.webp)
Tabungan kelas menengah kita banyak, untuk memancing supaya kelas menengah mau belanja, ada strategi khusus?
Strateginya yang menyebabkan kelas menengah tidak belanja walaupun mereka memiliki pendapatan kan karena ancaman COVID, maka strateginya harusnya tetap penyebabnya itu yang harus dihilangkan, maka COVID-nya harus dikendalikan. Protokol kesehatan pemerintah terus menerus tidak pernah lelah mengingatkan 3M, pemerintah melakukan 3T (testing, trashing, treatment). Kita menggunakan semua saluran termasuk Detik.com untuk melakukan edukasi.
Kemudian kita melakukan berbagai upaya untuk penemuan vaksin dan pembelian vaksin. Kita menggunakan APBN untuk bantu riset di bidang vaksin, ada vaksin merah putih yang terus diteliti oleh para peneliti kita, itu dari berbagai universitas, ada yang dari lembaga Eijkman, Universitas Airlangga dan yang lain. Itu terus kita dukung dan juga untuk berbagai hal untuk PCR tes diperbanyak, nah kalau dulu tes PCR impor, kalau ingat bulan Maret kita harus menunggu dapat alat testingnya, sekarang sudah diproduksi di dalam Indonesia, dengan testing yang ada kita bisa trashing, dengan gitu kita bisa treatment apakah isolasi apakah mereka membutuhkan rumah sakit. Tapi tetap bisa dilakukan pencegahan, ini yang disebut 3T tadi. Pemerintah terus melakukannya dengan pemerintah daerah, masyarakat melakukan 3M tadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dan vaksin kalau tadi kita mendukung vaksin merah putih, kita juga membeli vaksin yang memang sudah tersedia dan sudah disetujui oleh WHO, karena kesehatan masyarakat penting banget, persepsi masyarakat tentang keamanan vaksin, dan bahkan juga MUI harus menyampaikan ini boleh diberikan kepada masyarakat itu penting, karena pemerintah menganggap ini menyembuhkan COVID dan sekaligus menyembuhkan psikologis masyarakat.
Kalau masyarakat yakin maka dia langsung melakukan kegiatan belanja, pergi keluar rumah menjadi berani, tidak hanya ke grocery, tadinya untuk beli bahan baku saja, tidak nongkrong untuk makan, tidak beli kopi, mereka menggunakan pembelian online, tapi itu tidak bisa mensubstitusi banyak sekali tempat perbelanjaan yang turun, inilah yang perlu kita kembalikan. Kegiatan masyarakat belum seperti yang sebetulnya kalau Desember ini kalau kita lihat secara musiman masyarakat itu berlibur, pergi, wisata, ini yang kita harapkan bisa kembali, asal masyarakat yakin bahwa keamanan dari COVID terjadi maka mereka akan melakukan kegiatan tersebut.
Namun pemerintah tidak menunggu sampai COVID selesai juga, kita melakukan berbagai hal misalnya beli produk Indonesia, membelanjakan untuk usaha kecil, pemerintah diminta untuk kalau seluruh belanja pemerintah sekarang betul-betul berorientasi pada pembelian. Di Kementerian Keuangan kita membuat langkah-langkah yang disebut sosial, Kemenkeu kan dari Aceh sampai seluruh provinsi ada pajak, bea cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, kita minta semua kantor coba beli produk di sekitar kita, kumpulkan, coba bayangkan waktu kita WFH kan warung sekitar kantor kita menjadi mati, kalau cuma 1 bulan mereka survive, ini sudah 9 bulan, orang nggak kembali ke kantor, nggak ada anak sekolah berarti warung sekitar sekolah kan mati, ini yang coba untuk berbagai langkah untuk bisa kembalikan, dan usaha kecil menengah tetap dibantu melalui instrumen APBN, ada yang gunakan suku bunganya disubsidi, ada yang kredit modal kerjanya dijamin, ada yang diberikan bantuan produktif, itu semua dilakukan karena pemerintah mengharapkan dunia usaha itu bisa bertahan. jadi tidak terjadi yang disebut permanent damage, mereka bisa bertahan dan pada saat ekonominya pulih mereka kembali pulih.
Vaksin baru 2 hari lalu tiba di tanah air. Tapi di luar isu halal atau tidak halalnya, terkait pembelian, karena melihat kasus kemarin itu loh, jangan sakiti rakyat, eh ternyata terjadi. Pengadaan vaksin sejauh mana kontrol Kementerian Keuangan, BUMN, maupun kementerian lain supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak terpuji yang mencederai kepercayaan masyarakat?
Ya tentu kita sesalkan ya, karena dalam situasi tidak kurang-kurangnya presiden terus menerus mengingatkan, bahkan kalau kita lihat sidang kabinet, kita tuh mengundang dengan Ketua KPK kita undang, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, LKPP, presiden selalu menyampaikannya kita dalam kondisi krisis nih perlu urgensinya sangat tingginya, tapi itu tidak berarti kemudian asal-asalan atau dalam hal ini tidak hati-hati, jadi harus mencari keseimbangan yang disebut gas rem itu tidak hanya antara COVID dengan ekonomi tapi gas rem itu dalam kita mengelola keuangan negara.
Oleh karena itu, dari sisi kesehatan pengadaan vaksin juga sama, bahkan tidak hanya vaksin saja, pengeluaran untuk bidang kesehatan itu mencapai Rp 96 triliun, tentu yang Rp 35 triliun sebagian itu vaksin tahun ini dan tahun depan, tapi banyak pengadaan untuk yang non vaksin yaitu upgrade rumah sakit, pemberian APD, pemberian PCR itu kami terus menerus mengingatkan kepada seluruh K/L, kalau ada feedback umpamanya kita lihat ada data kenapa kalau swasta melakukan harganya sekian, kenapa kalau pemerintah yang mengadakan harganya lebih tinggi, itu kita sampaikan kepada BPKP, terus BPKP diminta terus meneliti, LKPP, kemudian K/L, terutama BNPB Pak Doni waktu kami sampaikan ini ada feedback seperti ini.
Mereka juga sudah dari awal APD itu dulu harganya 1 pcs Rp 1 juta, karena banyak yang butuh dan produsennya sangat terbatas, dan semua ikut turun melihat, dilakukan audit awal dan dilakukan koreksi dari Rp 1 juta menjadi Rp 300 sekarang dan seterusnya. Namun yang paling penting kontraknya dengan pihak ke-3, dari BNPB ada klausul kalau ketahuan bahwa harganya di bawah itu kalian bersedia untuk dibayar di bawah itu, cara-cara itu harus dilakukan seluruh K/L sehingga karena masyarakat sekarang sangat transparan, kami di Kementerian Keuangan selalu mengumumkan ini loh PKH 10 juta KPM dia mendapat bantuan pemerintah sekian, duitnya ada Rp 35 triliun, setiap keluarga tidak sama karena PKH itu dihubungkan jumlah anak, kalau ada yang masih bayi dia dapat sekian, kalau anaknya SD sekian, SMP-SMA sekian, itu kalau ada ibu yang sedang hamil maka akan dapat tunjangan, itu yang PKH jadi beda dengan yang sembako.
Lalu memberikan Kartu Sembako, jadi itu kartu jadi dalam hal itu tidak dikorupsi tentunya, karena mereka bisa belanja sebanyak Rp 200 ribu, kemudian karena dalam situasi khusus memberikan paket sembako, karena waktu April dan Mei rakyat kita dalam situasi tidak ada movement, semuanya tinggal di rumah. Waktu itu banyak sekali pengemudi Ojek yang bikin viral karena kehilangan mata pencaharian dan pemerintah segera apa ini untuk membantu mereka. Namun saya sebutkan langkah-langkah kecepatan harus diikuti dengan kehati-hatian, untuk vaksin pertama vaksin ini sekarang dilihat seluruh dunia harganya diumumkan, seperti AstraZeneca diumumkan harganya sekian, kalau Moderna dan Pfizer dia menyebutkan setiap satu ampul berapa harganya, dan juga sekarang kita dari Sinovac kita umumkan harganya mereka dan harganya sama seperti APD tadi, pada awal dia charge sekian nanti kalau menggunakan lebih banyak akan menurun karena waktu memproduksi banyak terjadi ekonomi outskill-nya. Nah ini semuanya harus dilihat ada Perpres khusus, Kementerian Kesehatan harus menyebut apa vaksin yang boleh masuk ke Indonesia berdasarkan standar kesehatan, siapa yang boleh mengimpornya dan nanti institusi yang impor seperti BUMN Pak Erick yang bertanggung, BioFarma yang impor nanti akan kelihatan berapa kontraknya mereka, menurut saya seharusnya bisa diumumkan ke publik, kalau kemudian dijual ke masyarakat pasti ada ongkos karena ini vaksinnya beda yang kita impor sekarang itu yang ready to bius, yang siap langsung dipakai, yang nanti diimpor selanjutnya itu dalam bentuk curah ya itu berarti harus dikemas ulang dan ada ongkos prosesnya.
Kemudian ada ongkos untuk alat suntiknya, ada ongkos untuk siapa tenaga kesehatannya, ada ongkos distribusinya karena dari tempat pertama ke puskesmas pasti ada. Nah ini harus disampaikan secara transparan karena itu sebagian menggunakan uang negara. Tadi uang mulai impornya, untuk distribusinya, tenaga kerjanya, berbagai coldstorage nya itu semua diadakan dengan uang negara, dan kami akan sampaikan ini loh kami sudah keluarkan, transparansi penting banget karena kemudian akan muncul cek, orang akan mengatakan harganya segitu, ya nggak apa-apa karena nanti yang dibandingkan itu apple-to-apple, ada yang mengatakan vaksin A sekian, vaksin B sekian, tidak ada masalah juga.
Kalau kami di Kementerian Keuangan, saya senang untuk menyampaikan itu karena itu bagus nanti akan ada feedback. Dan kadang-kadang kan kalau di dalam sistem dengan banyak yang melihat kan menjadi lebih aman, merasa banyak yang mengawasi.
