Follow detikFinance
Senin 03 Apr 2017, 09:28 WIB

Wawancara Khusus Menteri ESDM

Jonan Blak-blakan Soal Freeport

Wahyu Daniel - detikFinance
Jonan Blak-blakan Soal Freeport Foto: Hendra Kusuma-detikFinance
Jakarta - Perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terus berlangsung. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) yang dirilis Januari 2017 lalu membuat Freeport tak bisa lagi mengekspor konsentrat. Aturan ini membuat kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg terganggu.

Freeport harus mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), jika ingin mendapat izin ekspor konsentrat.

Perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), ini juga keberatan jika harus melepaskan sahamnya hingga 51% (divestasi). Mereka ingin tetap memegang kendali.

Bagaimana perkembangan terakhir perundingan atau negosiasi pemerintah dengan Freeport? Berikut hasil wawancara khusus detikFinance dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, akhir pekan lalu, Sabtu (1/4/2017).

Bagaimana perkembangan terakhir negosiasi pemerintah dengan Freeport?
Untuk kesepakatan kita bagi tiga. Satu masalah kesepakatan awal supaya Freeport bisa beroperasi lagi. Kesepakatannya ya Freeport harus menyepakati IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Mereka sudah mau dan saya sudah mengeluarkan surat, tinggal mereka menggunakan rekomendasi untuk ekspor.

Tapi kami berikan waktu 8 bulan sejak Februari 2017, dan saya minta agar mereka memasukkan program untuk pembuatan smelter. Ini sama dengan perusahaan tambang yang lain, smelternya sampai tahap pemurnian.

Tapi kontrak Freeport sampai 2021 memang sudah mau habis. Apakah kita beri perpanjangan? Ya kita berikan perpanjangan, tapi mereka komit dulu IUPK dan boleh ekspor lagi.

Lalu tahap kedua keputusan untuk memilih apakah syarat fiskal mau nailed down seperti yang ada sekarang, atau dia memilih prevailing. Kalau mau nailed down boleh, cuma di kemudian hari tidak bisa diubah kalau tarif pajak, bila ternyata tarif pajak makin turun. Kalau saya pribadi, saya pilih prevailing, karena tren pajak ke depan semakin menurun. Tapi terserah saja, karena mereka memilih kepastian.

Bagaimana arahan Presiden soal Freeport?
Arahan Presiden begini, Freeport sudah 50 tahun beroperasi di Indonesia. Kita juga membutuhkan investasi asing dan swasta, tidak boleh ada kesan kita mau mengusir dengan semena-mena. Jadi mengikuti perjanjian, selama ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kita bantu maksimal, tapi tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Makanya perundingan tahap pertama sudah, silakan bisa ekspor lagi. Kedua harus tentukan soal fiskal yang dia inginkan nailed down atau prevailing. Lalu soal perpanjangan izin kita berikan tidak? Kita berikan sesuai perundang-undangan maksimal 2 kali 10 tahun. Jadi 10 tahun pertama sambil dia bikin smelter, lalu 10 tahun kedua nanti. Nah nanti perundingan ini sekalian dengan perundingan jadwal divestasi saham sebesar 51%. Itu mandatori (wajib).

Pemerintah tetap ingin divestasi 51% ya?
Iya, tapi yang mengambil pemerintah pusat. Aturannya pemerintah pusat, pemda, BUMN/BUMD, baru swasta nasional. Baru kalau tidak tertarik juga bisa go public.

Kenapa pemerintah ingin mengambil 51% ini?
Masa seumur hidup itu dimiliki oleh asing. Harus ada alih teknologi dan kepemilikan dalam jangka waktu tertentu. Apakah kita sudah mampu mengelola? Bila pemerintah memiliki 51% dan Freeport masih mau menjadi operator itu tidak apa-apa kok. Kepemilikan dengan operator bisa berbeda.

Sekarang Freeport banyak dikelola oleh orang Indonesia. Mungkin di awal-awal butuh alih teknologi dan manajemen itu sudah biasa di perusahaan-perusahaan lain juga. (dnl/ang)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed