.webp)
"Saya perlu jelaskan karena banyak simpang siur terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dibangun 2017. Pemerintah sudah merapatkan dan sudah mengevaluasi hasil kajian Boston Consulting Group. Setelah proses rapat terbatas dengan presiden. Presiden memutuskan, pemerintah memutuskan tidak bisa didanai dari anggaran pemerintah," katanya dalam Press Gathering, di Hotel Gran Melia Kuningan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Menurutnya, anggaran pemerintah fokus untuk membangun transportasi publik dan jaringan kereta luar Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Khususnya Sulawesi yang sama sekali belum terbangun jaringan kereta api.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, rute Jakarta-Bandung dibangun atas dasar pertumbuhan kepadatan penduduk kedua kota dan kepadatan lalu lintas kedua kota. Proyek penting ini harus dibangun tanpa dana dari pemerintah dan tanpa jaminan atau garansi dari pemerintah.
"Pemerintah RI membentuk konsorsium dipimpin oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Anggotanya ada beberapa BUMN PT KAI, INKA, Jasa Marga, PTPN VIII, itu akan menjadi anggota konsorsium Indonesia. Konsorsium Indonesia saat ini masih melanjutkan negosiasi dengan konsorsium China yaitu China Railway Corporation," jelasnya.
Faktanya, kata Rini, proposal kedua negara sudah diterima pemerintah dan batas waktu penerimaan proposal sudah ditutup. Menurut Rini, struktur keuangan menjadi poin krusial bagi pemerintah.
"Tidak ada jaminan dana dari pemerintah. Ini murni 100% B to B (Business to Business) dengan BUMN china," katanya.
"Kalkulasinya akan secara bisnis dan finansial. Sejauh ini laporan yang saya terima dari Boston Consulting Group berdasarkan dari segi penumpang, jarak, dan beberapa poin lain bahwa kebutuhan kecepatan kereta minimum 250 km/jam," tambah Rini.
Rini pun menunjuk Sahala Lumban Gaol sebagai staf ahli yang menangani proyek ini. Sementara Direktur Utama WIKA, Bintang Perbowo, menjadi pimpinan konsorsium.
(ang/dnl)
