Hatta: Saat Ini Pemerintah Tak Pilih Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Pemerintah menyatakan tidak memilih kebijakan kenaikan harga BBM saat ini. Namun, pemerintah bakal melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi sehingga anggaran tidak membludak.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam rapat dengan Komisi VII DPR yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2011).

"Pemerintah confirm dan dalam dokumen ini ada pengaturan (konsumei) yang dijalankan. Sekarang kan sedang uji coba RFID di Ditjen Migas ESDM. Kami saat ini tidak memilih menaikkan harga BBM bersubsidi," ungkapnya.

Hatta menekankan pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam pendekatan terkait menjaga agar BBM bersubsidi tidak melebihi kuota yang ditetapkan.

"Apa yang disampaikan anggota dewan, baik dari sisi pentingnya kedisiplinan dalam menjaga kuota, ini yang menjadi kepentingan kita. Subsidi tetap harus diberikan," kata Hatta.

"Pemerintah mengusulkan agar 40 juta KL (kiloliter) untuk kuota BBM bersubsidi ini disetujui dan di perjalanannya, Menteri ESDM, dan jajarannya untuk terus bersama komisi VII melakukan perapihan dan pengawasan melalui teknologi dan instrumen kebijakan ynag digunakan," jelasnya.

Selain disetujuinya kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta KL dalam RAPBN 2012, disetujui pula penambahan alpha terhadap BBM Bersubsidi sebesar rata-rata Rp 613,9 per liter.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR sampai saat ini masih terus menekan pemerintah agar menaikkan harga BBM subsidi. Karena pemerintah belum melakukan tindakan apa-apa menyikapi bobolnya kuota dan anggaran BBM bersubsidi.

Komisi VII menyepakati usulan pemerintah untuk menetapkan jatah BBM bersubsidi dalam RAPBN 2012 sebesar 40 juta KL. Kuota tersebut sedikit berkurang dibandingkan dengan jumlah BBM bersubsidi dalam APBN-P 2011 yang dipatok sebanyak 40,4 juta KL.

Seperti diketahui, dalam penyampaian yang dikemukakan pada Nota Keuangan 16 Agustus 2011 lalu disampaikan bahwa kuota BBM Bersubsidi 2011 adalah sebagai berikut:
Premium + Bioethanol: 24,41 juta KL
Minyak Tanah: 1,7 juta KL
Solar + Biodiesel: 13,89 juta KL
Total: 40 juta KL

Namun meski menyetujui angkat kuota tersebut, beberapa anggota Komisi VII, seperti Dito Ganinduto dari Fraksi Partai Golkar mengatakan tidak boleh ada lagi penambahan kuota BBM Bersubsidi dalam APBN-P 2012 jika nantinya disepakatai kuota BBM Bersubsidi tahun depan menjadi 40 juta KL.

"Jika pemerintah ingin menetapkan kuota BBM Bersubsidi sebesar 40 juta KL di tahun depan, tapi tidak boleh ada lagi penambahan kuota BBM Bersubsidi dalam APBN-P tahun depan," pintanya.

Dirinya menyangsikan, setiap tahun pemerintah selalu kewalahan atasi bobolnya BBM Bersubsidi. Oleh karena itu ketika memasuki masa APBN-P, kuota untuk BBM Bersubsidi selalu ditambah dan pada akhir tahun pun, hasilnya tetap berlebih daripada kuota yang sudah dirubah tersebut.

"Contohnya kita lihat saja di tahun ini, awal tahun ditetapkan kuota BBM bersubsidi berada pada angka 38,5 juta KL. Namun realisasinya ternyata berlebih, akhirnya di APBN-P ditetapkan menjadi 40,4 juta KL," terangnya.

(nrs/dnl)