Sri Mulyani di Antara Utang, Pandemi, dan Manusia Setengah Dewa

Seluruh dunia dalam hal ini APBN mengalami tekanan yang sangat besar sementara tugasnya sangat luar biasa berat. Jadi kalau kita melihat penerimaan negara tadi, kalau wajib pajaknya individual, perorangan kita kalau mereka kerja di perusahaan kita memberikan fasilitas PPh Pasal 21 untuk dibayar pemerintah, jadi perusahaan yang sekarang ini karena volumenya turun, omzetnya turun, mereka tidak terbebani oleh hal itu.

Kemudian PPh Badannya perusahaan itu alami penurunan, dari 25% menjadi 23% dan bahkan cicilan pajak bulanannya diturunkan 50%. PPN restitusinya dipercepat, kita juga memberikan kalau dia impor bahan baku dia mendapatkan PPh Pasal 23 impor itu bisa tidak perlu dibayar atau ditanggung pemerintah, dan kemarin untuk berbagai sektor atau komoditas yang penting di bidang kesehatan bahkan kita bebaskan PPN Bea Masuk.

Kalau dari sisi penerimaannya meski kita memberikan berbagai insentif perpajakan itu tapi perusahaan dan individu mengalami penurunan, dari volume, pekerjaan mereka, penerimaan mereka bahkan ada yang sampai sudah hampir tutup. Jadi konsentrasi pemerintah bagaimana rakyat dan perusahaan-perusahaan itu bisa survive, karena kita tidak ingin ekonominya mengalami kerusakan yang permanen akibat COVID. Itu yang harus dihindarkan, kalau mengalami shock iya pasti, tapi jangan sampai karena shock ini terjadi permanent damage atau kerusakan permanen. Nah di sinilah APBN masuk sebagai salah satu yang menjadi bumper terhadap shock.

Tadi ditanyakan lah kalau harus melakukan policy ini butuh resources, penerimaan pajak kita mengalami kontraksi 18%, tadinya penerimaan pajak kita perkiraan Rp 2.200 triliun sebelum ada COVID, sekarang ini bisa turun hampir ke hampir Rp 1.600 atau Rp 1.700-an triliun dan pada saat belanja negara kita harus naik mencapai hampir Rp 2.500 triliun, ada yang Rp 695 triliun untuk program kesehatan, pemulihan ekonomi, baik untuk bansos, untuk bantuan UMKM, bantu pemerintah daerah, bantu sektoral seperti pariwisata, perdagangan dan juga untuk memberikan insentif perpajakan serta membantu dunia usaha, UMKM, dan inilah yang kemudian memberikan konsekuensi defisit APBN kita naik.

Jadi artinya memang kita tadinya APBN kita defisitnya sekitar Rp 300 triliun atau 1,7% dari GDP menjadi 6,3%, yang tadi Rp 300 triliun menjadi lebih dari Rp 1.000 triliun. Nah ini disebut kondisi yang luar biasa, ini nggak biasa makanya disebut extraordinary luar biasa tidak biasa, dan policy-nya pun karena kondisinya luar biasa menjadi policy atau kebijakannya luar biasa. Tentu dalam masa yang normal tidak boleh seperti ini, atau tidak seharusnya seperti ini, karena kalau kita terus menerus policynya seperti ini disebutkan nanti tidak sustainable.

Jadi kekurangannya berasal dari mana, ya dari pinjaman. Ada yang pinjaman yang kita peroleh melalui surat utang yang langsung dibeli oleh Bank Indonesia (BI), ada yang langsung dijual ke market dibeli para investor, masyarakat kita membeli itu, karena masyarakat kita yang memiliki tabungan mereka sekarang banyak yang berinvestasi di surat berharga kita, dari SUKUK Ritel, SBN Ritel, maupun Sukuk Wakaf kemarin atau bahkan surat berharga yang biasa, dan juga dari pinjaman bilateral dan multilateral.

Apakah Indonesia dalam hal ini sendirian nggak juga, kalau kita lihat kemarin 2 minggu lalu saya baca di Inggris yang sekarang menghadapi situasi yang juga sama sulitnya sama seperti kita, mungkin lebih sulit karena mereka menghadapi Brexit, menghadapi pandemi gelombang kedua yang luar biasa, ekonominya kontraksinya bisa mencapai lebih dari 25%, dan APBN nya mengalami defisit yang double digit besar sekali. Jadi dalam hal ini, ini sesuatu yang kita hadapi di seluruh dunia, nah negara-negara perlu untuk kemudian melakukan langkah-langkah untuk mengamankan ekonomi, mengamankan masyarakat, dan kemudian mengamankan APBN. Itu yang harus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi sekarang kalau kita sebut medannya, kalau medan battle atau pertempuran COVID itu mengamankan masyarakat, adanya yang battle ekonomi mengamankan dari mulai usaha kecil, yang mengalami pengangguran, kemudian kena PHK, atau muncul kemiskinan baru dan mengamankan instrumen APBN sendiri yang bekerja luar biasa keras hari ini.

Tabungan kelas menengah kita banyak, untuk memancing supaya kelas menengah mau belanja, ada strategi khusus?

Strateginya yang menyebabkan kelas menengah tidak belanja walaupun mereka memiliki pendapatan kan karena ancaman COVID, maka strateginya harusnya tetap penyebabnya itu yang harus dihilangkan, maka COVID-nya harus dikendalikan. Protokol kesehatan pemerintah terus menerus tidak pernah lelah mengingatkan 3M, pemerintah melakukan 3T (testing, trashing, treatment). Kita menggunakan semua saluran termasuk Detik.com untuk melakukan edukasi.

Kemudian kita melakukan berbagai upaya untuk penemuan vaksin dan pembelian vaksin. Kita menggunakan APBN untuk bantu riset di bidang vaksin, ada vaksin merah putih yang terus diteliti oleh para peneliti kita, itu dari berbagai universitas, ada yang dari lembaga Eijkman, Universitas Airlangga dan yang lain. Itu terus kita dukung dan juga untuk berbagai hal untuk PCR tes diperbanyak, nah kalau dulu tes PCR impor, kalau ingat bulan Maret kita harus menunggu dapat alat testingnya, sekarang sudah diproduksi di dalam Indonesia, dengan testing yang ada kita bisa trashing, dengan gitu kita bisa treatment apakah isolasi apakah mereka membutuhkan rumah sakit. Tapi tetap bisa dilakukan pencegahan, ini yang disebut 3T tadi. Pemerintah terus melakukannya dengan pemerintah daerah, masyarakat melakukan 3M tadi.

Dan vaksin kalau tadi kita mendukung vaksin merah putih, kita juga membeli vaksin yang memang sudah tersedia dan sudah disetujui oleh WHO, karena kesehatan masyarakat penting banget, persepsi masyarakat tentang keamanan vaksin, dan bahkan juga MUI harus menyampaikan ini boleh diberikan kepada masyarakat itu penting, karena pemerintah menganggap ini menyembuhkan COVID dan sekaligus menyembuhkan psikologis masyarakat.

Kalau masyarakat yakin maka dia langsung melakukan kegiatan belanja, pergi keluar rumah menjadi berani, tidak hanya ke grocery, tadinya untuk beli bahan baku saja, tidak nongkrong untuk makan, tidak beli kopi, mereka menggunakan pembelian online, tapi itu tidak bisa mensubstitusi banyak sekali tempat perbelanjaan yang turun, inilah yang perlu kita kembalikan. Kegiatan masyarakat belum seperti yang sebetulnya kalau Desember ini kalau kita lihat secara musiman masyarakat itu berlibur, pergi, wisata, ini yang kita harapkan bisa kembali, asal masyarakat yakin bahwa keamanan dari COVID terjadi maka mereka akan melakukan kegiatan tersebut.

Namun pemerintah tidak menunggu sampai COVID selesai juga, kita melakukan berbagai hal misalnya beli produk Indonesia, membelanjakan untuk usaha kecil, pemerintah diminta untuk kalau seluruh belanja pemerintah sekarang betul-betul berorientasi pada pembelian. Di Kementerian Keuangan kita membuat langkah-langkah yang disebut sosial, Kemenkeu kan dari Aceh sampai seluruh provinsi ada pajak, bea cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, kita minta semua kantor coba beli produk di sekitar kita, kumpulkan, coba bayangkan waktu kita WFH kan warung sekitar kantor kita menjadi mati, kalau cuma 1 bulan mereka survive, ini sudah 9 bulan, orang nggak kembali ke kantor, nggak ada anak sekolah berarti warung sekitar sekolah kan mati, ini yang coba untuk berbagai langkah untuk bisa kembalikan, dan usaha kecil menengah tetap dibantu melalui instrumen APBN, ada yang gunakan suku bunganya disubsidi, ada yang kredit modal kerjanya dijamin, ada yang diberikan bantuan produktif, itu semua dilakukan karena pemerintah mengharapkan dunia usaha itu bisa bertahan. jadi tidak terjadi yang disebut permanent damage, mereka bisa bertahan dan pada saat ekonominya pulih mereka kembali pulih.

Vaksin baru 2 hari lalu tiba di tanah air. Tapi di luar isu halal atau tidak halalnya, terkait pembelian, karena melihat kasus kemarin itu loh, jangan sakiti rakyat, eh ternyata terjadi. Pengadaan vaksin sejauh mana kontrol Kementerian Keuangan, BUMN, maupun kementerian lain supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak terpuji yang mencederai kepercayaan masyarakat?

Ya tentu kita sesalkan ya, karena dalam situasi tidak kurang-kurangnya presiden terus menerus mengingatkan, bahkan kalau kita lihat sidang kabinet, kita tuh mengundang dengan Ketua KPK kita undang, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, LKPP, presiden selalu menyampaikannya kita dalam kondisi krisis nih perlu urgensinya sangat tingginya, tapi itu tidak berarti kemudian asal-asalan atau dalam hal ini tidak hati-hati, jadi harus mencari keseimbangan yang disebut gas rem itu tidak hanya antara COVID dengan ekonomi tapi gas rem itu dalam kita mengelola keuangan negara.

Oleh karena itu, dari sisi kesehatan pengadaan vaksin juga sama, bahkan tidak hanya vaksin saja, pengeluaran untuk bidang kesehatan itu mencapai Rp 96 triliun, tentu yang Rp 35 triliun sebagian itu vaksin tahun ini dan tahun depan, tapi banyak pengadaan untuk yang non vaksin yaitu upgrade rumah sakit, pemberian APD, pemberian PCR itu kami terus menerus mengingatkan kepada seluruh K/L, kalau ada feedback umpamanya kita lihat ada data kenapa kalau swasta melakukan harganya sekian, kenapa kalau pemerintah yang mengadakan harganya lebih tinggi, itu kita sampaikan kepada BPKP, terus BPKP diminta terus meneliti, LKPP, kemudian K/L, terutama BNPB Pak Doni waktu kami sampaikan ini ada feedback seperti ini.

Mereka juga sudah dari awal APD itu dulu harganya 1 pcs Rp 1 juta, karena banyak yang butuh dan produsennya sangat terbatas, dan semua ikut turun melihat, dilakukan audit awal dan dilakukan koreksi dari Rp 1 juta menjadi Rp 300 sekarang dan seterusnya. Namun yang paling penting kontraknya dengan pihak ke-3, dari BNPB ada klausul kalau ketahuan bahwa harganya di bawah itu kalian bersedia untuk dibayar di bawah itu, cara-cara itu harus dilakukan seluruh K/L sehingga karena masyarakat sekarang sangat transparan, kami di Kementerian Keuangan selalu mengumumkan ini loh PKH 10 juta KPM dia mendapat bantuan pemerintah sekian, duitnya ada Rp 35 triliun, setiap keluarga tidak sama karena PKH itu dihubungkan jumlah anak, kalau ada yang masih bayi dia dapat sekian, kalau anaknya SD sekian, SMP-SMA sekian, itu kalau ada ibu yang sedang hamil maka akan dapat tunjangan, itu yang PKH jadi beda dengan yang sembako.

Lalu memberikan Kartu Sembako, jadi itu kartu jadi dalam hal itu tidak dikorupsi tentunya, karena mereka bisa belanja sebanyak Rp 200 ribu, kemudian karena dalam situasi khusus memberikan paket sembako, karena waktu April dan Mei rakyat kita dalam situasi tidak ada movement, semuanya tinggal di rumah. Waktu itu banyak sekali pengemudi Ojek yang bikin viral karena kehilangan mata pencaharian dan pemerintah segera apa ini untuk membantu mereka. Namun saya sebutkan langkah-langkah kecepatan harus diikuti dengan kehati-hatian, untuk vaksin pertama vaksin ini sekarang dilihat seluruh dunia harganya diumumkan, seperti AstraZeneca diumumkan harganya sekian, kalau Moderna dan Pfizer dia menyebutkan setiap satu ampul berapa harganya, dan juga sekarang kita dari Sinovac kita umumkan harganya mereka dan harganya sama seperti APD tadi, pada awal dia charge sekian nanti kalau menggunakan lebih banyak akan menurun karena waktu memproduksi banyak terjadi ekonomi outskill-nya. Nah ini semuanya harus dilihat ada Perpres khusus, Kementerian Kesehatan harus menyebut apa vaksin yang boleh masuk ke Indonesia berdasarkan standar kesehatan, siapa yang boleh mengimpornya dan nanti institusi yang impor seperti BUMN Pak Erick yang bertanggung, BioFarma yang impor nanti akan kelihatan berapa kontraknya mereka, menurut saya seharusnya bisa diumumkan ke publik, kalau kemudian dijual ke masyarakat pasti ada ongkos karena ini vaksinnya beda yang kita impor sekarang itu yang ready to bius, yang siap langsung dipakai, yang nanti diimpor selanjutnya itu dalam bentuk curah ya itu berarti harus dikemas ulang dan ada ongkos prosesnya.

Kemudian ada ongkos untuk alat suntiknya, ada ongkos untuk siapa tenaga kesehatannya, ada ongkos distribusinya karena dari tempat pertama ke puskesmas pasti ada. Nah ini harus disampaikan secara transparan karena itu sebagian menggunakan uang negara. Tadi uang mulai impornya, untuk distribusinya, tenaga kerjanya, berbagai coldstorage nya itu semua diadakan dengan uang negara, dan kami akan sampaikan ini loh kami sudah keluarkan, transparansi penting banget karena kemudian akan muncul cek, orang akan mengatakan harganya segitu, ya nggak apa-apa karena nanti yang dibandingkan itu apple-to-apple, ada yang mengatakan vaksin A sekian, vaksin B sekian, tidak ada masalah juga.

Kalau kami di Kementerian Keuangan, saya senang untuk menyampaikan itu karena itu bagus nanti akan ada feedback. Dan kadang-kadang kan kalau di dalam sistem dengan banyak yang melihat kan menjadi lebih aman, merasa banyak yang mengawasi.

Balik soal defisit APBN, salah satu sumbernya dari SBN, lalu ada pinjaman bilateral dan multilateral. Soal utang pemerintah kan selalu menjadi isu sensitif, batas aman utang kita ada perubahan tidak di masa pandemi?

Ya pertama konsekuensi jabatan kalau kita bicara tentang APBN ya sebagai Menteri Keuangan konsekuensinya untuk transparan ya kita transparan saja dan tidak perlu menutup-nutupi karena menurut saya itu adalah sikap yang paling baik di dalam pengelolaan dan kalau saya sebutkan juga APBN ini kan ditentukannya seluruh prosesnya transparan, waktu pemerintah sampaikan kebijakan ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal itu kita mulai dari ngomong di kabinet, kita omong di DPR, DPR membahas, kita bahas dalam rapat kerja, diputuskan, ada kesimpulan, kemudian kita menyusun nota keuangan, bapak presiden membacakan di sidang paripurna, kemudian kami membahas seluruh komisi di DPR membahas, Badan Anggaran membahasnya, semua dilihat dari sisi belanja masing-masing K/L berapa. Kalau anda lihat semua sesi di DPR mengenai kami menggunakan belanja sekian untuk apa saja, itu dari sisi belanja. Dari sisi penerimaan kita dilihat, ditanya kenapa pajak sekian, penerimaan pajak sekian dan sampai kepada size defisitnya.

Oleh karena itu kita sebutkan dari defisit sekian ini sebagian akan dipakai untuk dibiayai melalui surat utang negara (SUN) dari dalam negeri, luar negeri, dan juga dari pinjaman itu adalah dari bilateral, multilateral dan itu sudah ada di dalam UU APBN, dan setiap kali mengeksekusi kita sampaikan ke publik, tidak ditutup-tutupin tapi kan setiap kali disampaikan ke publik kaya seolah-olah oh kita bikin utang baru, padahal itu ya tidak apa-apa karena memang masyarakat ada yang senang membuat itu.

Poin saya adalah, sebagai Menteri Keuangan saya akan terus melakukannya secara transparan karena ini adalah uang rakyat, uang kita semuanya. Jadi kita tidak mengatakan oh hanya gara-gara saya diledek-ledek, atau diapa-apakan ya sudah tidak usah daripada tiap bikin ya enggak juga. Itu adalah konsekuensi publik.

Hanya dalam situasi sekarang dalam kriteria kesehatan APBN dan kesehatan utang sama tidak. Nanti kita lihat ya, dari sisi kondisi COVID yang tadi saya sampaikan seluruh dunia alami defisit yang luar biasa, kalau ada negara yang kontraksi ekonominya luar biasa dalam seperti Inggris itu sampai negatif satu tahun bisa mendekati 10% dan defisitnya bisa 15%, artinya dalam 1 tahun dia APBN utangnya nambah 15% dari GDP-nya, coba negara lain seperti Kanada, kurang apa kayanya Kanada, SDA melimpah sama kaya Indonesia, berapa defisit dia bisa 20% dari GDP dalam 1 tahun dia melonjak, Indonesia 6,34% untuk penanganan COVID saja kita pakai 4,2% dari GDP artinya kalau utang kita ada di 30% dari GDP kita mungkin naik ke 36-37% dari GDP dimana 4,2% untuk penanganan COVID sendiri.

Kalau seperti Inggris, Kanada, atau di Eropa itu utangnya sudah di 90% atau 80% dan sekarang nambah 20% atau 15% jadi sudah mendekati 100%. PErtanyaannya sehat? nggak, ya kalau tinggi utangnya pasti tidak sehat. Pertanyaannya kedua, ada pilihannya nggak waktu ini? mungkin tidak ada pilihan karena seluruh negara menghadapi kondisi pilihan ekonominya perlu diselamatkan nggak, masyarakatnya perlu diselamatkan nggak semua jawabannya iya.

Lalu pertanyaannya instrumennya apa ya APBN. Jadi kalau dalam hal ini pertanyaan sekarang APBN kamu mampu berapa banyak untuk menyelamatkan ekonomi dan masyarakat. Nah negara Eropa mampu barangkali defisitnya bisa sampai 15-20%, namun Indonesia tetap hati-hati meski dengan Perppu Nomor 1 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 kita tidak ada lagi yang namanya maksimum tapi kita tetap hati-hati kita hitung, karena kalau kita melihat duitnya keluar banyak dan nanti akan ada ekses, atau sampai ada korupsi pasti rakyat juga akan sangat kecewa.

Jadi kita harus hati-hati, tapi kita tetap kalau APBN dibutuhkan bantu sektor kesehatan, membantu rakyat, harus membantu sosial, usaha kecil ya kita harus melakukan, itu tugas, konsekuensinya harus kita jaga. Tapi tetap kita hati-hati, kriterianya tetap sama walau akan naik dari 30% ke 37% terhadap PDB, walau UU mengatakan utang terhadap GDP maksimum 60% itu tidak berubah, kita masih di bawah tapi itu tidak berarti kita boleh nambah lagi, nggak juga, kita hitung terus berapa nih penerimaan negara dan setiap kali kita menghitung penerimaan negara tambah bahwa saya tahu itu saya akan pungut dari masyarakat dan dunia usaha.

Pertanyaannya, rakyat sama dunia usaha sudah punya kekuatan untuk bayar pajak nggak, wong saya kalau ketemu sama Detik, sama Tempo terimakasih diberikan relaksasi untuk cicilan pajaknya turun, PPN media massa diturunkan, semuanya senang berterima kasih waktu pajak diberikan relaksasi tapi penerimaan negara kurang kan. Jadi kita semuanya harus hati-hati betul melihat semuanya, kita memungutnya dari mana, memungut itu bisa memberikan manfaat dalam bentuk penerimaan negara, tapi saya tahu kondisi masyarakat dan dunia usaha harus tetap dijaga jangan kemudian gara-gara pajak terus kemudian mati, sama seperti kita punya angsa kita langsung sembelih dan tidak bisa bertelur lagi.

Selama WFH kan digital, sementara ada beberapa badan usaha yang sudah dipajaki. Langkah yang diambil Kemenkeu terhadap perusahaan digital?

Kita lihat di sektor produksi yang alami Boom, informasi dan komunikasi masih tumbuh 10% itu pada saat semuanya terkontraksi di kuartal II dan kuartal III, bahkan makanan dan minuman serta akomodasi hotel negatif 22%, manufaktur negatifnya 6%, perdagangan negatif 7%, tapi kalau infokom boom karena semua pindah ke zoom dan yang lain-lain dan kita lihat potensi pajaknya pertama di dalam Perppu Nomor 1 kita bisa memungut pajak dari sisi PPN transaksi, yang dulunya mau lakukan tahun lalu tapi dapat protes, sekarang sudah masuk ya kita pungut semua PPN DJP menginventarisasi semua perusahaan digital dunia yang beroperasi di Indonesia, atau yang punya operasi di Indonesia meski kantornya tidak di Indonesia.

Kita langsung mengatakan anda aktivitasnya seperti ini maka pertama untuk PPN harus mengoleksi pajak, kita memberi kewenangan mereka dan mereka setor ke kita. Itu melakukan dari Spotify, Netflix, Facebook, Google, Apple, Unemait dan itu yang harus kita lakukan. Tapi jangan lupa, kita lihat statistik yang pindah ke digital 9% naik, namun yang tetap non digital masih banyak.

Kemudian jasa kesehatan dan pendidikan itu dianggap dengan SDM makanya jangan dipajaki, mereka minta fasilitas pembebasan pajak, kalau sekarang kesehatan lagi boom kita perlu memikirkan bagaimana yang disebut gotong royong itu berjalan. Jadi kita akan melihat terus, tapi saya tahu setiap mengubah reaksi pasti akan reaksi, nggak ada orang yang senang membayar pajak, tapi ya kita harus melakukan tugas konstitusi, kita tetap melakukan.

Ada juga yang mengatakan Indonesia kaya akan SDA, jadi harusnya itu cukup untuk bayar semuanya. Tapi kita minta semuanya pajak, Bea Cukai, sama PNBP kerjanya bersama-sama, jadi satu perusahaan kita lihat dia harus bayar pajak berapa, untungnya berapa untuk bayar PPh, bayar dividen, atau dia bayar royalti, itu kita lihat bersama, jangan sampai beda. Banyak yang mengatakan hal seperti itu tidak kelihatan tapi ya kita lakukan saja.

Kalau kita koordinasi dengan KPK, banyak terjadi illegal aktivitas di bidang SDA, kita kerjasama dengan KPK dan aparat penegak hukum untuk bisa mengurangi hal tersebut. Itu lah tantangan kita urai dan kita tangani satu demi satu, supaya masyarakat boleh mengatakan coba dilakukan supaya penerimaan naik ya kita lakukan, dan terus kita jelaskan langkahnya apa saja.

Jadi untuk Facebook, Google, Twitter mereka sudah oke?

oh iya sudah untuk PPN ya, kalau untuk PPh ini adalah salah satu yang sedang dinegosiasikan di G20. Ini yang disebut global taxation untuk digital economy di G20 di propose oleh OECD ada 2 pilar cara memajaki perusahaan digital dari sisi pajak digital bukan PPN, ini terus dilakukan tapi bukan berarti kewajiban mereka hilang. Kita lakukan sesuai prinsip perpajakan yang sesuai dengan aturan kita. Namun kita tahu kalau perusahaan itu bergerak secara global mereka akan banding-bandingin saja antar negara, di sini dipajaki berapa, di sana bayar pajak berapa, di mana mereka klaim bayar pajak di sini bukan di situ. Karena bicara seperti Google, Spotify kita tahun head quarternya di mana, ongkosnya berapa, pendapatannya dari mana dan itu harus dihitung secara detil, kamu pendapatannya dari Indonesia berapa, dan seterusnya.

Kalau terkait cukai rokok sudah ada keputusan?

Kita setiap tahun memang menerima banyak masukan dari berbagai penjuru kepentingan dalam hal ini. Dari industri saya sudah tahu bahwa kalau mereka tahu pemerintah membuat keputusan akan muncul banyak sekali aspirasi. Jadi yang usaha sangat kecil dari pengusaha rokok kelas 3 sampai perusahaan yang besar banget, dan di sisi lain saya juga menerima banyak sekali petisi bahkan tidak usaha pakai surat, di Instagram saya, di dalam media massa digital, mereka katakan Bu Sri Mulyani kapan naikin ini banyak orang yang sudah merokoknya meningkat pada anak-anak. Jadi saya itu dapat dari petani, dari buruh, dari industri, dari mereka yang konsen kesehatan, mereka semua nulis surat, mereka menggunakan semua jalur untuk menyampaikan pentingnya.

Jadi memang harus terus hadapi, jadi memformulasikan cukai rokok itu saya tahu betul ada yang konsen kesehatan dari prevalensi merokok pada anak dan perempuan dan itu sudah ada di RPJMN. Kemudian dari petani tembakau mereka yang konsen apakah hasil tembakaunya ditampung dengan harga fair. Ada dari pekerja pabrik rokok yang manual masih tangan, ada dari perusahaan besar. ADa juga termasuk Pemda yang di mana industri rokoknya banyak mereka juga konsen.

Ada hal lain yang barangkali nggak dilihat, kalau cukainya tinggi banget maka orang akan melakukan produksi rokok ilegal, kalau bikin rokok mesinnya itu bisa diangkut di pick up kecil lah, jadi bisa pindah ke rumah-rumah dan itu produksinya tidak hanya 100 batang tapi bisa ratusan ribu bahkan juta. Saya instruksikan kepada DJBC, ini rokok ilegal jangankan bayar cukai, tapi dia bisa beredar karena bikin rokok itu gampang banget.

Jadi kami pasti akan umumkan pada saatnya kalau kita sudah melihat aspek ini secara matang sekali dan kita akan melihat oh dampaknya di sisi kesehatan, terhadap petani, buruh, terhadap penerimaan negara, terhadap rokok ilegal seperti apa, dan ini yang kita instruksikan kepada DJBC, saya mau policy yang merefleksikan keseimbangan yang memang sulit untuk diseimbangkan itu. Nanti akan kami umumkan kalau kami sudah menghitung.

Ibu masak ayam Kalkun, itu ibu yang masak atau ibu cuma pejeng saja?

Foto itu dibuat tahun 2015, saya masih hidup di Amerika Serikat, saya hanya tinggal berdua sama suami saya tidak punya pembantu. Kalau ditanya itu pakai pembantu, itu cara berpikirnya orang yang ada di Indonesia yang biasa di rumah ada yang bantuin. Saya tinggal berdua sama suami saja, karena anak saya sudah ada collage, ada yang berkeluarga, jadi kami istilahnya emptiness, istilahnya sarang burungnya sudah kosong tinggal berdua. Jadi kalau thanksgiving saya masak sebetulnya setiap hari masak karena aku nggak suka makanan beli itu, dan saya senang memasak karena itu relaksasi.

Relaksasi itu gini, masakan itu benar-benar membuat rileks, karena kalau seumpamanya saya masak ayam, maka saya harus keluarkan dari freezer dari beku menjadi tidak beku, kemudian bumbunya saja jejerin, bawang merah, bawang putih, kalau orang jawa brambang, bawang, salam, laos itu basic aja. Di luar itu kita bisa tambahin, jadi kalau mau tambah ketumbar, kunyit, ada nambahnya dan saya itu belajar masak semenjak saya sekolah di Amerika dulu, dulu juga saya tidak pernah ke dapur waktu di Indonesia, karena sekolah nggak punya duit karena beasiswanya tipis pas-pasan jadi kita harus benar-benar ya memasak, dan karena bahan baku relatif murah di Amerika, ayam murah, telur murah, bumbu sedikit mahal kalau impor di Asia.

Jadi aku mulai senang masak dari hampir 30 tahun lalu, kalau sekarang melihat saya masak kayanya kaget ya, itu relaksasi. Masak itu is Asik, itu relaksasi, saya kalau masak bisa asik banget. Tadi kalau Kalkun kadang-kadang saya bikin ayam kodok, ayamnya harus dikuliti dagingnya dikeluarin tapi nggak boleh sobek, kemudian dagingnya dicacah, jadi tinggal kakinya tulangnya tetap di dalam kemudian kita kasih bumbu, dalamnya kita kasih telur kemudian dijahit lagi and than kita masak di steam. Its delicious.

Anak saya sukanya mereka suka bebek sambal ijo, mereka sukanya lidah, enak lah diapa-apain, mau disemur, sambal ijo enak.

Kalau Pak Toni favoritnya?

Pak Toni itu gampang-gampang susah, waktu saya di Amerika dia pengen bakmi GM, jadi harus belinya bakmi telur, tapi bikin mie ayamnya itu ayam, jamur, dan membuat rasa manis kecap dan banyak, dan kita masih harus pangsitnya itu kan harus pakai sauh merah ada rasa jahenya. Saya harus bikin bagaimana penampakannya ada rasanya sedikit. Masak itu menyenangkan dan semua otak kita, lidah kita konsentrasinya bisa berubah sama sekali tidak usah memikirkan angka, nggak usah memikirkan pertanyaan yang susah dari detikcom.

Pandemi berarti jadi lebih sering masak?

Nggak juga, kalau pandemi dari pagi sampai pagi kita zoom terus. Kalau saya masak itu ada occasion (kesempatan), saya umumkan ke anak-anak, saya mau masak hari ini, jangan makan siang ya karena kalau mereka sudah makan dia nggak makan saya ngambek.

Sehari maksimal bisa berapa kali zoom?

Ya tergantung lama, bisa 6-8 kali tergantung lamanya. Sebetulnya itu agak kurang manusiawi sih karena kalau seperti saya kan topiknya berubah terus. Bayangkan tadi pagi saya mulai bicara dengan memberikan sambutan Tempo, untuk Muhammadiyah. Siang ada lagi, ya otaknya di-switch kurang manusia, belum kalau ngomong ke bahasa inggris ke indonesia. Kaya waktu dulu di Amerika pakai bahasa inggris, otak kita lama-lama panas seperti handphone yang sering hangat baterainya, karena kerja dua kali, jadi kalau saya lagi ngomong rapat bisa keluar bahasa jawa saya karena alam sadar saya senang bahasa jawa kaya relaxing, bahasa masa kecil saya. Jadi kalau kita bisa bicara ngomong bahasa jawa rasanya perasaan kita seperti istirahat saja. Ya zoom itu terus menerus membuat agak hangat otak.

Ibu ini kalau untuk busana ada yang desain khusus?

Nggak, saya membeli yang ada, tapi saya juga punya ada kakak ipar saya punya butik kecil, dia selalu membikinkan saya baju-baju kalau saya mau pakai baju baru. Kakak ipar saya punya butik kecil di daerah Bintaro, beliau yang suka bikinin namanya Nena Collection, ada juga ya kadang-kadang dari teman-teman, atau istrinya teman yang mungkin mereka punya dan mereka ingin menyampaikan dan senang kalau dipakai sama saya kemudian muncul di Instagram.

Karena saya pejabat kan saya nggak boleh melakukan endorsement jadi ya sudah, kalau mereka tahu kalau ini adalah produknya mereka, saya rasa saya senang kalau saya bisa membantu usaha kreatif di Indonesia, karena bentuk apresiasi kita dan orang Indonesia itu luar biasa kreatifnya, bahan bisa dipindah, diganti kombinasinya luar biasa, itu merupakan apresiasi luar biasa. Itu kan sama seperti seni mencipta, kreativitas dalam membangun dan membuat baju-baju itu, saya rasa saya senang mengapresiasi itu tapi karena sebagai pejabat tidak boleh endorse jadi tidak apa-apa kita pakai saja supaya beliau senang dan tidak gratifikasi ya, jadi kami tetap kalau KPK kan bilang harus Rp 1 juta harus lapor, jadi kadang-kadang kalau saya ada yang kirim ya saya lapor, kan KPK mengatakan kalau mau dimiliki ya kita beli saja, jadi saya harus membayar dan saya rasa etika itu bagus sih.

Jadi saya juga sampaikan kalau ada yang mau kirim kemudian saya mengatakan itu harus dilaporkan dan yang memberikan kepengin kasih banget, dan pengin dipakai kalau memang harganya di atas Rp 1 juta ya kita bayar pada mereka.

Busana termahal seorang Sri Mulyani berapa?

Saya pakai yang biasa saja, berapa ya kalau busa, tergantung kalau dari desainer kan kadang-kadang karena itu proses kreativitas mereka bukan karena bahannya dan hal-hal yang kita hargai, sama seperti seniman, creator-nya, yang mesti kita hargai adalah daya cipta mereka, kreativitas mereka, biasanya yang itu agak mahal, tapi most likely saya beli yang sudah ada di toko, bahkan saya sering pergi ke mana, di Pondok Indah di pinggiran bukan toko gede.

Sama kadang-kadang saya pakai baju kembaran sama orang lain, oh sama jadi senang juga jadi seleranya sama. I Think it's ok, senang lah.

Ada rencana liburan keluarga akhir tahun?

Nggak, kalau dalam COVID nggak, dan menjadi Menteri Keuangan kita tidak liburan Desember karena tahun tutup buku. Jadi saya biasanya sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan justru kumpul pada tanggal 31 itu, dan kita tutup. Kalau masa biasa tutupnya bisa jam 9 malam. Itu seluruh uang masuk terakhir, sebelum midnight saya sudah dapat oh berarti keuangan negara penerimaan sekian belanja sekian. Pagi-pagi subuh saya sudah kirim surat ke Presiden posisi APBN ditutupnya sekian, namun nanti dihitung lagi setelah diaudit. Ya kalau Menteri Keuangan tidak libur sih akhir tahun, kalau dulu di Bank Dunia saya libur akhir tahun, kalau sekarang nggak. Setiap tahun begitu.

Banyak yang temenin kok, media juga nggak pernah libur. Jadi itu masalah mindset saja. Tergantung cara melihatnya saja.

Untuk teman-teman yang terkena PHK yang ingin menjalankan usaha, resolusi 2021, ada tips dari Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Ya pertama untuk mereka yang alami dampak negatif saya sampaikan simpati saya, namun sama seperti semuanya untuk bangkit, kita pasti ada tanggung jawab. Untuk tahun 2021 kita akan lihat kalau kembali vaksin menjadi game changer, kalau vaksin sudah ada, masyarakat punya konfiden maka aktivitas masyarakat mungkin secara bertahap menjadi normal, nah berarti aktivitas yang selama 9 bulan terakhir ini menurun bahkan tutup bakan akan buka kembali dengan protokol baru.

Jadi anda lihat saja kalau anda memiliki rencana dilihat kapan kemungkinan ekonomi pulih dan aktivitasnya sesuai dengan anda. Misalnya saya bicara tentang kuliner, kuliner itu sebenarnya tidak menurun sekarang, cuma orang beda saja membelinya dan itu aktivitas yang bisa dikembangkan. Atau tadi berbagai hal kegiatan berhubungan dengan masyarakat yang ingin banget mereka keluar dan hidup normal, makan di resto, traveling dan berbagai hal lainnya.

Jadi kalau anda di bidang akomodasi, makanan dan minuman disiapkan untuk datangnya musim itu pada kuartal depan. Di bidang individu menjadi EO, itu sekarang harus bisa mengkombinasi suasana baru, misalnya ada fisik dan zoom, sehingga yang tadinya di undang 100 orang, yang zoom 500 orang, jadi banyak hal baru.

Kalau diberbagai negara yang menjadi penting bukan hanya masalah keuntungan tapi melakukan aktivitas yang bermakna untuk orang lain, di berbagai negara itu coaching itu penting, dengan adanya zoom orang bisa melakukan berbagai aktivitas produktivitas misalnya kalau anda suka menulis, novelnya laku banyak anda bisa bagaimana cara menulis novel. Atau bagaimana cara bikin ayam kalkun yang enak, kalau saya tidak jadi menteri keuangan nanti saya bisa jadi coaching makanan, saya akan melakukan banyak hal yang saya sukai yang mungkin saya punya banyak waktu pada saat tidak menjadi pejabat.

Saya menganggap kalau anda melakukan setiap hari dan sesuatu itu membuat anda positif, membuat anda memiliki semangat dan itu bisa dikomersilkan, karena masyarakat itu koneksinya melalui digital, jadi ide nggak boleh berhenti di situ. Misalnya pasif investor beli saham pasti akan lihat, kalau kemarin terkoreksi sekarang sudah naik. Tapi tetap hati-hati, cari instrumen sesuai selera dan risiko.

Dan cari instrumen dilihat institusinya, track record-nya, dan lihat di OJK, apakah mereka kelompok yang sudah di supervisi OJK. Karena banyak orang kasih iming-iming sekarang saja kalau anda lihat SMS anda setiap hari dapat 5-10 BPKB anda, pinjaman mudah atau segala macam, sampai investasi kebun kurma lah, jadi tolong hati-hati. Gunakan uang anda untuk investasi yang baik, dan jangan hanya memburu wah ini kayanya dapat keuntungan banyak tapi anda tidak melihat dari sisi keamanannya, itu tanggung jawab kita sendiri meski tahu ada OJK yang mengawasi tapi kita harus tetap menjaga dari seluruh yang anda miliki secara baik.