Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp 139 Triliun, Bunganya Rp 122 Triliun

Jakarta - Tahun ini, jumlah utang jatuh tempo yang harus dilunasi pemerintah mencapai Rp 139 triliun. Sementara bunga utang yang dicicil pemerintah tahun ini mencapai Rp 122,218 triliun.

Demikian data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Senin (6/2/2012).

Pada data tersebut diungkap, dari utang jatuh tempo di 2012 yang mencapai Rp 139 triliun, sebanyak 35% merupakan pinjaman dan 65% merupakan surat utang.

Sementara cicilan bunga utang yang akan dibayar pemerintah di 2012 mencapai Rp 122,218 triliun, naik dari 2011 Rp 106,584 triliun. Pembayaran bunga utang pemerintah di 2012 tersebut terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 72,41 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 27,59 triliun.

Berikut data cicilan bunga utang baik dalam negeri maupun luar negeri pemerintah sejak 2007:

• 2007 pembayaran bunga utang Rp 79,806 triliun
• 2008 pembayaran bunga utang Rp 88,43 triliun
• 2009 pembayaran bunga utang Rp 93,782 triliun
• 2010 pembayaran bunga utang Rp 88,383 triliun
• 2011 pembayaran bunga utang Rp 106,584 triliun
• 2012 pembayaran bunga utang Rp 122,218 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya terus mengingatkan para menterinya untuk tegas mengurangi utang luar negeri. SBY meminta pelunasan utang lebih digencarkan lagi.

SBY meminta persentase utang pemerintah terhadap PDB di 2014 harus ditekan menjadi paling besar 22%. SBY juga meminta dengan tegas agar tiap tahun jumlah utang yang dibayar harus lebih besar dari jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah.

Seperti diketahui, akhir 2011 lalu total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 1.803,49 triliun. Pada akhir tahun ini rencananya utang pemerintah bakal bertambah menjadi Rp 1.937 triliun atau naik Rp 134 triliun.

Utang pemerintah di akhir 2012 nanti akan berupa pinjaman senilai Rp 615 triliun atau turun dari 2011 Rp 616 triliun. Lalu juga berupa surat utang Rp 1.322 triliun, bertambah dari 2011 yang sebesar Rp 1.188 triliun.

Tiap tahun nominal utang pemerintah tercatat terus mengalami peningkatan.

(dnl/qom)