Wawancara Khusus Dirut PAM Jaya

Setumpuk PR di Balik Rencana Larang Warga DKI Sedot Air Tanah

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 15 Okt 2021 07:00 WIB
Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo
Foto: Dwi Andayani/detikcom
Jakarta -

Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo membeberkan setumpuk pekerjaan rumah (PR) di balik rencana pemerintah pusat melarang warga DKI Jakarta menggunakan air tanah. PR tersebut harus dibereskan oleh BUMD penyedia air minum di ibu kota RI.

Seperti diketahui, pemerintah pusat belum lama ini menyampaikan rencana untuk melarang warga DKI Jakarta menggunakan air tanah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

Dia mengatakan sudah ada pembahasan terkait hal tersebut. Nantinya ada beberapa sumber air yang bisa digunakan misalnya dari Jati Luhur, Serpong, sampai Juanda.

"Hal ini karena Jakarta tidak punya sumber air baku. Makanya masyarakatnya masih pakai air tanah," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR pada 4 Oktober 2021.

Dia mengungkapkan ditargetkan tahun 2024 rencana tersebut bisa tercapai. Hal ini demi mengurangi penurunan muka tanah di Jakarta. Lebih lanjut dijelaskannya konsumsi air tanah harus dikurangi untuk mencegah penurunan muka tanah.

Kepada detikcom, Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo membeberkan PR yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh warga Jakarta.

Berikut wawancara lengkapnya.

Terkait rencana larangan bagi warga DKI menggunakan air tanah, PAM Jaya selaku penyedia air di Jakarta menyikapinya bagaimana?

Ini artinya menjadi tantangan dan PR bagi PAM Jaya walaupun itu memang menjadi rencana strategis kita bagaimana kemudia kita bisa memenuhi akses layanan air minum 100%. Kan yang penting gitu karena kami yakin bahwa dengan kita menyediakan itu maka dampaknya akan sangat besar baik secara ekonomi lingkungan itu sangat berpengaruh.

Ekonomi dalam hal ini adalah ketika saya kemudian bisa mendapatkan akses layanan air minum perpipaan dari pamjaya maka itu jauh lebih terjangkau daripada kemudian mereka atau warga itu mendapatkan dari partikelir atau swasta lewat gerobak-gerobak itu. Katakanlah dalam sebulan itu mereka spending Rp 600 ribu itu bisa kemudian sampai Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. Jadi ada penurunan spending domestiknya terhadap kebutuhan air minum perpipaan apabila mereka bisa terlayani.

Beberapa contoh yang saat ini memang mereka sebelumnya belum mendapatkan air minum perpipaan terus mendapatkan air minum perpipaan secara spending itu turun hampir 1/4 nya. Itu secara ekonominya. Secara lingkungannya sendiri ketika ada ekstraksi air tanah, terutama air tanah dalam itu akan terjadi penurunan muka tanah maupun penurunan muka tanah. Itu yang kemudian walaupun Jakarta itu penurunannya masih ada tapi terjadi perlambatan terhadap penurunan muka tanah tadi, karena memang kemudian ada beberapa peraturan yang bisa memberikan memberikan disinsentif terhadap penggunaan air tanah dalam itu. Itu yang terjadi di Jakarta.

Tapi itu belum cukup, kita masih kemudian membutuhkan air yang sedemikian banyak untuk bisa memberikan akses 100% kepada warga DKI. Ini sejalan dengan apa yang kita rencanakan initiative strategic kita untuk bisa memberikan layanan air minum perpipaan kepada seluruh warga DKI Jakarta.

Saat ini infrastruktur pendukungnya sendiri termasuk dari sisi perpipaannya bagaimana kesiapannya?

Kita biasa ada parameter yang merupakan KPI (key performance indicator/indikator kinerja) utama kita, sudah KPI, utama lagi, itu adalah cakupan layanan. Jadi cakupan layanan itu dihitung dari warga yang jadi pelanggan air minum perpipaan dibagi dengan jumlah penduduk Jakarta. Saat ini kita baru 65% yang sudah kemudian menjadi pelanggan. Artinya bisa jadi kemudian pipanya sudah di depan rumah tetapi mereka nggak mau jadi pelanggan. Itu nggak kita hitung. Ini betul-betul orang yang sudah mendapatkan akses layanan air minum perpipaan, sudah menjadi pelanggan, itu 65% menurut perhitungan kita. Tapi kemudian ada hitungan yang berdasarkan BPS, katakanlah satu rumah tangga itu 3,8 itu kita baru 45%. Itu baseline kita itu satu rumah tangga 6 orang.

Jaringan pipanya sendiri sudah menjangkau seberapa banyak wilayah?

Ada beberapa daerah yang memang belum kita jangkau ya. Artinya Jakarta Barat, Utara dan Jakarta Selatan. Problem terbesarnya yang menjadi prioritas kita adalah Jakarta Barat dan Utara karena praktis memang tidak ada akses atau alternatif terhadap kebutuhan air mereka selain kemudian yang berasal dari gerobak-gerobak swasta atau tangki-tangki air swasta itu. Kalau yang selatan balik lagi, selatan tadi memang sebagian besar masih bisa memanfaatkan air tanah dangkalnya ya, kalau dalam mungkin nggak terlalu banyak tapi yang dangkal yang banyak.

Secara persentase, berapa persen warga DKI yang belum tersentuh jaringan pipa air?

Jadi kalau kita bicara tentang aset, saya tadi bicara tentang cakupan layanan berdasarkan pelanggan. Tapi sebetulnya ada jaringan perpipaan yang sudah tersedia di depan rumah tapi mereka nggak mau jadi pelanggan, warga nggak mau jadi pelanggan karena masih menggunakan katakanlah air tanah dangkal dan mereka masih reliable dengan itu. Nah itu dua hal yang berbeda. Jadi ini adalah ukuran adminstratif, ini ukuran teknis. Nah ini kira-kira ada perbedaan sekitar 5%. Jadi kalau kita lihat kapasitas asetnya kita itu bisa kemudian masih bertambah sekitar 4%. Jadi 69% warga itu bisa terpenuhi kalau mereka kemudian jadi pelanggan kita semua dengan aset atau jaringan perpipaan yang sudah ada.

Artinya masih ada 31% yang belum terjangkau pipa air?

Jadi range-nya 31% sampai 35% karena tadi pelanggan kan kalau kita hitungannya pelanggan. Nah itu memang persoalannya tidak hanya di jaringan tapi persoalannya adalah airnya sendiri di Jakarta sudah didistribusikan kira-kira 22.275 liter per detik yang sebagian besar itu berasal dari Jatiluhur 16.800-an liter per detik. Kemudian yang berasal dari Tangerang itu 2.875 liter per detik.

Terus sisanya itu yang berasal dari sungai-sungai, air bakunya berasal dari sungai-sungai yang berasal dari Jakarta, kira-kira 1.400-1.500 liter per detik. Jadi sebagian besar memang ketahanan air di Jakarta itu tergantung dari air baku maupun air curah yang berasal dari luar Jakarta, hanya 6% yang kemudian berasal dari dalam Jakarta.

Kalau 100% warga Jakarta pakai air pipa, apakah pasokan airnya masih defisit?

Masih defisit. Kan kalau Jakarta dibagi dua gitu, Jakarta bagian barat ini secara pasokan sudah hampir habis lah, mungkin sisa 100 liter, kalau yang sebelah timur kira-kira masih ada 500 liter per detik. Artinya memang kita butuh tambahan air untuk bisa melayani 100% penduduk Jakarta. Kira-kira hitungannya adalah 12 ribu sampai 13 ribu liter per detik. Itu sudah dengan kita harus menurunkan tingkat kebocoran air dari 44 sekarang ke 26% nanti.

44% itu maksudnya apa?

Non revenue water, tingkat kebocoran, misalnya tadi saya sampaikan 20.725 liter per detik yang kita distribusikan itu hanya 56% yang kemudian ke bill artinya menjadi tagihan. Jadi sisanya itu hilang di dalam perjalanannya, bisa hilang karena faktor teknis, bisa hilang karena faktor komersial. Faktor teknis itu karena pipanya bocor, sambungannya nggak sempurna, terus kemudian karena umur teknis pipa yang sudah terlalu tua sehingga terjadi hal tersebut. Kalau hilang komersial adalah ya illegal tapping, illegal consumption, kemudian akurasi meternya sendiri sama data. Sebagian besar memang kehilangan airnya lebih banyak di kehilangan air fisik. Artinya kita memang harus membenahi infrastruktur jaringan perpipaan kita. Artinya ini memang ini lebih mahal.

Lanjut ke halaman berikutnya.