Follow detikFinance
Rabu 31 May 2017, 08:52 WIB

Wawancara Khusus

Mimpi Dirut BPJS Ketenagakerjaan: 86 Juta Pekerja Dapat Jaminan Sosial

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Mimpi Dirut BPJS Ketenagakerjaan: 86 Juta Pekerja Dapat Jaminan Sosial Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Peserta aktif yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebanyak 22,6 juta orang. Dari jumlah peserta aktif tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana iuran pekerja sebesar Rp 271 triliun.

Jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan terbilang kecil, bila dibandingkan jumlah angkatan kerja yang layak mendapatkan jaminan sosial sebanyak 86 juta orang. Mereka yang layak mendapatkan jaminan sosial adalah pekerja dengan usia mulai dari 17 tahun sampai 56 tahun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, memiliki impian 86 juta angkatan kerja tersebut bisa mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

Bagaimana caranya? Berikut petikan wawancara khusus detikFinance dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Apa Mimpi bapak sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan?
Kita ingin seluruh pekerja di Indonesia mendapatkan jaminan sosial yang eligible. Pekerja itu ada yagn umurnya di bawah 17 tahun belum punya KTP, yang eligible untuk peserta kita adalah yang punya KTP. Kemudian dari segi usia daftar BPJS Ketenagakerjaan ini usia maksimalnya 56 tahun, ada pekerja yang di atas 56 tahun tidak eligible.

Total pekerja kemarin kita dapat dari BPS itu terakhir 124,5 juta, setelah kita pilah-pilah bersama Bappenas ternyata yang eligible 86 juta orang. Mimpi saya adalah 86 juta ini kalau bisa mendapatkan jaminan sosial.

Mimpi Dirut BPJS Ketenagakerjaan: 86 Juta Pekerja Dapat Jaminan SosialFoto: Ardan Adhi Chandra


Apa tantangannya mewujudkan mimpi itu?
Tantangannya apakah 86 juta ini punya kemauan dan kesadaran yang sama untuk betapa pentingnya jaminan sosial untuk memproteksi sosial ekonomi mereka. Apakah mereka punya kemampuan yang sama untuk membayar iuran, ini yang tantangan. Kedua juga tata aturan sistem jaminan sosial ini supaya jangan tumpang tindih, harus harmonis.

Bagaimana penerapaan jaminan sosial tenaga kerja di negara lain?
Di beberapa negara polarisasi jaminan sosial berdasarkan program, bukan segmen pasarnya, segmen pesertanya. Kalau segmen pesertanya itu misalnya peserta yang umurnya sekian saja laki-laki, perempuan, atau sektornya saja. Misalnya jaminan hari tua atau jaminan pensiun, di Korea jaminan pensiun dikelola oleh satu lembaga sendiri, kecelakaan oleh satu lembaga sendiri, kesehatan oleh lembaga sendiri, di kita sebenarnya polarisasinya per program, ada BPJS Kesehatan ada BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini ada wacana yang ingin mengubah polarisasi berdasarkan segmen, market. Kalau berdasarkan segmen peserta, yang dikhawatirkan tidak tercapai skala ekonominya, karena untuk mengelola jaminan sosial itu harus skalanya besar, karena ada prinsip gotong royong, yang kaya bantu yang miskin, yang sehat bantu yang sakit. Kalau skalanya kecil susah, kesinambungan program ini enggak akan jalan, katakan anggota hanya bersepuluh berapa iurannya, satu orang kecelakaan langsung habis. Sehingga apabila ada suatu accident bisa tercover. Inilah untuk menjaga kesiambungan pendanaan tersebut kalau peserta besar.

Iuran di Indonesia dan manfaatnya apakah masih lebih baik dibandingkan negara lain?
Di kita sebetulnya dengan iuran kecil manfaatnya sangat besar itu kan luar biasa dibandingkan negara lain. Saya sempat berpikir kenapa di Indonesia itu manfaatnya besar tapi pesertanya belum banyak, di negara lain manfaatnya tidak terlalu besar dengan iuran tapi pesertanya banyak karena mereka law enforcement, dipaksa. Di sini butuh penyadaran.

Seberapa besar potensi pendanaan dan manfaat yang bisa diberikan?
Kita lihat pendanaan masih kuat, kita ingin meningkatkan pendanaan. Karena kita sebagai badan hukum publik, BPJS tidak boleh mengambil keuntungan, kita nirlaba, seluruh manfaat diberikan ke peserta. Jumlah dana akan kita tingkatkan, bentuknya apa lagi kita ajukan ke stakeholder kenaikan manfaat, yaitu setiap peserta kita yang meninggal dunia, punya anak, dua anaknya kita berikan beasiswa sampai sarjana.

Selama ini pemberian beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan seperti apa?
Selama ini kita berikan Rp 12 juta dan itu lump sum, jadi sekali itu aja. Kalau sekarang orang meninggal ada uang santunan, uang beasiswa sudah jadi satu, manfaatnya kita enggak tahu. Kalau ini, punya anak dua, anaknya kita akan beri beasiswa sampai sarjana atau maksimal usia 23 tahun. Kita berikan tidak ke anaknya tapi ke sekolah atau universitas, kita langsung bayar jadi langsung kelihatan manfaatnya.

Cukupkah dananya?
Kita sudah hitung cek pendanaan simulasi cukup kuat untuk menopang program itu semoga segera ada payung hukum sehingga akan terasa kehadiran negara saat orang tua meninggal, anak itu pendidikannya tidak terlantar akan ada yang meneruskan mendanainya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini PP Peraturan Pemerintah.

4 program BPJS Ketenagakerjaan bisa dijelaskan?
JHT (Jaminan Hari Tua) cara pembayarannya JHT langsung lump sum. Sebesar dana diiurkan dan pengembangannya. Kalau dana pensiun, kalau kepesertaannya lebih dari 15 tahun akan dibayarkan bulanan seperti pensiun PNS. Besarannya kurang lebih 40% dari rata-rata gaji yang dilaporkan. Sampai meninggal dan diteruskan oleh janda atau dudanya, janda atau duda meninggal diberikan ke anaknya.

Iurannya kalau JHT 2% dari peserta 3,7% perusahaan. Kalau pensiun 1% dari pekerja 2% dari perusahaan.

Kemudian kecelakaan kerja, peserta kita meninggalkan rumah mengalami kecelakaan kerja perlu dirawat di rumah sakit akan kita rawat sampai sembuh tanpa batas biaya. Dirawat di rumah sakit yang kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Biayanya sampai sembuh, prinsipnya sampai sembuh. Apabila selama dirawat itu enggak bisa bekerja, gaji kita kasih namanya Santunan Tidak Mampu Bekerja, besarnya 100% 6 bulan pertama, 75% selanjutnya 50% sampai sembuh.

Kalau kecelakaan kerja kemudian sampai mengalami cacat patah kaki tangan kita buatkan tangan palsu kita beri kemudian kita beri juga didik rehabilitasi fisik dan psikisnya ada petugas kita dampingin terus kemudian kita salurkan lagi untuk bekerja.

Terakhir kematian, disebabkan bisa dua, satu karena kecelakaan kerja atau yang meninggal biasa. Kalau kecelakaan kerja santunannya 48 kali gaji yang dilaporkan, kemudian kalau meninggal biasa Rp 24 juta tambah Rp 12 juta beasiswa yang tadi

Menjelang Lebaran banyak yang mau mencairkan JHT bagaimana tanggapannya?
Jadi JHT jaminan hari tua ini filosofinya untuk cadangan masa tidak produktif, untuk menjaga derajat kesejahteraannya tidak turun saat orang itu tidak bekerja. Oleh karena itu, dana JHT jangan diambil, betul-betul digunakan saat tidak bisa bekerja baru dimanfaatkan. Menjelang Lebaran ini kebutuhan meningkat, kalau menurut saya JHT nya jangan diambil lupakan itu, pengeluarannya perlu diatur. Pengambilan JHT tidak bisa diwakili harus datang sendiri, karena kami verifikasi. Kalau terpaksa ambil JHT datang sendiri ke kantor BPJS tidak usah pakai calo. (hns/wdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed