapi mereka tidak bisa secara resmi bekerja, menunggu sampai umurnya 18 tahun.
Kemudian kekurangan tenaga kerja perempuan. Pabrik garmen dan sepatu itu butuh tenaga kerja perempuan yang terampil, telaten. Kalau ada yang terampil terbatas. Karena itu semua pabrik padat karya, terutama tekstil, punya balai latihan kerja (BLK) sendiri.
Ada yang bekerjasama, tapi sebagian besar mereka punya BLK sendiri. Kekurangan tenaga kerja ini menjadi case yang menarik di Jawa Tengah yang selama ini menjadi incaran para investor.
Lalu bagaimana solusi masalah kekurangan tenaga kerja di Jawa Tengah ini?
Untuk masalah tenaga kerja terampil, solusinya mereka menyiapkan BLK (Balai Latihan Kerja) sendiri. Di dalam Desk Khusus Investasi Tektil dan Sepatu kan ada Menaker (Hanif Dhakiri) juga. Saya kira Pak Hanif cukup aktif untuk mendapatkan data dan melakukan langkah untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Prosesnya memang nggak mudah.
Apa bisa memindahkan kelebihan pekerja dari provinsi lain ke Jawa Tengah?
Saya ketemu pekerja dari Wonogiri di Bandung. Saat mereka tahu ada pabrik baru di Wonogiri, mereka memilih pindah ke Wonogiri. Mereka bilang, kalau di Wonogiri gaji turun nggak apa-apa, tapi dekat dengan keluarga, nggak perlu ngontrak rumah. Beberapa komoditi seperti pisang, singkong mereka nggak perlu beli kalau di kampungnya, tinggal petik di kebun. Itu yang muncul dari temuan saya di lapangan.
Mengapa Jawa Tengah jadi tujuan banyak investasi padat karya?
Mereka melihat tenaga kerjanya keterampilannya sangat baik. Diajarin seminggu langsung jadi, kalau di daerah lain tertentu mungkin sebulan baru ngerti.
Sekarang ada formula baru kenaikan upah. Bagaimana tanggapan investor?
Jujur saja, dari tren demo, justru demo 1-2 tahun ini berkurang. Ini bisa karena kebijakannya yang bagus, pengamanan yang baik, atau serikat pekerjanya memahami kondisi sekarang. Kalau menurut saya kombinasi dari semuanya. Toh serikat pekerja juga tahu ada beberapa dari mereka kena PHK, pasti mereka berpikir, kalau upah mau dinaikkan lagi nanti PHK makin besar.
Kedua, Menko Polhukam dan jajarannya solid. Pada waktu tampil dalam beberapa pertemuan dengan investor, mereka solid. Soliditas itu penting, tidak harus dari kata-kata, tapi bisa dari kehadiran. Konsolidasi mereka baik. Investor jadi merasa aman. Itu dinyatakan oleh beberapa duta besar kepada saya, mereka memberi apresiasi bahwa pemerintah care terhadap kondisi keamanan.
Bisa diceritakan latar belakang gagasan layanan izin investasi 3 jam?
Ini sharing dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dulu beliau kan pengusaha juga, beliau pernah datang ke Dubai dan investasi, ada izin investasi, semacam NPWP, dan memilih lokasi.
Mengapa tidak 1 jam seperti di Dubai?
Untuk mereka (Uni Emirat Arab) 1 jam bisa, kalau kita bisanya 3 jam. Tapi output kita ditambah, yang penting kan itu. 3 jam dengan 3 izin, tambah 1 izin, nanti tambah lagi 2 atau 3. Jadi izin per jamnya lebih tinggi Indonesia dong.
Mengapa dibatasi hanya untuk investasi di atas Rp 100 miliar saja?
Kalau kita nggak batasi di atas Rp 100 miliar atau serapan tenaga kerja di atas 1.000 orang, kita nggak ada keberpihakannya kemana. Misalnya tiba-tiba investor untuk perusahaan importir datang, dia apply, dia bisa langsung impor, bagaimana? Apa mau begitu? Itu yang kita jaga.
Mengapa tidak bisa 1 jam seperti di Dubai?
Begini, cek nama PT itu sekitar 3-5 menit. Pengesahan PT 15-30 menit. Pendirian PT itu 15 menit. NPWP mungkin 15 menit cukup. Berarti 1 jam lebih 5 menit. Tapi saya harus siapkan puluhan orang kalau tiba-tiba ada 10 customer, jadi 10 customer bisa langsung dilayani semua. Ini kan komitmen pelayanan. Kalau datang 10, terus kita bilang maaf karena pelayannya cuma 1 bagaimana? Ini kan komitmen melayani. Ada ruang bagi kita.
(hen/hen)
