Wawancara Khusus

50% Listrik Papua Bergantung Pada Genset Sewaan

Michael Agustinus - detikFinance
Kamis, 27 Okt 2016 10:51 WIB
Foto: Istimewa
Mimika - Separuh dari listrik Papua bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sewaan dari vendor-vendor swasta. PLTD sewa terpaksa dipakai PLN, karena banyak proyek pembangkit listrik yang molor.

Selain mahal, ketergantungan pada PLTD sewa juga mengandung risiko bagi PLN. Krisis listrik selama 2 pekan di Nias pada April lalu merupakan bukti, posisi tawar PLN sangat lemah apabila terlalu bergantung pada PLTD sewa.

Bagaimana upaya PLN mengurangi ketergantungan pada PLTD sewa ini?

Berikut petikan wawancara detikFinance dengan Direktur Bisnis Regional Maluku-Papua PLN, Haryanto WS, di Kabupaten Mimika, pada Rabu (26/10/2016):

Di Maluku-Papua ini, berapa total kapasitas listrik yang ada sekarang, dan berapa yang dari PLTD sewa?

Di Papua itu dari total 294 megawatt (MW) hampir 50% dari PLTD sewa. Di Maluku sekitar 240 MW juga hampir 50%. Dulu ada kebijakan dari ESDM, PLN tidak boleh beli PLTD karena harga BBM mahal pada 2008, jadi banyak PLTD sewa karena tidak boleh beli. Baru tahun 2015 PLN mengajukan izin dan sampai sekarang kita mengadakan PLTD.

Ketergantungan pada PLTD sewa ini kan akibat banyaknya proyek pembangkit listrik dari masa lalu yang mangkrak. Lalu bagaimana upaya PLN mengatasi persoalan ini?

Di Jayapura akan dibangun 50 MW dengan Mobile Power Plant (MPP/PLTMG) yang kita harapkan Desember sudah bisa kontrak, dalam 6-8 bulan atau pertengahan tahun depan sudah bisa nyala. Di 2018 itu ada paling tidak PLTMG 90 MW, di Holtekamp PLTU 20 MW, PLTA Genyem 20 MW, dan PLTD milik PLN 30 MW jadi tambahannya 160 MW.

Di Biak, Sorong, PLTU nggak jadi-jadi akhirnya saya harus bikin proyek PLTMG yang jumlahnya 253 MW. Kalau PLTU-PLTU milik IPP itu bisa tepat waktu, 253 MW itu tidak perlu sebesar itu atau justru menambah kapasitas yang lebih besar itu. Kita sudah siapkan rencana-rencana untuk membangun pembangkit yang lebih murah dari PLTD.

Jadi kebanyakan ditutup dengan PLTMG?

Itu yang cepat, sesuai kebutuhan. Kebetulan di Papua ini ada Lapangan Tangguh, pemerintah daerah dapat alokasi 20 MMSCFD, itu kurang lebih 100 MW. Kita akan serap untuk menyuplai pembangkit-pembangkit di Papua. Program PLTMG di Papua ini sejalan dengan alokasi gas di Papua, kemudian juga keberadaan gas di Papua. Di Sorong, 90% pembangkit PLN pakai gas.

Jadi 253 MW yang bagian dari proyek 35.000 MW di Papua itu PLTMG semua?

Iya, PLTMG semua. Bangunnya antara 1-15 bulan. Begitu PLTMG ini jadi, kalau tidak ada lonjakan beban yang signifikan, kita sudah siap mengadakan PON (Pekan Olahraga Nasional) 2020 di Papua.

Kalau PLTMG 253 MW itu sudah jadi semua, peran PLTD sewa bisa dikurangi sampai berapa?

Kami akan kurangi. Jadi begini, secara teoritis paling tidak tinggal sepertiga dari total kapasitas di 2018. Di Maluku hampir sama. Atau hilang sama sekali. Tapi selama ini kan tarik-tarikan, investor dulu atau infrastruktur dulu. Sekarang PLN memposisikan infrastruktur dulu. Kalau ada lonjakan investor yang tinggi karena pelabuhan dan jalan-jalan sudah jadi, PLTD sewa saya pertahankan sambil nunggu pembangkit baru.

Kalau kita belajar pada kejadian di Nias di April lalu, posisi PLN lemah akibat ketergantungan besar pada PLTD sewa. Apakah ada daerah-daerah yang kondisinya serupa dengan Nias di Maluku-Papua ini?

Secara umum, banyak lokasi yang seperti itu, bukan hanya di Maluku-Papua. Ada yang 80-90% tergantung dari pembangkit non-PLN. Tapi kan tidak semuanya seperti di Nias.

Banyak juga swasta yang nasionalismenya tinggi, misalnya negosiasi belum putus, kalau hanya berpegang pada kontrak ya sudah matiin dulu PLTD sampai ada kesepakatan baru.

Tapi kalau yang nasionalismenya tinggi, negosiasi dilanjutkan, nanti kalau sudah ada harga baru akan ditagih berlaku mundur. Nias adalah kasus khusus. Tapi ini menjadi warning bagi PLN untuk melihat kembali komposisi-komposisi sistem pembangkitannya supaya tidak terjadi lagi.

Bahwa itu menurunkan posisi tawar PLN benar, makanya PLN tidak boleh tinggal diam. Program 35.000 MW ini kesempatan PLN memperbaiki komposisi pembangkit. Saya mulai menyeimbangkan agar posisi PLN lebih baik. (drk/drk)