Follow detikFinance
Senin 03 Apr 2017, 08:28 WIB

Wawancara Khusus Agus Hermanto

DPR Beri Dukungan Politik Pengembangan 'Harta Karun Energi'

Wahyu Daniel - detikFinance
DPR Beri Dukungan Politik Pengembangan Harta Karun Energi Foto: Wahyu Daniel
Jakarta - Indonesia memiliki potensi energi listrik panas bumi yang besar, jumlahnya mencapai sekitar 30.000 megawatt (MW). Ini merupakan harta karun energi yang dianugerahkan Tuhan untuk Indonesia.

Namun, penggunaannya saat ini baru sekitar1.600 MW atau sekitar 5% saja. Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad mengembangkan harta karun energi ini untuk kelistrikan di dalam negeri. Karena energi ini bersih dibandingkan energi fosil.

Pihak legislatif lewat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mendukung dan terus mendorong penggunaan energi panas bumi, untuk menjadikan Indonesia mandiri di sektor energi.

Berikut wawancara khusus detikFinance dengan Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, soal penguatan energi panas bumi di dalam negeri, Sabtu (1/4/2017). Usai mengunjungi proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Anda sudah melihat potensi panas bumi yang besar di Indonesia lewat proyek Sarulla. Apa dorongan DPR soal ini?
Justru yang pertama kali menginisiasi untuk memperkuat dan memperkokoh energi terbarukan itu adalah kami. Karena kami melihat, bahwa energi fosil ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu 50 tahun lagi akan berkurang dan mungkin habis. Batu bara juga lama-lama akan habis. Padahal kita punya cadangan panas bumi yang besar. Kami perkirakan bisa sampai 30 Gigawatt (GW). Yang baru dimanfaatkan baru 1.500 MW, atau 5%.

Padahal kita diberikan karunia dalam ring of fire. Artinya kita punya cadangan panas bumi yang cukup besar, dan belum termanfaatkan. Jadi pemikiran saya sebagai legislatif, bahwa ini harus bisa menggantikan energi fosil yang ada di Indonesia.

Memang energi terbarukan ini bukan hanya panas bumi, banyak. Bisa nuklir, air, juga bisa sampah, solar cell. Tapi saat ini untuk memacu kebutuhan energi yang cukup besar, menurut saya satu-satunya adalah panas bumi. Untuk itu, saya sudah berniat dan saya sudah sampaikan ide ini ke Pak Jokowi. Juga ke Pak SBY, dan beliau mendukung masalah panas bumi.

Panas bumi ini bisa menunjang rencana tambahan listrik 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah?
Seperti kita ketahui, Pak Jokowi itu memiliki Nawacita, yaitu lewat listrik 35.000 Megawatt (MW). Saya bilang ke Pak Jokowi, ini sangat tidak mungkin apabila tidak memanfaatkan energi panas bumi. Kalau hanya mengandalkan energi fosil, sangat tidak mungkin. Berkenaan dengan itu, Pak Jokowi juga menandatangani COP21 di Paris, soal climate change. Yang artinya, Indonesia harus menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Tanda tangan ini adalah suatu tanggung jawab, karena berarti kita harus betul-betul menjaga climate change di Indonesia. Bahkan negara-negara maju memberikan anggarannya kepada COP21, jadi sudah ada uangnya itu untuk memperbaiki climate change. Jadi negara maju memberikan anggarannya untuk menjaga climate change di Indonesia. Ini akan kita gunakan untuk pengembangan panas bumi di NTT.

Setelah bertemu dengan Pak Jokowi, saya membuat Senior Official Meeting (SOM) di DPR. Pak Jonan saat itu hadir. SOM ini melibatkan tujuh menteri, mulai Menteri ESDM, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian BUMN, semua kami ajak berunding bagaimana pengembangan panas bumi. Semua menteri bertanggung jawab dan tanda tangan dan bersepakat mendukung panas bumi. Ini saya laporkan ke Pak Jokowi dan didukung. Pak Jonan langsung berkoordinasi dengan saya.

Baca juga: Tekad Jonan Garap 'Harta Karun Energi RI
Baca juga: Cerita Hilmi Panigoro Garap Sumur Panas Bumi Terbesar di Dunia

Jadi dukungan politik sangat kuat?
Benar. Karena soal energi ini, seluruh masyarakat dan pemegang kepentingan harus mengambil bagian dan mendorong. Karena baru 5%. Untuk itu saya mengambil posisi selaku Wakil Ketua DPR untuk mendorong energi terbarukan, khususnya panas bumi. Kita ketahui, untuk meningkatkan panas bumi harus melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pengusaha.

Untuk kemandirian energi nasional yang belum tercapai saat ini, panas bumi itu harus dikembangkan. Karena energi ini jadi bagian rantai ekonomi. Bila energi terpenuhi maka ekonomi bisa meningkat, industri berkembang, kehidupan juga berkembang, dan menuju kemakmuran.

Jadi dalam rapat koordinasi dengan Pak Jokowi, yang melibatkan seluruh lembaga negara, yang lain bicara lain, saya khusus bicara panas bumi. Banyak orang yang tidak suka namun saya tidak masalah. Seluruh orang mengetahui, kita harus mendorong panas bumi.

DPR Beri Dukungan Politik Pengembangan 'Harta Karun' EnergiFoto: Wahyu Daniel


Target dari DPR untuk panas bumi seperti apa?
Kita harus mengikuti roadmap ESDM, di 2022 kita harus mencapai target 7.000 MW untuk panas bumi. Tapi kalau kita lihat Medco di Sarulla saja sudah akan memproduksi 1.000 megawatt (MW). Belum di tempat lain. Sekarang Pak Jonan (Menteri ESDM), sedang memperkuat di NTT yang punya kapasitas ribuan megawatt. Jadi kita harus memperkuat momentum pengembangan panas bumi.

Karena saat ini melakukan peminjaman dari bank internasional untuk pengembangan panas bumi sebagai energi terbarukan, itu mudah. Akan mendapatkan keistimewaan. Kita harus ambil momentum itu. Kita rangkul seluruh pengusaha, terutama pengusaha nasional. Saya yakin target 7.000 MW bisa kita penuhi, dan kita jadi negara yang punya kemandirian energi nasional, dengan dukungan panas bumi. Meski batu bara ya tetap ada.

Meski investasi panas bumi di awal besar, tapi ini sangat sustainable, untuk keperluan puluhan tahun yang akan datang. Tinggal perawatan saja. Tapi kita harus kerja keras untuk penguatan energi panas bumi. Tidak hanya kerja keras pemerintah dan pengusaha saja, tapi legislatif juga harus kerja keras. Karena kita harus menyiapkan undang-undang.

Tapi kenapa baru giat mendorong panas bumi sekarang?
Karena Undang-Undang Panas Bumi baru disahkan 2014 yang lalu. Sebenarnya sebagai insinyur yang menjadi anggota dewan, saya sudah memiliki pemikiran mendorong panas bumi sudah jauh lebih lama. Tapi fasilitas undang-undang untuk mengembangkan itu belum ada. Saat ini sudah memadai. Bahkan secara detil dalam UU, apabila ada wilayah panas bumi, maka pemerintah bisa menunjuk kepada pelaksana panas bumi kepada BUMN.

Karena itu dalam SOM yang dilaksanakan, ada penguatan BUMN yang bergerak di bidang panas bumi. BUMN panas bumi sekarang tersebar, misalnya Pertamina Geothermal, lalu Geo Dipa. Lalu di PLN juga ada. Ini akan kita gabung jadi satu atau paling tidak berkoordinasi menjadi BUMN panas bumi yang andal. Di balik itu kita memberikan penguatan juga ke swasta.

Kami yakin untuk panas bumi dalam beberapa tahun ke depan harus dikembangkan. Saya salah satu dari legislatif yang mengambil inisiatif itu. Tidak salah karena untuk masyarakat Indonesia, dan saya sangat serius. (wdl/mca)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed