Wawancara Khusus Menteri Keuangan

Pengakuan Sri Mulyani Kerja di Antara Dua Presiden

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 29 Apr 2019 11:10 WIB
3.

Biaya Gencarnya Pembangunan Infrastruktur

Pengakuan Sri Mulyani Kerja di Antara Dua Presiden
Foto: Agung Pambudhy

Terkait pembangunan infrastruktur yang gencar, tapi ada yang bilang kurangnya keterlibatan swasta khususnya pengusaha daerah yang artinya mati suri, jadi tidak memberikan efek turunan?
Pertama, dulu proyek infrastruktur yang coba didorong oleh presiden Jokowi pada awal memimpin dalam kondisi banyak yang mati suri atau stagnan atau mangkrak, atau ada investor yang sudah menang tetapi tidak melakukan. Banyak alasannya, mungkin mereka kesulitan modal, atau mereka punya hitungan tidak cocok dengan realitas. Sehingga waktu itu presiden meminta itu supaya diselesaikan dan caranya BUMN yang harus mengambil risiko semunya, itu lah yang menimbulkan persepsi BUMN sangat dominan.

Namun, mendapat masukan eh jangan semua BUMN dong, makanya ada public private partnership (PPP) atau pihak swasta dilibatkan, bahkan ada aturan di bawah Rp 500 miliar BUMN tidak boleh ikut. Memang terasa juga di daerah, saya juga mendengar jika ada kontraktor yang tidak bisa ikut di dalam kontrak itu. Mungkin persoalan BUMN atau anak BUMN yang ikut dalam tender ini. Saya rasa masukan agar pemerintah tidak menggunakan alatnya sendiri dalam mengerjakan infrastruktur merupakan masukan yang baik dan memang itu diterima. Oleh karena itu presiden melakukan instruksi mengkoreksi dan Menteri BUMN membuat policy agar BUMN tidak mendominasi diseluruh sektor.

Saya mau beralih ke isu yang sempat ramai selama kampanye dan ini dikaitkan dengan keuangan negara. Pak Jokowi janjikan 3 kartu sakti, duitnya dari mana?

Sebetulnya gini, pertama di dalam kontestasi setiap pasangan calon dia menjanjikan atau menyampaikan ke masyarakat apa programnya dan semuanya tentu pasti punya. Kami di Kementerian Keuangan sebetulnya melihat itu oke berarti masing-masing memiliki konsekuensinya, ada yang bicara soal pajak, tax ratio, penurunan tarif, lalu ada yang bicara beberpa hal akan digratiskan, lalu gaji akan dinaikan. Nah, tradisi demokrasi di negara maju memang kalau terjadi pemilu seperti ini ada lembaga yang relatif independen melakukan fact check untuk menghitung, kalau in dijalankan aka profile keuagan negara seperti ini, saya tahu di Australia melakukan itu bahkan Menteri Keuangannya juga melakukan itu supaya dia menjadi penengah secara faktual memberikan data.

Nah, kami dalam hal ini program yang disampaikan Pak Jokowi itu sebetulnya memperkuat program yang sudah ada dan kebetulah hasilnya cukup baik, yaitu angka kemiskinan menurun untuk pertama kalinya angka kemiskinan kita di bawah 10 persen, one single digit, sekarang sudah 9,6 persen. Kalau kita ingin terus menurunkan terus maka program untuk menurunkan kemiskinan itu makin diperkuat dan itulah yang menjadi landasan Bapak Jokowi menyampaikan. Dan oleh karena itu kita menghitung dari basis program yang sudah ada tapi diperkuat. Umpamanya Kartu Sembako Murah, itu kalau kita lihat sudah ada program bantungan pangan non tunai (BPNT) plus PKH, sekarang makin diperkuat saja pangannya. Nanti untuk pendidikannya ditangkap oleh KIP tapi sekarang sampai kuliah, sementara kuliah sudah ada bidik misi bahkan kita punya LPDP untuk pasca sarjana. Jadi ini sebetulnya re-designing sambil meunggu akselerasi sambil menggunakan komunikasi politik yang gampang masyarakat menangkapnya.

Lalu, bagaimana dengan Kartu Pra-Kerja, ada yang bilang orang mengatakan pengangguran dibayar. Jadi sebetulnya designnya banyak para lulusan yang sulit mencari kerja namun ini ada banyak penyebabnya dan itu akan ditangani. Pertama apakah skillnya itu cocok atau tidak jadi ini masalah vokasinya. Di luar itu kalau seandainya orang sudah mendapat vokasi akan masuk ke pasar tenaga kerja dia masih membutuhkan waktu, maka dilakukan Kartu Pra-Kerja sebelum dia masuk lapangan kerja.

Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, karena kita bertemu menteri-menteri keuangan di dunia. Debat mengenai social savety net atau jaring pengaman sosial sekarang masuk pada minimum income guarante, karena di dunia antisipasi industri 4.0, industri robot dan nanti banyak orang nganggur, kerjaannya diganti robot dan orang nganggur bagaimana kerjanya, robot yang bayar pajak tapi orang nganggur atau manusia di negara tersebut dikasih minimum income guarante. Karena para teknisi bisnis berbasiskan teknologi itu mereka meng-advokat polici makanya didebatkan dibanyak pertemuan di dunia. Jadi kalau sekarang kita mulai memikirkan skill, memikirkan bagaimana membuat masyarakat siap dan kalau tidak ada bagaimana jaring pengaman sosialnya, ini Indonesia sudah terlambat tapi bagus tetap menyiapkan dalam situasi masyarakat perlu jaring pengaman sosial.

Tentang beban keuangan, utang termasuk satu isu yang kemarin kuat dikampanye, tapi ini lebih kepada aspek emosinya, tapi kalau aspek rasionalnya maka kita mengelola utang itu ada rambu-rambu UU, ada rambu-rambu kehati-hatiannya. Jadi pertama jumlah defisit Indonesia ugal-ugalan, ya nggak lah kalau di negara emerging defisit kita di bawah 2%. Apakah kita melakukan menumpuk utang asal utang saja, nggak juga, dalam hal ini kita berhati-hati. Kalau sekarang suku bunga cenderung tinggi ya harusnya utang bisa lebih dikendalikan. Namun, orang Indonesia kan diprovokasi emosinya, ngomongnya nih utang nambah, nominal memang nambah karena PDB kita nambah dan mungkin itu orang yang tetap tidak bisa terima sekarang ini. Ya saya rasa konsekuensi dari tugas kita untuk mengelola keuangan negara tetap melakukan edukasi saja, sambil terus melakukan transparansi.

Terkait utang juga akhirnya mendapat gelar, Sebagai menteri utang?

Memang boleh memberikan gelar seperti itu, itu bukan gelar, itu ngeledek tapi kalau gelar saya dapat banyak yang lain.

Di dalam negeri ibu diledek, dicela, bahkan oleh mantan kolega. Di level Asia dam Dunia karena reformasi pajak, ada yang bilang ayo dong sekarang Bea Cukai?
Pertama, kalau mengenai posisi orang bekerja di dunia ini pasti ada yang senang ada yang tidak, tapi ya sudahlah tidak usah dibawa masuk ke hati. Tapi yang paling penting sebagai menteri keuangan di dunia ini kan ada 192 negara ya kita banding-bandingin saja, kan kalau misalnya liga premier bandingin saja dengan club sepak bola liga premier. Kalau saya liga menteri keuangan ya saya lihat di antara menteri keuangan, dia melakukan apa saya melakukan apa, bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana kondisi APBN. Jadi kita tahu bagaimana mengelola keuangan negara itu adalah ada dasarnya. Itu yang menyebabkan Indonesia atau saya mendapat apresiasi. Karena mungkin banyak di negara lain tidak keingin transparan dan kalau saya lebih baik transparan wong itu negara terbuka, bahkan kalau saya menyebutnya bukan APBN tetapi uang kita. Hashtag seperti itu dilakukan agar kita tahu bahwa ini persoalan kita semua.

Mengenai reformasi pajak dan bea cukai, sebetulnya dua-duanya kita lakukan. Dulu waktu saya menajdi menteri keungan bahka dulu pernah mengganti seluruh personil Tanjung Priok di Bea Cukai dan kita lakukan perubahan secara sistematik. Sekarang reformasinya keduanya di dalam tahap tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, jadi kalau ada kasus saya yakin mereka sudah masuk bersama-sama.

Saya percaya bahwa pajak dan bea cukai mencoba untuk mereformasi. Tugas saya sebagai pimpinan adalah menjaga momentum reform tetap jalan, melidungi mereka jika mendapat tekana terutama yang sifatnya back fire, orang yang mencoba gagalkan atau mengintimidasi mereka di lapangan, sehingga mereka tetap setiap pada tujuan reformasi. Nggak gampang saya tahu.