Wawancara Khusus Menteri PPN

Menjawab Pernyataan Prabowo soal Air Laut Masuk Bundaran HI

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 16 Jan 2019 09:52 WIB
Menjawab Pernyataan Prabowo soal Air Laut Masuk Bundaran HI
Foto: Reno Hastukrisnapati

Bagaimana mengejar 2024 agar tidak sampai ke HI?
Bauran PDAM 15%, sumur 40%, jadi yang kita lakukan 5 tahun lagi cuma membalik dulu, jangan sumur yang besar tapi PDAM, itu arah yang benar. Air kemasan masih sama 20%, lain-lainnya masih besar. Intinya 5 tahun ke depan kita harus bisa membalikan sumber air terbesar itu PDAM.

Investasinya?
Rp 200 triliun kira-kira minimal 5 tahun ya, per tahun Rp 40 triliun setahun, dan itu harus di-share pusat dan daerah. Karena kita tidak pernah, ini akumulasi proses lama nggak peduli sumber air, karena kemudahan menggali sumur.

Berlanjut ke air laut sampai Bundaran HI dan penurunan muka tanah, itu bagaimana?
Kalau ngomong Jakarta saat ini rata-rata penurunan muka tanah sekitar 7,5 cm per tahun, 3-18 cm karena tidak merata. Bayangin 18 cm, paling gawat Pluit. Rata-ratanya 7,5 per tahun cm. Nah, kalau terus-terusan didiamkan makin banyak robnya, dan robnya masuk dan makin dalam kalau penurunannya makin parah.

Dan ini sudah terjadi sejak 1975, jangan dbilang penurunan baru terjadi sekarang. Dan tahun 2050, 35% wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut, ketinggiannya. Tapi jangan kamu bayangin dulu langsung tenggelam, karena Belanda, itu sebagian besar wilayah di bawah permukaan laut, tapi dia bikin sistem tanggul, sehingga dia bisa menjaga supaya daerah itu tidak kemasukan air laut. Bahkan bandara Belanda di bawah permukaan laut.

Kalau bicara Jakarta sebagai kena rob, sudah meluas ke Tangerang, Banten, Bekasi. Bahkan penurunan muka tanah terjadi ke Jakarta Selatan. Kebetulan jauh dari laut, tapi penurunan terjadi, karena kalau dia gali sumur turun. Tapi yang bahaya utara ini karena langsung kena rob.

Sebabnya apa gara-gara pengambilan air tanah saja?
Enggak, pertama ada yang alami juga, tadi saya katakan, tanah Jakarta itu tanah aluvial, endapan lunak, dan Jawa bagian utara secara alimiah mengalami land subsidence.

Kedua, ada unsur juga kenaikan permukaan air laut. Yang satu dua nggak bisa apa-apain itu gejala alam. Jadi yang bisa kita kendalikan penggalian air tanah itu.

Belum lagi, ada permukaan tanah akibat beban bangunan kan bangunan makin high rise dan urukan. Macam-macam, kalau uruk bangunan bisa dijaga, tapi yang kritikal air bersih. Makanya nggk bisa solusinya nggak bisa larang orang air sumur, tapi yang paling benar adalah pemerintah masuk dengan investasi di SPAM.

Jadi pemerintah investasi dengan perbaikan sumber daya air, sungai, danau dan lainnya. Kedua, bikin SPAM-nya Jatiluhur Karian. Ketiga perluas jaringan distribusi pipanya. Kalau ada pengembang, misal bikin komplek perumahan harus dipastikan setiap petak yang dibangun harus ada akses PDAM-nya.

Kalau pencegahan bagaimana?

Yang pasti, dari hulunya dulu, karena ada kejadian yang rob, air sungai dari atas ke luar ke laut, ada kejadian nggak air sungai nggak bisa kebuang ke laut malah ke pantai. Hulunya mesti diperbaiki. Penanganan daerah sungai harus terintegrasi penanganan rob. Kedua baru tanggul, tanggul pantai, yang darurat 20,1 km dan sekarang baru selesai baru yang PU baru 5 km.

Menurut saya Pemda DKI harus serius, karena saya ingat waktu Pak Sandi di Kalibaru itu banyak hambatan DKI, ada dua, DKI sama swasta. Kan ada swasta yang punya garis pantai, mereka harus membangun tapi menunggu payung hukum. Artinya DKI untuk urusan sendiri, dan urusan swasta harus cepat membangun tanggul pantai, untuk pertahanan pertama dan itu sifatnya darurat.

Karena begini, kalau penurunan muka tanah nggak bisa dikendalikan, penurunan muka tanah akan terjadi, cuma pertanyaannya cepat atau tidak. Yang bisa dilakukan bukan menahan tapi memperlambat. Kalau belum bisa memperlambat, karena pemakaian air tanah masih banyak masih cepet turunnya, tanggul itu dibangun di atas tanah pantai, kalau dasarnya turun, tanggulnya turun. Jadinya harus ada penanganan serius soal pemakaian air tanah ini. Jadi 5 tahun depan DKI harus serius menambah sumber air dan mengubah baurannya menjadi PDAM tidak lagi sumur.

Tanggul pantai 20 km, yang pusat berapa?
Pusat 4,7 km sisanya DKI dan swasta.

Keterlibatan swasta pakai payung hukum apa?

Kan kewajiban mereka terhadap DKI, sebenernya untuk keperluan mereka juga, apa mau swasta ikut kebanjiran tiap tahun, tapi untuk dasar mereka bikin butuh payung hukum, waktu itu ya, tapi saya nggak tahu perkembangan yang swasta.

Payung hukum apa?
Kalau bikin gedung, kan ada izin mendirikan bangunan segala macam dan kewajiban ke pemerintah daerah. Pemda harus lebih untuk memastikan tanggul pantainya selesai tepat waktu atau secepatnya deh.

Tanggul itu bisa menahan penurunan muka tanah?
Itu nggak menahan, nggak mungkin menahan penurunan muka tanah, untuk memperlambat penanganan sumur bor, tanggul itu mencegah banjir rob. Karena kan tanah turun, air masuk, harus ada tanggul.

Penanganan selain itu apa?
Kita mau lihat yang darurat ini gimana, bertahan berapa lama, jangka menengah diperpanjang tidak hanya 20 km, dan beberapa yang harus ditinggikan. Tapi nggak bisa terus-terusan menambah aja, sifatnya temporary terus, jadi satu pemikiran tanggul laut.

Kenapa diusulkan, itu kan tanah di laut, dan laut itu nggak ikut turun, yang turun permukaan tanah ini kan dasar laut, ini lebih permanen sifatnya. Cuma masalahnya biayanya, tapi ada aktivitas lain. Dengan bangun tanggul laut, maka bisa dibuat sumber air bersih baru, nanti yang di dalam diubah jadi air tawar. Recycle dari sungai yang mau keluar itu dibersihkan dulu, dimasukan ke waduk yang terbentuk karena ada tanggul tadi.

Kajian tanggul itu bagaimana?
Ya secara garis besar sudah ada kajiannya, kita masih konseptual desain. Ya kita juga ingin duduk bersama dengan Pemda DKI, karena ini sebenarnya yang paling berkepentingan DKI. Sekarang mungkin mereka masih berpikir tanggul dipantai cukup, nanti kita lihat lah seberapa kuat tanggul pantai itu dan seberapa bisa mengatasi pemakaian sumur bor di kota. Melihatnya harus terintegrasi jangan sepotong-potong.

Kapan rencananya dibangun?
Kita kalau mau bangun belum tahu kapan, tapi kan bicara konseptual desain dulu. Kita harus sepakat dulu dengan DKI gimana caranya supaya air bersih terpenuhi, Jakarta bagian utara tidak kena rob, itu aja kita simpel aja mikirnya. Dan jangan mikir hanya untuk 5 tahun jangka pendek, jangka menengah.

Harus mikir jangka pendek, kenapa saya katakan Belanda, itu sudah jaman kapan di bawah permukaan laut, memang pernah kejadian bocor tapi most of the time mereka bisa hidup dengan tenang negara maju, karena bagus sistem tanggulnya, mereka berpikir jauh sekali ke depan, dan itu tanggul laut di Belanda.

Itu konsep tembok atau gimana?
Yang penting temboknya, tapi kan tembok bisa tergantung temboknya, kalau temboknya tebal, yang pasti selain kuat yang kedua di atasnya bisa ada kegiatan apakah jalan, pipa gas, segala macam bahkan kalau lebih lebar lagi kegiatan komersial.

Kenapa diperlukan, karena bangun tanggul laut mahal. Kalau hanya andalkan anggaran pemerintah berat sekali. Padahal kan tugas pemerintah menjaga rakyatnya supaya nggak kena rob, salah satu cara berpikir yang inovatif adalah bagaimana sebagian biayanya itu berasal dari kegiatan yang dicreat dari tanggul tersebut.

Berapa km ?
Kan belum final konseptual desain, yang pasti harus ada ruang pintu pelabuhan Tanjung Priok dan perikanan.

Itu investasi berapa?
Kita lihat dulu desainya mau kaya apa, yang pasti di atas Rp 100 triliun.

Bukannya sudah desainnya?
Itu kan usulan, usulan Belanda, usulan Korea. Kita cari mana yang terbaik. Yang pertama mau dapat kepastian DKI apa kebutuhannya.

Jadi kalau DKI belum dibangun?
Itu kosekuensinya yang berat, dan kosekuensinya jangan lihat hari ini kosekuensinya nanti, yang kamu bilang, Pak Prabowo bilang 2025.



(zlf/zlf)