Follow detikFinance
Rabu 27 Sep 2017, 21:37 WIB

Laporan dari Wina

Perjuangan Susi Ajak Dunia Perangi Kejahatan Perikanan

Iin Yumiyanti - detikFinance
Perjuangan Susi Ajak Dunia Perangi Kejahatan Perikanan Foto: IIn Yumiyanti
Wina - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menghadiri simposium internasional tentang kejahatan perikanan, di Wina, Austria. simposium di Wina ini adalah yang ketiga, setelah sebelumnya berlangsung di Afrika Selatan 2015 dan di Indonesia pada 2016.

Tujuan simposium ini untuk membangkitkan kesadaran tentang kejahatan perikanan transnasional terorganisir dan menjajaki tindakan konkret memberantas kejahatan perikanan terorganisir lintas negara.

Dalam pidatonya, Susi mengajak seluruh peserta melanjutkan kampanye yang menegaskan kejahatan perikanan sebagai transnational organized crime atau kejahatan transnasional terorganisir. Lantas, bagaimana upaya Susi mengajak negara-negara peserta simposium menyepakati hal itu? Susi menjelaskan kepada detikcom lewat wawancara khusus di Wina, Austria, Rabu (27/9/2017). Berikut petikannya:

Misi apa yang ditekankan Indonesia dalam simposium ini?

Sebetulnya ini simposium yang ketiga kali. Kita intinya follow up. Kalau kita mau menyamakan pandangan banyak negara, mesti bertemu, berargumen, kenapa harus seperti ini. Persoalannya, illegal fishing yang dilakukan kapal-kapal asing itu bukan cuma ke Indonesia saja, tapi juga ke Afrika, ke laut Amerika. Bahkan, di Ekuador ada 300 kapal asing yang menangkap ikan secara illegal di wilayah laut dia. Kalau kita tidak bersatu, nanti mereka selalu punya tempat untuk escape. Di Indonesia keras, di tempat lain tidak. Kalau ini terus berlangsung, kekuatan mereka kan uang, penghasilan. Kalau sindikat ini terus menghasilkan uang yang berlebihan, mereka akan kontrol perjalanan atau proses praktik ini untuk terus jalan.

Yang ditekankan di transnational organized crime ini adalah tentang korupsi, falsify document, intervensi di policy setiap negara. Ini yang sebetulnya membahayakan banyak negara berkembang karena akhirnya mereka dirugikan secara ekonomi luar biasa, itu intinya. Kita ingin menyamakan pandangan supaya nanti clear kejahatan perikanan ini bisa masuk ke transnational organized crime, supaya interpol, United Nations (PBB) bisa membantu negara-negara kecil yang tidak punya kapasitas menangani illegal, unregulated and unreported (IIU) fishing. Bagi kita, kalau dia lari dari Indonesia, kita bisa minta bantuan negara lain.

Dari simposium ini diharapkan ada resolusi bahwa illegal fishing diakui sebagai crime, tapi belum ada?

Kita masih ada pertemuan lagi. Working group discussion masih jalan. Nah, kita harapkan akan muncul sebuah catatan. Jadi memang resolusinya belum berhasil, tetapi menuju kepada sebuah catatan bersama, bahwa kita akan membuat notulen bersama.

Working group sampai kapan?

Kalau tidak salah Jumat (29/9/2017). Diharapkan ada rekomendasi, karena saya juga bosan sudah dua kali simposium masih belum muncul resolusi.

Bagaimana tanggapan ibu terhadap China yang menyatakan illegal fishing bukan crime dan bahkan seperti menyerang Indonesia?

Di Indonesia, Menteri Perikanan punya yurisdiksi, punya kapasitas penegakan hukum, penyidikan ada di kita yaitu PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). Dia tidak mengerti itu, dan banyak negara sebetulnya punya aturan masing-masing. Yang kita inginkan adalah involvement masyarakat internasional untuk supaya bisa menyatukan aksi bersama terhadap illegal, unregulated and unreported (IIU) fishing.

Kita tidak bisa bilang kapal raksasa yang begitu besar itu adalah sekadar nelayan yang salah alamat. Masa, salah alamat dari belahan dunia barat ke belahan dunia selatan, it's impossible.

Sudah berapa negara yang mendukung Indonesia?

Saya rasa kalau yang sudah buat joint committee sudah lebih dari 6. Tapi kelihatannya yang menyetujui hampir 40-an negara untuk mengangkat ini menjadi transnational organized crime. Saya pikir, mau tidak mau, harus mengerucut ke sana.

Kalau untuk Thailand, bagaimana menurut Ibu?

Saya apresiasi dengan Thailand karena mau mereformasi luar biasa dan mereka dengan jujur mengatakan reformasi tidak mudah, tidak gampang. Saya pikir kita harus apresiasi Thailand, bahwa mereka lihat ke depan, bukan sekadar keuntungan semata. (hns/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed