.webp)
Masalah subsidi ini menjadi pelik karena pemerintah tak bisa serta merta menariknya. Sementara jika tak ditarik, APBN bisa kebobolan habis-habisan.
Menaikkan harga BBM? Itu adalah opsi yang sama sekali tak bisa dilakukan oleh pemerintah. Opsinya hanya tersisa penghematan BBM.
Untuk mengupas seputar masalah kenaikan harga minyak dan dampaknya pada Indonesia, detikFinance mewawancarai Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di ruang kerjanya, gedung Departemen ESDM, Jl Merdeka Selatan, Senin (17 Maret 2008).
Dengan harga minyak seperti sekarang, posisi Indonesia sebenarnya akan lebih diuntungkan atau dirugikan?
Sekarang kan kalau harga minyak itu berdampak di penerimaan dan pengeluaran. Kalau di penerimaan berdampak positif, di pengeluaran ada masalah, yaitu subsidi. Di subsidi ini adalah masalah yang terkait tidak hanya di departemen kami, tapi terkait dengan sektor lain. Misalkan subsidi untuk transportasi, itu kan terkait dengan Departemen Perhubungan.
Lalu terkait rumah tangga, minyak tanah, dan banyak hal lain. Jadi butuh komunikasi dengan Pemda, butuh kebijakan untuk regional. Karena pengawasan untuk minyak tanah ini kan tidak gampang. Kemudian kalau Solar, terkait Departemen Perindustrian, transportasi juga. Transportasinya ada kereta api, ada lain-lain. Jadi, sebetulnya masalah yang cukup pelik itu adalah kita menghadapi subsidi, bagaimana kita berhadapan dengan masalah subsidi.
Artinya kondisi Indonesia tidak akan separah sekarang kalau tidak ada subsidi?
Sebetulnya kan kita belajar dari pengalaman pengalihan dari subsidi harga ke subsidi langsung, mestinya dilakukan secara bertahap. Dulu sudah ada namanya Propernas, yang mengamanatkan tidak ada subsidi harga tahun 2004. Ternyata tidak bisa dilaksanakan, karena satu dan lain hal. Diantaranya waktu itu kita secara bertahap sudah mengeliminasi, tapi toh harga minyak dunia naiknya lebih cepat dan lagi kemudian volumenya juga besar sekali.
Jadi, masalah subsidi ini sedikit sulit karena terkait dengan life style, cara hidup kita dan karena harganya rendah, murah, jadi orang pakainya juga tidak begitu concern, berhemat. Jadi, masalah subsidi ini cukup berat. Tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Kabinet Gus Dur ganti Mega, kita coba mengeleminasi subsidi harga. Tapi subsidi tetap diberikan, ada PKBL, subsidi langsung, raskin, dan sebagainya. Ternyata juga tidak selesai-selesai. Bukan karena masalah programnya, tapi lebih ke faktor eksternal.
Sekarang gini, dulu kita ada 7 (produk yang disubsidi), avtur, avgas, diesel oil, minyak bakar, premium, kerosene, dan solar. Sekarang cuma tinggal tiga. Tapi tinggal tiga pun susah, apalagi minyak tanah jauh ketinggalan. Sekarang untuk solar dan premium sebetulnya sudah dekat dengan harga keekonomian, tapi karena harga minyak naik, disparitasnya jadi tinggi lagi. Sedikit sulit memang. Kita memang tidak bisa menyesali yang dulu-dulu, tapi kita kan juga tidak bisa nengok ke belakang terus, harus lihat ke depan.
Jadi maksudnya karena masyarakat biasa disubsidi harga, mereka jadi cenderung boros?
Ya kan tidak hanya itu masalahnya. Disamping dia boros juga ada penyalahgunaan. Tidak efisien, ini yang kita mau atur. Disamping ada konversi kita juga mau atur dengan kartu kendali, smart card dan lain sebagainya. Itu prinsipnya agar (kuota) tidak melebihi dari apa yang diatur dari APBN.
Mengingat harga minyak yang terus tinggi, apa asumsi bisa berubah lagi?
Karena gini, kalau kita selalu ikuti perkembangan harga minyak yang terus menerus berubah, APBN itu bisa berubah 10 kali, bahkan 15 kali. Jadi sebetulnya yang kita inginkan adalah patokan harga yang bisa dipakai untuk menghitung spending.
Dulu kita ingat ada suatu pendekatan, yang disebut pruden dan wise. Artinya, kita bijak dalam menggunakan APBN. Kalau kita terapkan US$85 ternyata US$100, artinya kan ada buffer dan bisa kita pakai, walau kita tahu subsidi juga membengkak. Meski kita tahu subsidi itu permasalahan yang kompleks, yang harus diselesaikan tidak hanya satu sektor saja. Jadi, bagi kita sebetulnya asumsi is asumsi. Kita tetapkan asumsi, nanti di akhir tahun tidak sesuai asumsi, ada Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan itu bisa digunakan juga. Uangnya tidak lari kemana-mana.
Kalau ternyata kurang?
Kalau kurang penyebab ada dua. Karena harga minyaknya turun dibawah asumsi atau lifting. Kalau sejauh ini kita belajar dari pengalaman, harga minyak lebih sensitif. Dan kita tahu, kalau harga minyak tampaknya tidak akan kurang dari US$85 per barel, makanya lebih baik kita tentukan konservatif. Konservatif itu jangka panjang, kalau harganya turun. Lebih rendah dari yang kita asumsikan. Kalau itu yang terjadi, subsidi akan turun. Tapi, penerimaan juga akan turun. Kalau penerimaan turun, lebih parah lagi. Karena buat spending juga kurang. Jadi, APBN kita rentan terhadap eksternal faktor tadi.
Konservatif itu angka berapa?
Sebetulnya harus hati-hati. ICP kita baru US$92 per barel. Jadi, kalau kita tetapkan US$110, maka terlalu optimis. Padahal, di tempat-tempat lain tidak ada yang US$85 per barel. Negara-negara lain pun secara konservatif tidak ada yang menetapkan lebih dari US$85. Perusahaan minyak juga tidak menetapkan angka itu.
Tapi itu kan negara penghasil minyak?
Negara penghasil minyak kan juga konsumen minyak. Tapi ingat dia tidak punya batu bara. Itulah mengapa kita konsentrasinya di minyak. Karena pernah tidak berpikir untuk berkonsentrasi juga di gas dan batubara. Iran produksinya sekitar 3 juta bopd, kita 4,5 juta barel oil ekuivalen, berupa oil, gas, dan batubara. Jadi, kalau dilihat dari sisi energinya, kita produksi lebih besar dari Iran. Masalahnya dimana? Di demand side. Penduduk Iran demand-nya tidak sama dengan penduduk kita. Artinya demand-nya lebih besar. Itu yang jadi masalah, kita punya 220 juta jiwa.
Liftingnya tidak akan berubah?
Sama kalau kita bicara harga dan lifting. Kita bicara mengenai konservatif. Kita sedikit hati-hati, karena ada poin yang dikatakan Menkeu juga, kita ada yang dinamakan buffer dalam penerimaan. Dan kita ada juga beberapa hal yang bisa muncul dalam tahun ini. Seperti kejadian tsunami di Aceh, tidak ada yang pernah duga menyedot uang berapa. Belum Jogja dan Lapindo yang sekarang nambah lagi Rp 0,5 triliun. Tapi itu baru desa tertentu. Yang seperti ini ada buffer dari penetapan asumsi.
Konservatifnya berapa?
Konservatif itu kita menetapkan cukup tinggi. Seperti pertanyaan realistis itu berapa. Realistis itu kalau dia bisa dekatin kenyataan harga minyak. Tapi kan susah kalau dilihat kenyataan. Tentu akan kita kaji. Misalkan dengan posisi sekarang, kalau angka US$85 kira-kira cukup bagus. Sampai saat ini begtiu. Karena begini, ini kan baru masuk Maret, mulai spring, biasanya harga turun, kalau tidak turun berarti nanti pada waktu kuartal ketiga musim panas, harga naik lagi. Karena by nature harga profilenya pada Januari tinggi, April turun, naik lagi Juli Agustus karena orang banyak travel, trus naik lagi. Pakai fungsi sinus. Tapi kalau sekarang gak, naik terus. Jadi ada anomali.
APBN batasnya kapan?
Sekarang lagi digodok, berlaku mulai April. Jadi nanti di paripurna disahkan. Tapi ini APBN pertama, biasanya APBN satu kali, jadi kita mulai ancang-ancang bulan Mei, kalau untuk APBN 2009, pada waktu kita buat pada Mei, asumsi ngikutin bulan Mei, tapi itu untuk perhitungan 2009. Diproses, dan disamapaikan di pidato kenegaraan 16 Agustus. Lalu dibahas lagi September, digetok. Itu untuk semester pertama. Nanti ada APBNP lagi untuk semester dua. Tapi yang sekarang belum sampai semester dua, sudah ada perubahan. Jadi ini APBN pertama, nanti ada APBNP kedua.
Jadi April itu APBNP kedua?
Nggak, ini pertama. Ini yang digetok April. Nanti ada lagi APBNP kedua.
Pemerintah maunya harga minyak tinggi atau rendah?
Yang kita mau harganya sesuai asumsi APBN kita. Tapi apa mungkin, kan nggak mungkin. Karena kalau begini kita sudah punya data lengkapnya, penerimaan dan pengeluarannya berapa, tapi apapun asumsinya kita harapkan bisa menurunkan subsidi .
Alpha pertamina jadi diturunkan?
Salah satu untuk menurunkan subsidi adalah bentuk alpha. Mau kita kurangin lagi, kalau dulu 13,5% sekarang jadi 12,5%. Sekarang kita lagi hitung pengurangannya lagi. Jadi yang kita hitung, pada waktu Pertamina nerima subsidi itu kan alpha nya 12,5%. Deangan segitu, nilai uangnya berapa. Betul gak? Jadi itu yang kita pegang, nilai uang atau karena sekarang harganya naik, aplhanya juga naik. Dalam presentase yang sama, kalau harganya naik, alphanya naik. Jadi supaya bisa turun, alphanya mesti diturunkan.
Lebih nyaman`mana, menurunkan alpha atau fix cost?
Itu nanti keputusan politik yang harus dibahas dengan DPR. Yang penting, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jangan sampai kalau alpha diturunkan, Pertamina nggak bisa deliver BBM dan tidak bisa suplai BBM sehingga terjadi kekacauan. Tetapi juga jangan sampai negara dirugikan karena subsidi membengkak. Jadi satu sisi kita tekan subsidi, sisi lain tekannya berapa besar hingga Pertamina masih bisa melakukan tugasnya. Jadi hitung-hitungannya di alpha. Memang bisa ditentukan dalam bentuk nominal atau diturunkan sejumlah nominal yang sama.a
Kuota BBM tidak berubah?
Yang 35 juta KL itu, dengan catatan bahwa program konversi elpiji efektif. Untuk ekuivalen dengan minyak tanah 1,2 juta KL.
Artinya, bahwa kita tadinya diberi target saving Rp 10 triliun. Tapi waktu hitung-hitungannya di mulai pada Maret, ada itung-itungaan Rp 18 triliun. Jadi sekarang kita berpedoman pada langkah Rp 10-18 T. Mungkin bisa naik dari Rp 10 triliun, tapi kita harapkan tidak lebih dari Rp 18 triliun. Saya tidak tahu itung-itungan detail. Tapi memang patokannya untuk subsidi BBM Rp 10 triliun, kita diberikan fleksibility untuk melakukan itu. Tidak hanya itu. Satu, melalui kartu kendali, dua smart card, tiga konversi, empat penertiban penyulundupan.
Pelaksanaan kartu kendali jadi di-launching 2 April?
Kita akan lakukan, pertama kali di Semarang atau dimana di jawa Tengah.
Penarikan minyak tanahnya bagiamana?
Kita minta pemda. Kita dulu kita bilang, tanpa keterlibatan pemda tidak bisa dilakukan.
Banyak kalangan yang bilang, kenapa nggak naikin harga saja. Apa karena sudah terlanjur janji tidak menaikkan harga sampai 2009?
Pemerintah melihat ada sisi politik. Kalau ini dinaikan, dari pengalaman 2005 lalu, kenaikan sedikit atau besar, dampaknya sama saja. Efek sosialnya besar, pengalaman 2005 tentang kenaikan itu, dampak ke inflasinya besar. Jadi sensitifitas kita terhadap inflasi itu besar. Jadi ini terbukti bukan karangan, terbukti di masa lalu.
Tarif insentif tetap diberlakukan April?
Itu masih dihitung di DPR. Kemarin DPR tidak setuju karena disinsentif sampai 60%, padahal kalau hemat insentifnya cuma 20%. Sekarang diatur gimana supaya progresif. Jadinya progresif itu kalau R1 20-30 (insentif 20%, disinsentif 30%). Jadi denda untuk R1 jangan disamakan dengan R3.
Jadi progresif disinsentifnya?
Belum tahu. Kita lagi berkompromi dengan DPR, bagaimana supaya R1 disinsentifnya tidak sama.
Kalau ternyata banyak resistensi dari masyarakat, apa program penghematan BBM dan listrik akan jalan terus?
Saya balik tanya, pilihannya apa lagi untuk pengurangan subsidi. Kalau pilihannya menaikan harga yang jelas, pemerintah tidak bisa. Jadi pilihannya cuma satu, mengurangi volume. Caranya dengan berhemat, seharusnya gak sulit tapi mengubah lifestyle tidak gampang. Atau kita lakukan dengan kartu kendali, smart card, atau kita buat pricing policy, yang mobil tertentu tidak, yang transportasi umum. Ini kan semi kenaikan juga.
Pilihannya tidak banyak lagi, apa kita terima subsidi membengkak. Pilihannya apa kita mau volunteer atau keras, kita mau kooperatif atau kohersif, sekarang kita lagi di tengah, maju mundur kena. Masalahnya disitu.
(lih/qom)
