JK Bicara Hasil Tax Amnesty yang di Atas Perkiraan

Jakarta - Periode pertama dari program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah selesai akhir September 2016. Hasil yang didapat di luar perkiraan banyak pihak, termasuk bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Dalam satu sesi wawancara khusus dengan detikcom, Jumat (28/10.2016), JK optimistis terhadap program strategis tersebut. Masih ada waktu yang tersisa hingga Maret 2017.

Pemerintah berupaya agar target yang ditetapkan bisa tercapai, baik itu deklarasi maupun repatriasi.

Di samping itu, pemerintah juga harus memikirkan efektivitas instrumen yang sudah disediakan dalam pengelolaan dana repatriasi agar bisa bermanfaat langsung ke sektor rill. Berikut petikan wawancara JK dengan detikcom di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Bagaimana pandangan anda tentang realisasi tax amnesty periode I?
Ada tiga hal di sini. Pertama, adalah tebusan yang Rp 93 triliun. Itu di bawah target tapi di atas dari sebagian besar perkiraan analis, termasuk di pemerintah sendiri. Termasuk saya yang hanya menaksir Rp 50 triliun. Tapi targetnya Rp 165 triliun. Tapi kan belum selesai kan.

Kedua adalah repatriasi, kan diperkirakan kira-kira Rp 1.000 triliun tapi ternyata Rp 137 triliun. Deklarasi dalam negeri yang besar. Artinya selama ini banyak dana yang back to back loan. Artinya sebenarnya dananya sendiri tapi masuk deklarasi sebagai luar negeri.

Foto: Ari Saputra

Apa yang diharapkan pemerintah setelah program tax amnesty selesai?
Tax amnesty itu punya tiga tujuan. Pertama, jangka pendek untuk memperbaiki situasi fiskal kita. karena kita defisit banyak. Kedua, memperbesar pembangunan di sektor swasta. Itu kan bukan pemerintah yang punya, tapi swasta yang masuk ke dalam negeri. Termasuk deklarasi diharapkan kemudian ekonomi bergerak dengan itu. Ketiga, adalah memperbesar basis pajak. basis pajak ini penting untuk jangka panjang. Seperti itu.

Bagaimana dengan pengelolaan dana tersebut selanjutnya?
Tidak ada banyak yang berubah sebenarnya, itu kan sudah masuk dalam sistem perbankan. Jadi yang kita harapkan adalah pelonggaran kenaikan laju kredit lebih besar atau mereka menjadi investor langsung. Katakanlah uang masuk, kita merancang bidang sektor apa yang dapat segera. Katakanlah energi, infrastruktur, dan lainnya.

Dana itu tidak dipegang pemerintah, yang dipegang hanya tebusannya. Tapi semuanya tetap milik masing-masing. Jadi pemerintah hanya memberikan tawaran pilihan. Kalau ada uang bisa beli jalan tol, bangun listrik. (hns/wdl)