Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 10 Feb 2020 14:46 WIB

Wawancara Kepala BKPM

Hantu Berdasi Pengganggu Investasi

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: Edi Wahyono/grafis
Jakarta -

Ada dua isu klasik bila kita berbicara soal investasi ke dalam negeri, pertama aturan dan birokrasi yang berbelit. Kedua eksekusi yang lemah sehingga rencana investasi terhenti di tataran MoU.

Bagaimana seorang Bahlil Lahadalia mengatasi isu tersebut detikcom akan mengajak anda untuk berbincang langsung dengan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana kondisi investasi di Indonesia saat ini?
Pertama sebelum ke Davos saya ingin menjelaskan dulu tentang potret investasi di negara kita. Pertama tahun 2019, ketika kami ditugaskan oleh bapak Presiden untuk membantu beliau di bidang investasi di BKPM.

Investasi saat kita masuk bulan Oktober 2019 itu kurang lebih Rp 600 triliun. Target yang dikasih oleh Bappenas Rp 792 triliun. Kemudian realisasi per 31 Desember Rp 809,6 triliun melampaui target 102,7%

Kedua, saya ingin mengatakan bahwa investasi mangkrak yang eksisting itu kurang lebih sekitar Rp 708 triliun dan kami kerja sampai dengan 3 bulan, tim BKPM mampu merealisasikan dari Rp 708 triliun itu kurang lebih Rp 186 triliun, yang sudah dieksekusi.

Kalau kita bicara soal investasi itu ada, regulasi, birokrasi dan eksekusi. Saya ingin katakan begini, bahwa tidak bisa dipungkiri arogansi sektoral itu terjadi pada Kementerian/Lembaga, pada tingkatan Bupati, Walikota, Gubernur. Kemudian, regulasi yang tumpang tindih, lalu birokrasi yang begitu luar biasa

Maka apa yang kita lakukan, pertama kami menyampaikan pemaparan kepada bapak Presiden lalu kami mencari solusi bagaimana solusinya. Pertama ada Inpres nomor 7 sebagai jawaban dari birokrasi yang lambat atau aturan tumpang tindih, maka seluruh kewenangan perizinan yang ada di kementerian teknis berdasarkan Inpres nomor 7 yang merujuk pada UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal maka pelimpahan tentang K/L tersebut sudah diserahkan ke BKPM.

Dan itu sudah terlaksana per 3 Februari?
Ya per 3 Februari, termasuk insentif fiskal, tax allowance, tax holiday, pajak impor barang modal itu sudah di BKPM. Kenapa di BKPM? Pertama untuk memangkas rentang kendali, percepatan kepastian dan kemudahan bagi teman-teman pengusaha dan investor yang mengurus izinnya agar mendapatkan kepastian.

BKPM ditugaskan untuk membuat norma standar pengurus Kementerian Lembaga izin, hal ini agar yang tadinya 10 tahun, 5 tahun bisa kita atur 1 bulan, 3 bulan tergantung jenis izinnya.

Kedua, setelah itu dilakukan, menyelesaikan investasi itu tidak cukup dengan pendekatan regulasi tetapi juga melakukan pendekatan lapangan. Kenapa? karena regulasi tidak mampu menyelesaikan persoalan lapangan. Di lapangan ini banyak hantu, problemnya paling besar ini apalagi hantunya hantu berdasi, regulasinya bagus tapi kalau waktunya tidak kita mainkan, nggak akan selesai itu barang.

Contohnya, Lotte investasi petrochemical di Cilegon itu US$ 4,2 bilion itu 3 tahun lebih nggak selesai. Lalu Vale, US$ 2,9 bilion di Sulawesi Tenggara itu 4 tahun nggak selesai. Alhamdulillah oleh tim BKPM menyelesaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan. Itu contoh kecilnya dan BKPM tidak hanya menyelesaikan masalah investasi besar. Investasi kecil juga kita selesaikan. Kemarin di Jogja kita selesaikan investasi mangkrak Rp 1 miliar lebih.

Yang punya itu saudara kami yang penyandang disabilitas. Bagi kami di BKPM siapapun yang memang usahanya atau investasinya terkendala yang dilaporkan ke BKPM kemudian kami mengkaji untuk segera dilakukan ya kita lakukan. Dan kami tidak mau ada pandang bulu bahwa ini kita untuk mendahulukan negara, ah nggak ada. Semuanya kita samakan mulai dari Arab Saudi, mau dari Eropa, China, Korea, Jepang, Amerika Serikat mau dari mana selama mereka memenuhi aturan yang berlaku di negara kita.

Terkait dengan Davos dalam World Economic Forum, memang ada beberapa perusahaan yang kami temui, one on one pertemuannya. Ada kementerian lain di situ kita mencoba komunikasi untuk menerima mereka pertama, menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Yang kedua juga menjelaskan tentang telah terjadinya perubahan regulasi dan sebelumnya sekarang dalam konteks mempercepat dan mempermudah investasi. Apa itu? Inpres nomor 7 dan Omnibuslaw.

Pertama ada beberapa ya seperti Jumeirah, mereka itu adalah satu perusahaan besar yang punya properti pariwisata di dunia. Termasuk yang punya gedung Burj Al Arab di Dubai yang gedung tertinggi itu. Mereka sekarang sudah masuk di Bali da mau ekspansi ke wilayah Indonesia Timur ke Raja Ampat dan Wakatobi Sulawesi Tenggara, mau bikin hotel bintang lima atau resort. Jadi yang kelas atas lah.

Kedua adalah pabrik es krim itu juga Yili, dia mau masuk juga dari China. Kemudian Mistubishi juga masuk Rp 2 triliun lebih.

Mau kembangkan mobil listrik?
Mereka petrochemical, kemudian beberapa ada juga potensi Amazon yang berpusat di AS mereka mau bangun pusat data di sini. Investasinya hampir Rp 30 triliun, sudah bertemu dengan saya juga. Mereka sudah membeli tanah dan ini sudah jalan.

Kita sebelumnya juga sudah ke Abu Dhabi untuk mendapatkan transaksi US$ 22,8 bilion tapi investasi real-nya itu sekitar US$ 11,6 miliar. Realisasi tahun ini sekitar US$ 1,4 miliar.

Nanti bertahap, sebelum itu juga kami ke Korea Selatan, kami tanda tangani MoU pendirian pabrik mobil Hyundai yang jadi pabrik mobil listrik pertama di Indonesia. Itu investasinya US$ 1,5 miliar ditambah US$ 500 juta. Nanti pabrik di Cikarang, Jawa Barat.

Dari sejumlah komitmen tadi ada 3-4 tahun tidak selesai tapi dalam 2 bulan selesai nah untuk komitmen yang baru ada targetnya nggak pokoknya mau 3 atau 6 bulan harus jalan, ada nggak?
Kalau yang baru, secara izin secara lapangan itu sudah diselesaikan. Tinggal mereka financial closing dan kapan mulai eksekusi. Dari sekian yang sudah jalan itu kan adalah Hyundai, Mitsubishi sudah jalan, kemudian Yili sudah jalan kemudian Adnoc sudah jalan Abu Dhabi. Kemudian Mazda untuk urusan pembangkit listrik tenaga surya.

Dari yang terealisasi, saya mau investasi tapi juga yang bisa menyerap lapangan kerja tinggi, karena tingkat pengangguran kita tinggi. Sementara sekarang banyak investor yang maunya serba simpel, pakai teknologi canggih tidak terlalu banyak tenaga kerja, melihat kepentingan yang beda ini bagaimana?

Memang begini, arah investasi itu masuk harus mencipta lapangan kerja, sesuai dengan undang-undang. Omnibus law itu cipta lapangan kerja tapi muara instrumennya adalah investasi mencipta lapangan pekerjaan, meningkatkan produk substitusi impor yang bermuara pada mengurangi defisit neraca perdagangan. Kalau dia katakan produknya berorientasi ekspor maka dia akan perbaiki defisit neraca perdagangan kita dan pajak kita akan meningkat.

Di satu sisi lagi adalah meningkatkan daya saing bangsa, nah sekarang ini kita lagi dorong untuk investasi di manufaktur atau padat karya. Yang lebih banyak penyerapan tenaga kerja, tidak hanya ke sana yang didorong juga investasi tak hanya fokus pada pulau Jawa, tetapi juga fokus pada luar pulau Jawa. Ini yang dimaksud Presiden adalah investasi yang berkualitas.

Agar bisa terwujud maka, kita melakukan apa yang disebut transformasi ekonomi, ini program presiden, kita dorong mereka untuk membangun investasi di hilirisasi agar bisa meningkatkan nilai tambah. Kalau industri dibangun, hilirisasi dibangun pasti mencipta lapangan kerja. Kalau teknologi semakin canggih itu pasti, tetapi mayoritas masih butuh manusia. Di tahun 2019 dari total realisasi investasi kita mampu menyerap tenaga kerja 1,35 juta orang.

Lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Blak-blakan Kepala BKPM: Hantu Berdasi Hambat Investasi"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com