.webp)
Namun, pemerintah belum puas dan akan mengejar ke posisi 40, sesuai target yang sudah ditetapkan. Salah satu instansi yang terlibat dalam upaya mengejar peringkat kemudahan bisnis itu adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Tahun ini, BKPM punya target meraup investasi Rp 678 triliun masuk ke Indonesia. Tentu saja, untuk mencapai target ini dibutuhkan berbagai kemudahan dalam berbisnis sehingga lebih banyak investor masuk ke Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BKPM, Thomas Lembong, menjelaskan hal itu dalam wawancara khusus dengan detikFinance, di Kantor BKPM, Selasa (3/1/2016).
Berikut petikan wawancaranya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kemudahan berbisnis di Indonesia harus mencapai peringkat 40 tahun ini. Apa saja yang perlu dilakukan?
Harus ada perbaikan yang nyata, seperti cepat lambatnya sambungan listrik, susah gampangnya melapor pajak, mahal murahnya jual beli tanah. Harus sosialisasi, karena waktu itu Bank Dunia memberikan angka berdasarkan hasil survei. Jadi kita harus gencar lakukan sosialisasi kepada kalangan yang disurvei supaya saat sosialisasi itu jawabannya tepat.
Biasanya yang disurvei kalangan notaris, konsultan hukum, pajak, dan tentunya juga pelaku usaha seperti direktur-direktur keuangan mereka yang meregistrasikan PT, melapor pajak, dan lain-lain.
Apa yang akan dilakukan BKPM agar target peringkat kemudahan berbisnis itu tercapai?
Kita harus koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, kita lakukan prioritas top 3 atau 4 kementerian, misal kantor pajak (Kementerian Keuangan). Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan persoalan agraria itu ke Menteri ATR/Kepala BPN. Soal regulasi, leadership dari Pak Presiden Jokowi sudah berkali-kali ingatkan, jangan lagi keluarkan Permen (Peraturan Menteri) yang menghambat investasi.
Bagaimana dengan Pemerintah Daerah (Pemda), dilibatkan juga?
Itu harus. Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Pemda. Saya mau fokus ke Kemenaker, Kemendagri dan Kementerian ATR.
Masih perlukah paket kebijakan ekonomi dikeluarkan lagi untuk mendorong kemudahan bisnis?
Pasti butuh peluncuran paket-paket, kalau perlu tiap 1 atau 2 bulan itu ada, jurusnya sekian. Paket-paket itu untuk kemudahan investasi. Tinggal nanti konsistensi dalam menjalankan paket-paket itu. (hns/drk)
