Follow detikFinance
Senin 08 May 2017, 10:50 WIB

Wawancara Menteri PPN/Kepala Bappenas

Kapan RI Bisa Bebas dari Kemiskinan?

Maikel Jefriando - detikFinance
Kapan RI Bisa Bebas dari Kemiskinan? Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Setiap negara pasti berharap bisa bebas dari kemiskinan. Meski terdengar mustahil, namun harapan tersebut harus bisa diwujudkan oleh siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan. Bahwa seluruh masyarakat harus sejahtera.

Hal yang sama juga tengah dituju oleh pemerintah Indonesia. Berbagai strategi disiapkan agar mampu mengentaskan kemiskinan dengan lebih cepat.

Sekarang, jumlah penduduk miskin mencapai 10,7% pada 2016 atau 27,7 juta jiwa dari total penduduk berdasarkan pernghitungan 2015 mencapai 255,18 juta jiwa.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengamini bahwa sekarang adalah periode yang sangat sulit. Menurutnya untuk menurunkan angka kemiskinan ke bawah 10% lebih sulit ketimbang 12% ke 10%.

Walaupun demikian, tetap saja pengentasan kemiskinan harus dilakukan. Bambang pun sudah memiliki gambaran, kapan Indonesia akan terbebas dari kemiskinan.

Berikut petikan wawancara khusus Bambang Brodjonegoro bersama detikFinance:

Kapan RI Bisa Bebas dari Kemiskinan?Foto: Maikel Jefriando

Apa target pemerintah sampai 2019 apa pak?
Kalau mengikuti RPJMN, memang kita berharap sampai di bawah 10%. Tapi harus saya sampaikan dengan kemiskinan sekarang 10,6% itu berarti 27 juta jiwa, ya menurunkan dari 12% ke 11% terus 10%, itu lumayan cepat meskipun waktu ada goncangan harga komoditas agak sedikit naik karena banyak orang terdampak dari itu.

Memang yang paling kritikal itu ketika menurunkan dari yang 10%, ini memang perjuangan berat. Karena gak semudah menurunkan dari 11% ke 10%, lebih sulit menurunkan dari 10% ke 9%. Meksipun sekarang 10,6%, mudah-mudahan bisa 10% di 2019. Masih ada range 9-10%, tapi diharapkan bisa sampai ke 10%.

Karena mengurangi dari 10% itu nggak gampang, karena yang 10% ini ada di sangat miskin. Jadi untuk ngangkat ke atas itu susah. Mereka yang bawah ini, ketika dinaikkan, ya naik tapi belum sampai ke atas garis kemiskinan. Tadinya mungkin jaraknya 5 sekarang tinggal 2, tapi belum di atas garis kemiskinan.

Kapan angka kemiskinan di Indonesia bisa mendekati 0%?
Untuk mengatasi kemiskinan ini perlu program yang berkelanjutan. Jangka menengah harus jelas arahnya dan hasilnya akan terlihat itu jangka panjang. Apalagi kita punya SDGs yang salah satu bunyinya adalah kemiskinan mendekati 0. Sesuai dengan arah kita yang ingin kemiskinan mendekati 0 pada 2045. Artinya itu butuh effort, dan masih ada unsur ketidakpastian. Kita tidak tahu, kalau tiba-tiba ada krisis yang meskipun tidak diharapkan.

Seperti itulah tantangan dari program infrastruktur dasar dan pelayanan dasar itu harus masif untuk mereka. Makanya tepat sasaran untuk subsidi dan bansos itu penting. Karena kita sudah harus tahu, pasien kita siapa. Jangan tiba-tiba yang di bawah di kasih KUR, karena mereka kan belum punya kesanggupan buat KUR. Mereka butuhnya infrastruktur dasar dan pelayanan dasar. Pastikan mereka sekolah dan tetap mendapatkan layanan kesehatan.

Tapi kalau dilihat program pemerintah ini terlihat seperti terpisah-pisah, apakah benar?
Kalau kita lihat semua yang kepisah pisah itu sebenarnya ada benang merahnya. Kaitannya ke mana, kemiskinan dan kesenjangan. Kan bisa lihat kalau semua keluar dari miskin tanpa ada yang turun kan berarti kalau yang 40% terbawah naik kelas.

Ada yang naik bisa ke kelas menengah, ada yang tetap di 40% itu tapi dari terendah sudah masuk ke rentan miskin. Kan otomatis kalau yang kaya ini tetap berarti kesenjangan turun.

Maka kita Bappenas ini merancang strategi pengurangan kemiskinan absolut dalam rangka mengurangi kesenjangan itu sendiri. Jadi kita targetkan kemiskinan absolut dulu, karena buat saya lebih penting kemiskinan yang menjadi tugas negara. Kalau kesenjangan kan fenomena sebagai akibat dari kemiskinan dan atau ketidakmerataan akses.

Kemarin di Musrenbangnas, kan Presiden menekankan bahwa program daerah dan pusat harus terintegrasi. Bagaimana cara bapak menyelesaikannya?
Itu memang bisa dua, bisa karena kurangnya sinkronisasi antara pusat dan daerah tapi juga antar kementerian lembaga sendiri. Kasus yang di Kalimantan tengah dan selatan. Kan pelabuhan dibangun oleh Kemenhub, tapi ketika pelabuhan jadi, jalannya belum siap.

Jalannya ada tapi enggak sesuai. Masa yang bisa lewat motor, kan nggak ada gunanya. Akhirnya pelabuhannya nganggur. Sehingga kemarin waktu di Kalimantan Tengah, proyek yang kita alokasikan ke Kalteng, itu pelabuhan dan Bandara. Kita ingin memastikan tadi integrasi.

Kejadian lain yang pernah Presiden lihat adalah di Aceh. Ada waduk selesai, tapi irigasinya nggak ada sehingga jadi kolam. Padahal waduk itu tujuannya kan bukan untuk bikin kolam, tapi untuk dialirkan ke sawah.

Ada lagi yang waduk ada, irigasi sudah ada tapi jaringan tersier ke sawah yang nggak ada. Akhirnya masuk ke kebun. Karena kalau irigasi yang sekunder gak diterusin ke sawah maka airnya akan berenti di kebun yang sebenarnya nggak perlu subsidi irigasi dari pemerintah. Jadi masiha da irigasi yang tidak mengaliri sawah.

Bagaimana peran Bappenas untuk mengsinkronisasi hal tersebut?
Sekarang kan masih musrenbangnas. Saya lihat langsung. Intinya adalah mencocokkan tadi, kita pertemukan KL dengan daerah. KL mengusulkan proyek dan daerah juga mengusulkan proyek, yang penting kita kroscek, yang diusulkan daerah oke nggak KL-nya.

Begitu juga sebaliknya. Kita cek misalkan tanahnya sudah siap apa belum. Misalnya waduk yang mau dibangun, apa irigasinya sudah ada atau akan dibangun. Akan dibangun pun nggak masalah, asalkan ada rencana untuk merealisasikannya. Terus termasuk sawah yang akan diairi ada atau nggak.

Hal itu sudah menujukkan bahwa kita perencanannya nggak benar. dan itu tadi contohnya paling nyata, waduk di Aceh dan pelabuhan di Kalimantan. Entah kenapa pelabuhan Kalteng dan Kalsel. (mkl/ang)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed