Follow detikFinance
Rabu 19 Jul 2017, 08:44 WIB

Jelajah Calon Ibu Kota

Jadi Calon Ibu Kota RI, Bagaimana Isu Harga Tanah di Palangka Raya?

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Jadi Calon Ibu Kota RI, Bagaimana Isu Harga Tanah di Palangka Raya? Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta - Pemerintah mengakui tengah serius mengkaji wacana pemindahan ibu kota ke kota di luar Pulau Jawa. Kota Palangka Raya masuk dalam daftar calon ibu kota baru pengganti Jakarta. Lahan seluas 300 ribu hektar telah disiapkan apabila pemerintah benar-benar akan merealisasikan wacana ini.

Namun isu spekulan tanah tentu kerap berkembang memanfaatkan adanya rencana ini. Hal ini pernah terjadi saat Presiden Suharto memunculkan wacana pindah ibu kota ke Jonggol di Bogor, Jawa Barat.

Lantas bagaimana dampaknya di Palangka Raya? Simak kutipan wawancara detikcom dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran berikut ini, di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu (18/7/2017).

Lewat berkembangnya isu ini, sejauh ini sudah ada spekulan tanah?
Kami akan amankan. Yang suka-sukanya ngeluarin SKT (Surat Kepemilikan Tanah) biasanya, kami akan amankan itu. Makanya kami cari tanah-tanah negara, hutan-hutan negara. Kenapa harus beli. Kalau ada spekulan yang ingin membeli tanah, kami akan melarang. Kami akan keluarkan Peraturan Gubernur (Pergub), tidak boleh seluruh RT, Kepala Desa, atau apapun yang terkait tidak boleh mengeluarkan SKT.

Berarti dalam waktu dekat akan ada Pergub yang dirilis?
Tidak atau akan jadi ibu kota pun, saya akan mengeluarkan peraturan itu. Karena banyak sekali lahan yang tumpang tindih di Kalimantan Tengah. Tapi yang kami tunjuk ini (300 ribu hektar), clean and clear dari tumpang tindih. Karena tidak ada dusun, desa. Statusnya hutan semua.

Jadi PR-nya untuk membuka lahan baru yang masih tertutup itu apa?
Itu hal biasalah. Amerika pun ketika membangun kota baru itu enggak gampang juga. Kalau ada yang mengatakan, bahwa nanti ada isu lingkungan dan sebagainya, Kalteng sebagai paru-paru dunia, coba saya tanya, apa yang diberikan dunia ke Kalteng? Enggak ada. Tetap saja kami miskin.

Namanya suatu negara, ketika itu dibangun, pasti akan diperuntukkan untuk ekonomi. Itu tidak bisa dipungkiri. Kebutuhan ekonomi itu pasti. Misalnya kalau mau bangun rumah, kalau situ enggak punya pekerjaan, apa yang mau dimakan? Kelebihan kita, hutan itu kan masih ada di Kalteng ini.

Jadi Calon Ibu Kota RI, Bagaimana Isu Harga Tanah di Palangka Raya?Foto: Eduardo Simorangkir


Soal lahan gambut tidak jadi suatu kekhawatiran?
Sebetulnya itu kan orang khawatir, kami ini kan terlalu banyak orang pintar yang bicara. Coba langsung turun ke lapangan, yang terbakar ini kan lahan tidur, jarang lahan yang produktif yang terbakar, lahan tidur. Namanya lahan tidur, orang buang puntung rokok, orang terbakar, tidak ada yang mematikan. Kalau itu lahan produktif mau enggak penduduk membakar itu kalau itu tanaman dia? Pasti dia jaga.

Ada enggak perusahaan mau membakar kebun sawitnya? Mana ada perusahaan mau membakar kebun sawitnya, pasti dia jaga. Yang lahan ini kan karena ini kan lahan-lahan tidur yang terbakar, dari lahan tidur, habis itu terbang latuh-latuhannya (pemicu apinya). Kalau orang Kalimantan bilangnya itu. Tapi ini kan tidak usah ditakutkan.

Kalau misalnya nanti pemerintah pusat memilih Kalimantan Tengah jadi ibu kota, dampak positif apa yang akan dirasakan?
Ya paling tidak dampak ekonomi kan akan berimbang, ekonomi baik, infrastruktur sudah pasti, pendidikan juga, kesehatan juga.

Dari yang sekarang seperti apa gambarannya?
Ya saya rasa gambarannya ya. Coba kita sama-sama bertanya dalam hati kita, andai kata ini bahwa DKI nanti punya MRT, punya monorail, bayangkan saja itu bagaimana. Orang DKI mengkhayal enggak, itu punya kereta di bawah tanah? Setelah itu tidak lagi setiap orang harus pakai mobil ke kantor, kan tentu setiap orang kan mau menghayal kan? Nanti Jakarta sudah nyaman tidak macet lagi, kan begitu khayalannya.

Termasuklah kalau jadi pusat pemerintah, lebih maju lah nanti, pembangunannya pesat, semuanya. Tapi kan yang kami minta kan tidak membuang kearifan lokal, di kantor-kantor pemerintahan, rumah-rumah lokal tidak menghilangkan kearifan lokal, budaya-budaya lokal.

Hari ini melihat keserisusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota seperti apa?
Saya tidak akan bicara masalah itu, pimpinan tertinggi saya kan cuma Presiden. Saya cuma tahap menyiapkan dan setelah itu kami tunggu.

Berarti Pemprov menunggu keseriusan Pemerintah pusat ya?
Ya, kami kan cuma menunggu.

Yang minta disiapkan jumlahnya 300.000 hektar itu jumlah dari pemerintah pusat atau yang ada lahannya hanya segitu?
Ya 1 juta hektar juga di sini ada, yang 2 juta hektar juga ada di sini. Pak Harto dulu meminta PLG, lahan gambut sejuta hektar kami siapkan 1 juta hektar di sana, ada itu.

Artinya 300.000 hektar itu jumlah kebutuhan yang dibangun untuk suatu ibu kota?
Enggak juga, kemarin kebetulan pas bicara 'Pak ada 300 sampai 500 ribu hamparan' itu saya yang jawab. Bukan angka dari Pak Presiden. Kan membangun kota itu kan membutuhkan 50 sampai 60 ribu, DKI Jakarta lah, 60 ribu saja kan DKI Jakarta. Kan sudah padat dengan penduduk semuanya, paling-paling kan ini 10 ribu hektar sudah cukup. Tapi kan alangkah baiknya andai kata, kami kan jangan berpikirnya bahwa ibu kota ini dibangun untuk satu abad. Tapi untuk berabad-abad ke depan. (wdl/wdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed