.webp)
Mantan Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini merupakan alumni UII Yogyakarta kelahiran 1959. Kini Djarot punya banyak tugas untuk membawa Perum Bulog menjadi badan pangan nasional.
Bertempat di Grand Ussu Hotel, Bogor, Jawa Barat, detikFinance mewawancarai orang nomor satu di Perum Bulog ini pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kalau dilihat dari bisnis yang ditekuni tentu berbeda. Bank cenderung pada prinsipnya mengurus uang, sedangkan Bulog lebih mengurus komoditi, tentu nature-nya berbeda.
Satu hal yang harus saya lakukan adalah saya harus belajar banyak dan belajar cepat tentang komoditi itu sendiri, baik teknisnya maupun juga nature of business-nya.
Kedua, di perbankan regulasinya relatif lebih mapan dibanding bisnis komoditi. Yang tidak kalah penting, di perbankan regulatornya jelas sedangkan di Bulog masih coba-coba. Ini tentu menjadi sedikit tambahan kesulitan.
Tapi kalau dilihat lebih umum, Bulog kan hanya mengelola beras atau kalau ditambah ada beberapa komoditi sehingga saya pikir sesuatu yang mudah kalau mau dipelajari.
Ketiga, saya diangkat menjadi direksi, di sana (BRI) juga direksi, sebenarnya tugas utama direksi lebih pada faktor leadership. Saya kira baik di Bulog maupun BRI sama saja, mengelola SDM yang harus dipimpin, harus ada leadership.
Ini kesamaan yang menurut saya dimana pun harus dilakukan. Leadership melihat bagaimana organisasinya, bagaimana membangun organisasi yang ideal, bagaimana SDM-nya, bagaimana membentuk SDM yang ideal, tata kelola yang baik, dan sebagainya.
Sebagai bankir, kenapa Anda dipercaya memimpin Bulog?
Saya tidak tahu masalah itu, terus terang saya tidak mengerti masalah itu. Tapi yang saya tahu, saya mendapat pertimbangan khusus karena di BRI saya Direktur UMKM. UMKM itu mengurusi pengusaha kecil sampai petani kecil.
Artinya meski saya di bank, saya dianggap mengerti model bisnis petani dan pengusaha kecil. Bulog kan ada persamaan ke sana. Yang diurus Bulog kan petani kecil dan bagaimana mendistribusikan barang melalui pengusaha kecil.
Secara nature saya sudah cukup mengenal. Waktu saya harus ke Bulog, jiwa ke petani dan pengetahuan budaya petani mungkin dianggap sudah cukup.
Apa pendapat Anda soal rencana Bulog akan jadi Badan Pangan Nasional?
Sebetulnya saya tidak dalam posisi menentukan apakah Bulog menjadi Badan Pangan Nasional, apakah kita menjadi regulator atau operator, kita tidak dalam posisi itu.
Tapi saya ingin Bulog itu ada kejelasan, Bulog sebagai operator harus minta regulasi kepada siapa. Atau kalau nanti Bulog jadi regulator, siapa yang jadi operatornya, saya kira itu yang paling penting.
Apakah siap kalau Bulog diberi kewenangan besar sebagai badan pangan nasional?
Saya kira kalau nanti ada penugasan dan mendapat kewenangan seperti itu, jadi Bulog sebagai regulator dan kemudian ada Perum Bulog sebagai operatornya, saya harus mengatakan itu ide yang cemerlang.
Dalam kondisi sekarang kita tidak perlu membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak efisien. Dengan mengintegrasikan Bulog ke Badan Pangan Nasional ada tugas yang jelas, ada efisiensi waktu membangun organisasi.
Dari sisi ide, saya sungguh senang bahwa ada pemikir negeri ini yang mencoba agar aturan Undang-Undang jalan sekaligus ada efisiensi dalam pengeluaran negara. Kita kan bukan negara yang bisa foya-foya.
Kalau itu terjadi apakah saya siap? Kan Dirut atau Kepala Bulog-nya tidak harus saya, bisa orang lain yang lebih kompeten. Menurut saya, siapa pun yang ditunjuk untuk penugasan itu hukumnya hanya satu, siap!
Itu kan tugas negara dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi tidak ada kalimat tidak siap. Semua sudah berjalan, masyarakat harus pangan, kondisi pangan harus dikelola lebih baik, sehingga tidak ada kalimat 'saya lihat dulu', 'saya coba dulu', harus siap dengan segala konsekuensinya.
Apa yang sudah dilakukan Bulog untuk memenuhi keinginan Presiden Jokowi soal perluasan kewenangan Bulog?
Saya mulai dulu dari keinginan Bapak Jokowi. Menurut saya itu keinginan yang sangat mulia karena beliau merasa dan punya cita-cita bahwa level yang paling asasi dan harus dipenuhi adalah pangan.
Pangan pokok harus tersedia, harus terjangkau, harus stabil. Itu kan yang dibutuhkan masyarakat? Bukan sekedar beras ada tapi misalnya di Jakarta, bagaimana dengan saudara kita di Papua? Juga harus terjangkau oleh semua pihak, petani harus punya margin tapi tidak memberatkan masyarakat. Harus stabil, jangan hari ini Rp 8.000/kg besok Rp 10.000/kg.
Menurut saya, semua stakeholder di negeri ini harus membantu mewujudkan keinginan beliau (Jokowi). Caranya, Bulog sebagai operator harus diberi payung hukum yang cukup kuat untuk mengelola pangan pokok yang diharapkan Presiden, baik itu daging sapi, kedelai, gula, minyak goreng, apapun. Bulog selaku operator harus diberi perlindungan payung hukum agar jangan sampai ketika Bulog berniat baik muncul fitnah atau kecelakaan.
Untuk pemanasan, kemarin Bulog masuk ke cabai, bawang merah. Tapi karena belum ada payung hukum, Bulog terpaksa menggunakan skema komersial. Dananya diambil dari pinjaman komersial, dikelola secara komersial.
Yang terjadi adalah Bulog tidak punya cukup kemampuan untuk intervensi.Misalnya harga cabai naik jadi Rp 50.000/kg, sebenarnya harus diintervensi dengan harga cabai Rp 30.000/kg, tapi kalau tidak ada payung hukum nanti siapa yang membayar kerugiannya?
Waktu bicara komersial, kita berhitung. Kita coba masuk ke bawang merah, daging sapi, cabai, dan sebagainya. Akhirnya kita coba untung di satu bisnis untuk menutup kerugian yang lain, yang penting secara total untung.
Kerugian di satu komoditi tidak boleh lebih besar dari keuntungan di yang lain. Inilah yang menurut saya harus diubah, caranya dengan membuat payung hukum. Jadi pada saat Bulog mengintervensi, Bulog bisa lebih maksimal, dan kerugiannya menjadi tanggung jawab siapa.
Apakah payung hukum perlu agar penugasan stabilisasi tidak selalu mendadak?
Iya, itu yang utama, stabilisasi juga bisa dilakukan dengan persiapan lebih matang. Pekerjaan kan jadi rumit pada saat tidak terencana. Kita lagi santai-santai tiba-tiba dapat telepon mengatakan harga cabai jatuh terus disuruh beli di petani untuk operasi pasar. Terus nanti menjualnya bagaimana?
Kalau terencana, kita bisa persiapkan mau beli dari mana, simpan di gudang ini dulu, kita sebarkan kemana, dan seterusnya. Ini meningkatkan efektivitas dan meminimalkan kesalahan.
Dengan perencanaan kita tahu kalau misalnya harga bawang di Brebes jatuh tapi di Manado naik, kita bisa pindahkan dengan perhitungkan ongkos transportasi dan biaya lainnya dengan matang.
Kalau mendadak kan semua nggak bisa terukur dengan cepat. Itu butuh energi dan membuat kita dalam kondisi kepepet bisa salah hitung. Kalau itu terjadi, kami di Bulog yang sudah mencoba sebaik-baiknya jadi mendapat masalah. Saya ingin ada risiko bisa dikelola dengan baik, sehingga harus ada payung hukum.
Apakah penugasan mendadak membuat Bulog sampai rugi?
Nggak semuanya rugi, ada yang untung ada yang rugi. Meskipun sangat mepet waktunya kita tetap merancang. Misalnya begitu ada perintah operasi pasar cabai, perintahnya pun lisan, tapi kita menghargai pejabat ini, ya sudah kita melakukan evaluasi.
Berapa harga yang akan kita ambil, berapa ongkos operasi, berapa kita jual, dan berapa kerugian yang mungkin muncul dari kegiatan ini. Dari situ kita juga mengkalkulasi yang lain pada saat yang sama kita ada operasi apa.
Misal pada saat yang sama ada operasi pasar daging sapi, berapa kita bisa untung. Sehingga mungkin kita rugi di cabai tapi untung di daging, beras komersial, dan lain-lain.
Soal infrastruktur, apakah Bulog sudah siap mengendalikan harga pangan selain beras?
Bulog secara resmi belum ditunjuk menjadi operator untuk pengendalian harga pangan sehingga saya belum punya cukup modal aturan untuk ke sana. Di sisi lain kan Bulog harus siap, jadi saya mencoba melakukan koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengetahui panen, ritme yang ada.
Saya juga kerja sama dengan asosiasi pedagang, asosiasi pengelola pasar, TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah), pemerintah daerah.
Paling tidak saya tahu periode bulan ini ada panen misalnya bawang, cabai, dan sebagainya di daerah mana saja. Atau ada kekosongan cabai di daerah mana saja. Dengan peta pengetahuan itu, kalau nanti Bulog diminta operasi bisa tahu menggeser barang dari titik mana ke titik mana.
Yang tidak kalah penting, barang itu kan ada waktunya disimpan, tidak boleh menggerojok ke pasar terus. Saya mencoba mencari tahu teknologi untuk penyimpanan berbagai komoditi pangan seperti bawang merah, cabai, berapa lama dia tidak rusak, dan sebagainya.
Kita memang belum punya gudangnya, masih cari teknologinya. Kita kan juga nggak ingin nanti kita investasi dan itu menjadi sia-sia, harus jelas dulu hitung-hitungannya. Misalnya cold storage, kan kita harus hitung kapasitas berapa, teknologi apa yang dipakai, apa yang cocok, itu ada hubungannya dengan biaya operasional.
(hen/ang)
