Follow detikFinance
Rabu 31 May 2017, 07:18 WIB

Wawancara Khusus Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kelola Dana Pekerja Rp 271 T, Ditaruh di Mana?

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Kelola Dana Pekerja Rp 271 T, Ditaruh di Mana? Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kuartal I-2017 lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dana kelolaan dari iuran peserta mencapai Rp 271 triliun, melonjak 10,92% dibandingkan April tahun lalu.

Selain itu, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 22,6 juta orang atau tumbuh 16,04% dibandingkan April 2016.

Seperti apa rinciana kinerja BPJS Ketenagakerjaan kuartal I tahun ini? Ke mana saja dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan diinvestasikan? Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menjelaskan kepada detikFinance dalam wawancara khusus di kantornya, Jakarta, Senin (29/5/2017). Berikut petikannya.

Bagaimana capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan selama kuartal I-2017?
So far masih on track sesuai dengan RKAP dan sesuai dengan target-target yang ditetapkan, walaupun ada beberapa masih belum tercapai tapi masih on track, siklusnya seperti itu. Biasanya awal tahun memang slow down, nanti mulai pertengahan sampai akhir naik bergerak cepat, hampir semua industri keuangan polanya seperti itu.

Kalau bandingkan year on year semuanya positif, contohnya untuk data kepesertaan aktif itu year on year naik 16,04% dibanding tahun lalu kita growth, ada pertumbuhan di situ. Kemudian dari iuran juga year on year, April tahun ini dibandingkan April tahun lalu naik 10,92% naik juga, kemudian investasi, dana kelolaan year on year itu saat ini sejumlah Rp 271 triliun per April, year on year naik 22,92%. Jadi kalau dilihat dari semua angka-angka data kepesertaan, iuran, dan dana kelolaan, semuanya bergerak positif dan kita harapkan ke depan sampai akhir tahun juga akan terus growth sesuai dengan yang ditetapkan.

Kelola Dana Pekerja Rp 271 T, Ditaruh di Mana?Foto: Ardan Adhi Chandra


Investasi dana kelolaan ke mana saja?
Kita investasikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP), PP 99/2013 dan PP 55/2015. Jadi, kita enggak bisa sembarangan menaruh begitu saja sudah ada aturannya sudah dikunci untuk masuk di obligasi berapa persen, di saham berapa persen, deposito juga, reksa dana berapa persen. Jadi sekarang yang sudah kita alokasikan itu dari Rp 271 triliun kita taruh di deposito 16,4%, kemudian di surat utang, surat utang itu obligasi 62,2%, kemudian di saham 14,07%, reksa dana 6,57%,properti atau investasi langsung 1%.

Berapa besar investasi di surat utang negara (SUN)?
Jadi total surat utang kita, dari Rp 271 triliun itu 62,2% dari surat utang tersebut, di surat berharga negara (SBN) sebanyak 52% dari total aset kita. Dari Rp 271 triliun, 52% kita parkir di SBN. Ini memang sesuai dengan POJK 1 2016 bahwa BPJS Ketenagakerjaan alokasikann dananya investasikan dananya minimal 50% ke SBN. Kita sudah investasikan 52% dari Rp 271 triliun. Dari surat utang yang 62% tersebut, yang di surat utang BUMN ada 9%, yang komersial 1% kecil sekali.

Investasi di SUN sebagai partisipasi BPJS Ketenagakerjaan dalam pembangunan?
Dari total dana Rp 271 triliun tersebut, kita investasikan di surat berharga atau instrumen lain yang berhubungan dengan milik pemerintah itu mencapai 87,24% dari Rp 271 triliun, atau sekitar Rp 236 triliun itu kita parkir ke instrumen yang berhubungan dengan pemerintah. Misalnya deposito bank pemerintah, di BPD. uang kita ditaruh di bank pemerintah dan BPD kemudian disalurkan ke kredit, ada juga disalurkan untuk membiayai kredit pembangunan infrastruktur, ada juga ke situ.

Kemudian yang kita tempatkan langsung ke infrastruktur tetapi tidak dalam bentuk penyertaan, dalam bentuk investasi terkait infrastruktur melalui mekanisme surat berharga. Itu kita tempatkan sebanyak 21,97% dari dana kita atau sebanyak Rp 59,5 triliun tapi tidak dalam bentuk langsung, melalui mekanisme surat berharga. Jadi ada satu pihak keluarkan surat berharga bentuknya bisa obligasi bisa reksa dana bisa saham, dana ini digunakan langsung untuk membiayai infrastruktur, dana itu Rp 59,5 triliun, cukup besar.

Jadi pada dasarnya kita bisa mendapatkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian dan jaminan sosial. Tentunya kita tempatkan prinsip kehati-hatian sesuai prinsip yang ada memperhatikan likuiditas supaya tidak merugikan peserta.

Bagaimana strategi mengelola dana pekerja ini?
Jadi kita dalam mengelola dana investasi milik pekerja ini pertama harus berikan imbal hasil yang optimal, kemudian yang kedua tingkat risiko yang terkelola dengan baik, ketika memberikan dampak langsung kepada pembangunan perekonomian nasional. Jadi bagi pemiliknya, pekerja tidak dirugikan karena memberikan imbal hasil yang optimla, kita sebagai pengelolanya dengan memperhatikan tingkat risiko yang terkelola dengan baik, tidak ada kerugian di situ, kepentingan nasional, kepentingan masyarakat juga kita perhatikan agar bisa membantu pertumbuhan perekonomian nasional.

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sekarang berapa?
22,6 juta peserta aktif, peserta yang terdaftar itu 48 juta.

Apa bedanya peserta aktif dengan yang terdaftar?
Jadi yang aktif itu masih membayar iuran, yang tidak membayar atau tidak disiplin bayar iuran, 48 juta dikurangi 22 juta tadi. Jadi yang tidak aktif karena sudah usia pensiun atau yang sudah tidak bekerja lagi, sehingga dia tidak bisa meneruskan membayar iurannya, atau sebab lain mungkin secara adminsitratif dia tidak disiplin.

Bagaimana cara memperbanyak peserta aktif?
Jadi kita lihat di beberapa negara untuk pengembangan kepesertaan jaminan sosial, itu mereka ada law enforcement. Di kita, ada dua pendekatan, satu law enforcement, satu lagi ada bisnis. Pendekatan law enforcement kita tidak terlalu kuat, beda dengan negara lain yang sanksinya tegas, misalnya tidak mendaftarkan karyawan dipenjara 2 tahun.

Negara mana saja menerapkan pendekatan hukum secara ketat dalam jaminan sosial pekerja?
Di Malaysia, di Singapura menerapkan sanksi hukum yang ketat. Di kita sanksi hukumnya, sanksi administratif yang surat teguran, denda, kemudian tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Kita ke depan seperti itu dalam koridor payung hukum bagaimana masyarakat menjadi peserta kita, enggak bisa dipaksa, dengan penyadaran. Kita sampaikan kepada masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu bukan karena peraturan, bukan karena undang-undang saja, memang itu hukumnya wajib tapi bukan semata-mata itu.

Target peserta sampai akhir tahun berapa?
Target kita 25,2 juta peserta aktif. (hns/wdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed