Follow detikFinance
Kamis 02 Nov 2017, 11:43 WIB

Wawancara Menteri Desa PDTT

Mengintip Program Dana Desa Jokowi Pengganti BLT

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Mengintip Program Dana Desa Jokowi Pengganti BLT Foto: Fadhly Fauzi Rachman
Jakarta - Sudah hampir 3 tahun dana desa digulirkan. Masih banyak kalangan yang beranggapan kucuran puluhan triliun APBN ke pelosok desa-desa mubazir dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemberitaan miring lainnya, yakni ketidaksiapan aparatur desa mengelola dana yang begitu besar itu sehingga harus berurusan dengan hukum.

Namun sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), program desa yang disebut-sebut sebagai pengganti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam bentuk padat karya ini tetap jalan terus pantang mundur, bahkan tahun ini besarannya dinaikkan hampir dua kali lipatnya.

Kepada detikFinance, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, blak-blakan soal efektivitas dana desa. Dia mengakui, masih ada sejumlah pekerjaan rumah dalam penggunaan dana desa, utamanya dalam perkara pengawasan di lapangan.

Namun nyatanya, menteri yang berlatar belakang profesional ini membeberkan banyak imbas ekonomi yang dirasakan masyarakat di pedesaan. Banyak desa yang geliat ekonominya redup, secara perlahan menunjukkan kemapanan secara ekonomi. Lewat dana desa pula, ada geliat baru yang ditandai dengan menguatnya peredaran uang di pelosok desa di tengah anggapan lesunya daya beli masyarakat.

Berikut petikan wawancara khusus detikFinance dengan Eko Putro Sandjojo saat ditemui di kantor Kementerian Desa PDTT di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

Bagaimana anda melihat kondisi saat ini yang dianggap ada kelesuan daya beli?
Orang sekarang lebih ke lifestyle. Jadi kalau lihat mal-mal yang penjualan produk saja, enggak ada lifestyle-nya cenderung turun. Tapi mal-mal yang ada lifestyle-nya, ada fitnesnya, tempat makannya, ada kafenya, itu ramai.

Jadi orang, dan satu tahun sebelumnya kan sebelum libur sudah diberi tahu, jadi mereka sudah siap kurangi belanja yang enggak perlu. Memang kita sudah masuk middle income, kan kita PDB di atas US$ 3.000 untuk middle income. Middle income itu karena stress level mereka tinggi, ketemu sama keluarga kurang, mereka benar-benar merencanakan travelling.

Berarti itu yang terjadi sekarang?
Itu yang terjadi. Buktinya pesawat terbang enggak turun, bandara enggak pernah sepi. Saya kalau berangkat jam 4 pagi, jam 5 pagi, enggak usah weekend, hari biasa aja Soetta macet.

Nah sekarang bagaimana untuk meningkatkan daya beli ini, khususnya masyarakat pedesaan. Dana desa itu didesain bukan untuk membangun desa dan membangun ekonomi desa, tapi juga untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat desa. Itu aturannya sudah ada.

Bagaimana dana desa bisa meningkatkan daya beli?
Sekarang kita masih lihat desa-desa, walaupun itu sebagian kecil ya, tapi karena jumlahnya banyak jadi secara absolut banyak juga, kalau 2% saja sudah 1.500 desa, dari 75.000 desa. Itu yang masih proyek-proyek dana desanya digunakan pakai kontraktor. Itu yang Presiden enggak mau.

Jadi proyek-proyek pekerjaan dana desa harus dilakukan secara swakelola. Saya sudah buat surat edarannya lagi untuk mengingatkan gubernur, bupati, dan kepala desa. Jadi semua proyek dana desa harus dilakukan swakelola, dikerjakan oleh masyarakat desa itu dan menggunakan bahan-bahan yang dibeli dari toko-toko di desa-desa setempat, kecuali kalau enggak ada. Jadi kalau beli semuanya di kota apa gunanya? Toko semennya di desa tutup dong.

Jadi ide dana desa itu benar-benar supaya uangnya berputar sebanyak mungkin. Jadi ini kita akan ada penindakan untuk desa-desa yang masih pakai kontraktor, yang pekerjaannya padat karya tapi pakai alat-alat berat atau bahan bakunya beli dari kota.

Apakah program Padat Karya Cash Pengganti BLT ini dari Dana Desa?
Bapak Presiden bahkan maunya bukan itu saja, kalau bisa 20% dari dana desa itu benar-benar dipakai untuk bayar upah pegawai yang kerja di proyek-proyek dana desa. Dan dibayarnya Presiden maunya itu harian, jadi masyarakat langsung terima duit, langsung bisa spending (belanja). Kalau enggak memungkinkan, paling lama mingguan, nah ini akan kita awasi.

Kalau 20% saja kan berarti akan ada Rp 12 triliun pendapatan masyarakat desa. Kalau dana desa Rp 60 triliun kan 20%-nya Rp 12 triliun. Rp 12 triliun itu paling enggak bisa menciptakan daya beli 5 kali lipatnya. Kalau masyarakat punya income itu bisa create daya beli 5 kali lipat. Berarti akan ada daya beli di desa tersebut sebanyak Rp 60 triliun. Kan menaikkan daya beli. Jadi idenya itu.

Dana desa dianggap terlalu besar, banyak perangkat desa yang tidak siap?
Nah walaupun enggak siap, Bapak Presiden paksakan, bahwa kalau kita tidak mulai, mereka tidak akan pernah siap. Kalau mereka tidak siap, kita tidak akan pernah mulai. Jadi harus mulai duluan apapun risikonya. Tugas kita semua untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

Dana desa itu di 2015 dari Rp 20,86 triliun yang terserap cuma 82%. Itu sudah dibilang bagus untuk program yang baru pertama. Tapi Bapak Presiden bukannya dana itu direview, dihentikan, atau bagaimana, tapi beliau malah naikkan 2 kali lipat. Dari Rp 20,8 triliun jadi Rp 46 triliun di 2016.

Kami dipaksa untuk pengawasannya diperbaiki, pendampingannya diperbaiki. Ternyata Bapak Presiden benar. Ternyata masyarakat desa kalau didampingi dan diawasi juga bisa belajar. Walaupun dinaikkan 2 kali lipat, penyerapannya naik dari 82% jadi 97,6%.

Di tingkat kabupaten lebih bagus lagi. Kalau kita lihat di tingkat kabupaten, padahal syaratnya itu kan kalau tahun berapa sama Menteri Keuangan dinaikkan kalau desa-desa belum 60% atau 50% kabupaten belum dicairkan. Sekarang dinaikkan lagi kalau belum 90% belum dicairkan. Artinya kalau desa belum cairkan 90%, kabupaten belum bisa cairkan juga. Tapi nyatanya naik lagi tuh jadi 99% hampir 100%.

Dan yang lebih mengagetkan lagi, 3 tahun ini, kan sudah Rp 120 triliun, belum pernah dalam sejarah Indonesia desa membangun lebih dari 121.000 km jalan (dari dana desa).

Itu dari dana desa semua untuk bangun jalan dan lainnya?
Dari dana desa semua. Ya satu desa memang kecil, cuma bangun 1 kilometer (km), 2 km, tapi kalau kali 75.000 desa ya segini. Kemudian ada 1.960 km jembatan, pasar, BUMDes. BUMDes itu setahun dari 2.000 naik ke 21.000. Jadi banyak contoh-contoh yang sukses.

Tapi enggak semua sukses juga, tapi jangan kita cerca akhirnya mereka jadi takut. Kita bantu, kenapa bisa gagal. Memang tamatan SD enggak punya pengalaman bisnis mau bagaimana, tapi semangatnya harus kita hargai. Memang jatuh bangun. Tapi kalau kita cerca, wah BUMDes enggak jalan, lama-lama tutup semua yang bagus juga ikutan tutup.

Ini program baru, baru dua tahun. Dan masih di 74.910 desa. Jadi pasti ada soal, 1% masalah saja ada 750 desa, 2% masalah sudah 1.500, cuma untuk bikin berita media penuh setiap hari. Yang 98% bagus enggak keliatan.

Saya dikritik kenapa dana desa yang begitu besar kok penurunan kemiskinanannya sedikit. Tahu enggak tahun 2014 itu, dunia kan ada resesi, harga komoditi dunia jatuh. Misalnya dari US$ 200 tinggal US$ 30, CPO dari US$ 500 jadi tinggal di bawah itu. Karet sampai sekarang juga belum balik harganya. Batu bara banyak tambang yang tutup. Itu berapa triliun hilang. Kemiskinan bisa enggak naik saja itu prestasi yang luar biasa. Apalagi turun. Faktanya kemiskinan turun, kemiskinan di kota malah yang naik.

Turunnya kemiskinan sumbangan dari program dana desa?
Salah satunya, tapi sumbangan dari kabinet kerja Pak Jokowi lah, dari Kementerian Pertaniannya, kementerian PUPR-nya, Kemenkes-nya, dan 19 kementerian. Karena 19 kementerian lembaga ini mengucurkan dana program ke desa ini besarnya lebih dari Rp 500 triliun per tahun.

Nah tinggal bagaimana supaya sinkron. Makanya Kementerian Desa ditugaskan untuk mengoordinasikan menentukan locus. Nah ini juga enggak semua program dana desa itu ada dampaknya di ekonomi. Karena bikin penahan tanah longsor, bikin air bersih, bikin MCK, bikin sumur ada enggak dampaknya di ekonomi? Enggak ada. Bukan gara-gara desa dibikinin 80.000 MCK, ekonominya naik, apa urusannya. Cuma, kualitas hidupnya naik. Mereka itu perlu kualitas hidup yang baik.

Jadi kalau orang yang kritik saya, ini jawabannya. Kami bisa enggak naikkan kemiskinan saja itu sudah bagus, plus kualitas hidup desa sudah naik. Saya punya target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Saya kan cuma ditargetkan sampai dengan 2019 mengangkat 5.000 desa tertinggal jadi berkembang, 2.000 desa berkembnag menjadi maju.

UGM mengadakan survei, sekarang saya minta diverifikasi sama BPS (Badan Pusat Statistik), 9.000 desa tertinggal sudah menjadi berkembang. Jadi target saya sudah tercapai 2 kali lipat. Karena bisnis model kita benar. Yang desa berkembang jadi maju itu Itu lebih gampang.

Program unggulan untuk pengelolaan dana desa?
Pak Jokowi minta ke saya, Pak Menteri, program ini bagus jangan dikurangi, tapi saya mau lebih bagus lagi. Saya mau bikin satu bisnis model yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa lebih dari sekarang. Nah saya bikin 4 program ini. Prukades (produk unggulan kawasan pedesaan), embung desa, BUMDes, dan sarana olahraga desa.

Prukades itu seperti apa?
Prukades itu kita membuat ekonomi kluster di desa-desa. Desa itu miskin kenapa sih? Gara-gara enggak punya pasar. Jadi mereka tidak ada jaminan produksinya diserap atau untung, akhirnya mereka risikonya menjadi tinggi, sehingga tidak punya akses perbankan. Akhirnya mereka hidup dari tengkulak.

Sekarang jadi kuncinya bagaimana membawa pasar ke desa-desa. Pasar tuh apa? Kalau pertanian ya pemrosesannya lah, gudang, pasca panen, dan sebagainya. Produk lainnya kayak perikanan juga sama, pemrosesan. Di masa yang lalu ribuan triliun dana untuk pertanian, untuk itu, kenapa enggak bisa sustain? Karena kita enggak pikirkan market.

Bisnis itu dimulai dari pasarnya. Dari pasar baru tarik turun. Kalau enggak ada marketnya, kita produksi, yang ada juga bangkrut. Banyak pengusaha yang bangkrut karena mereka idealisme hanya mikirin produk tanpa mikirin market.

Sekarang pertanyaannya kenapa market enggak mau masuk di desa? Karena desa-desa tersebut tidak ada skala produksi, karena tidak fokus. Satu desa itu bisa nanam padi, naman jagung, bawang, singkong, produksinya kecil-kecil. Jadi tidak ekonomis sarana pasca panen dibawa ke desa-desa tersebut.

Jadi caranya bagaimana kita membentuk skala ekonomi. Di negara demokrasi kan kita enggak bisa paksakan, eh satu desa hanya tanam jagung semua ya, enggak bisa. Karena di desa-desa yang fokus itu kaya desanya.

Kami enggak menciptakan program baru, kita menduplikasi yang sudah ada. Caranya pemerintah dengan program Prukades ini, Kementerian Desa mendudukan kementerian yang terkait dengan program di desa, dengan PUPR, Pertanian, BUMN, Kelautan,Perindustrian, daan lainnya, lalu kita dudukan bank, dunia usaha, pemimpin daerah, untuk sama-sama menentukan fokus daerahnya masing-masing.

Contoh sukses pengelolaan dana desa dengan Prukades?
Contohnya Pandeglang tiga minggu yang lalu dikunjungi Presiden kan. Satu tahun yang lalu kita mulai jagung 50.000 hektar, sekarang produksinya sudah 40.000 hektar. Kalau 50.000 hektar jalan, jadi dalam program ini bupatinya tadi minta 100.000 hektar, tapi ini enggak gampang, akhirnya Menteri Pertanian suggest untuk 50.000 hektar dulu.

Nah Menteri Pertanian memberi bibit, pupuk, traktor, gratis untuk 50.000 hektar itu. Jadi masyarakat dapat insentif kan. Karena semuanya gratis jadi masyarakat tanam jagung. Nah gara-gara ada jagung, dunia usaha juga saya ajak. Bank juga jadi berani kasih kredit usahanya ke sana karena ada skala ekonominya.

Bank juga bisa berani kasih kredit petaninya untuk biaya hidup, karena ada jaminan ada yang ambil. Satu-satunya risiko adalah bencana alam, hama atau banjir. Tapi hama atau banjir itu bisa diasuransikan di Jasindo (asuransi pertanian), dengan Rp 180.000 itu bisa cover (kerugian) sampai Rp 7 juta untuk satu hektar.

Dan pemerintah juga kasih subsidi petani cuma bayar Rp 30.000 saja, jadi kasih subsidi Rp 150.000. Itu sudah jalan. Makanya kemarin yang kena hama itu digantikan. Nah dampaknya, dari enggak produksi jagung sekarang memproduksi 50.000 hektar. Kalau rata-rata 5 ton saja (produksi per hektar), itu kan Pandeglang akan memproduksi 250.000 ton sekali panen. Tadinya almost nothing.

Nah dengan embungnya jadi, bisa 2 kali panen. Itu kan bisa memproduksi 500 ribu ton kan. Kalau rata-rata (harga jagung) Rp 3.000 per kg, Rp 1,5 triliun lah itu. PAD-nya cuma Rp 120 miliar. Jadi 10 kali lipat lebih dari PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah). Dan Rp 1,5 triliun itu diterima langsung oleh masyarakat dan uang itu beredar di Pandeglang. Itu akan menciptakan 5 kali daya beli. Akan ada Rp 7,5 triliun di Pandeglang.

Makanya di Pandeglang dari 320 desa, tahun lalu sudah mengurangi desa tertinggalnya dari 154 jadi 54, saya yakin tahun ini atau pertengahan tahun depan sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Pandeglang. Pokoknya siapapun yang ikut program ini, dalam waktu kurang tiga tahun, apapun keadaannya akan terjadi. Kecuali, kayak NTT yang enggak ada air, itu kita bingung. Tapi saya ada program baru itu. Nanti lah. Sekarang angkatan kita 131 juta, dalam waktu enngak sampai 10 tahun, angkatan kerja kita akan naik jadi 200 juta, itu bonus demografi. Separuh itu ada di desa.

Jumlah desa kita ada berapa Pak?
Ada 74.910 desa. Kalau dalam model saya kan ini pendapatan warganya lebih dari Rp 2 juta semua ya. Anggap saja lah pendapatan mereka rata-rata Rp 2 juta. 100 juta (angkatan kerja) kali Rp 2 juta pendapatan orang desa berapa tuh, Rp 200 triliun. Itu satu bulan, kalau model ini jalan.

Rp 200 triliun itu orang spending di desa, diterima masyarakat desa akan menciptakan daya konsumsi, kalau 5 kali lipat, itu Rp 1.000 triliun satu bulan daya beli di desa. Satu tahun kan Rp 12.000 triliun kan, itu sama dengan US$ 1 triliun kan, PDB. Jadi desa akan punya PDB sama dengan Indonesia sekarang.

Yang kedua, setiap embung yang jadi pemerintah akan beri pompa dan bibit ikan gratis. Ikan itu sumber protein hewani yang paling murah. Tapi kenapa mahal karena ikan itu gampang busuk, jadi biaya distribusinya yamg mahal karena harus ada es. Nah dengan ada embung kan enggak perlu ada es. Yang ketiga ada ikan, air, kiri kanan sawah, bisa bikin pemancingan, homestay, mountain bike track, jadi tempaf pariwisata, tambah lagi pendapatannya.

Contohnya Desa Ponggok (Klaten). Itu desa cuma 200 hektar, penduduknya 12 ribu. Kepala desanya kreatif mengelola kolam renang air tua zaman Belanda. Kolam renangnya dulu hanya menghasilkan Rp 10-10,5 juta per tahun, lalu dibantu perbankan, kolam renangnya diberi macam-macam, diberi tv, atau properti lainnya, di sana jadi snorkeling sambil selfie. Itu laku.

Yang mengagetkan kita, tahun 2015 pendapatannya naik dari Rp 10-10,5 juta per tahun jadi Rp 10,3 miliar, dengan net profit Rp 3 miliar. Jadi inilah kenapa BUMDes itu penting. Sekarang persoalannya tidak semua desa punya orang yang mampu untuk mengelola. Makanya saya minta Ibu Rini (Menteri BUMN) untuk membuat PT Mitra Bumdes Nusantara.

Yang keempat sarana olah raga desa, itu diharapkan setiap desa mengalokasikan Rp 50 juta untuk sarana olahraga. Mulai dari lapangan bola, atau futsal, atau voli, atau badminton, atau kalau enggak ada lahannya, bisa tenis meja atau catur. Jadi saya bikin liga desa, dengan adanya liga desa, ada event, banyak orang datang, jadi ekonomi akan naik.

Contohnya di Sumatera Barat di beberapa kabupaten saya bikin liga catur. Itu saya buat di warung-warung, jadi orang banyak yang datang, warung jadi laku. Modalnya kecil itu, apalagi kalau bola atau futsal.

Tahun depan dana desa Rp 60 triliun, naiknya dari tahun ini berapa?
Sama Rp 60 triliun juga. Tapi waktu saya dipanggil bersama Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, itu Pak Presiden minta kami untuk mengalokasikan triliunan dananya ke desa.

Jadi berapa dana yang akan mengucur ke desa?
Dana desanya tetap Rp 60 triliun, tapi program ke desanya lebih dari Rp 500 triliun. (hns/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed