Golkar Usul BBM Premium Naik Jadi Rp 6.500/liter

Jakarta - Partai Golkar mendukung keputusan pemerintah terhadap keinginan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahkan partai berlogo pohon beringin tersebut menyarankan premium naik Rp 2.000 atau menjadi Rp 6.500/liter.

Menurut sekjen DPP Partai Golkar, Satya W Yudha, kenaikan Rp 2.000 kata para pengamat perminyakan bisa menghemat anggaran negara mencapai sekitar Rp 57 triliun.

"Memang ini cara orang bodoh, dengan menaikkan (BBM) kita bisa menghemat triliunan rupiah anggaran negara. Namun, ini (subsidi) kan tidak mendidik dan terasa tidak adil, karena masih banyak orang yang tidak berhak namun menikmati BBM bersubsidi," ujar Satya, Senin (27/2/2012).

Namun menurut anggota Komisi VII DPR ini, menaikkan harga merupakan jalan terbaik, karena jika dipaksakan pembatasan BBM dan konversi BBM ke bahan bakar gas tidak akan mungkin karena infrastrukturnya belum siap.

"Makanya itu, kalau pemerintah memilih kenaikan harga BBM, kami (Golkar) menyarankan kenaikannya Rp 2.000/liter atau menjadi Rp 6.500/liter," ucap Satya.

Kenapa? Pertama kata Satya, harga minyak dunia saat ini terus bergejolak, dan bagi Indonesia ini sangat tidak menyenangkan, bayangkan tiap harga minyak dunia naik US$ 1/barel membutuhkan subsidi mencapai Rp 70 miliar. Dan saat ini harga minyak dunia diketahu diatas US$ 120/barel.

"Kedua, masyarakat pernah merasakan harga BBM Rp 6.000/liter pada tahun 2008, dan walau ada dampaknya waktu itu, namun masyarakat mulai bisa beradaptasi, namun karena ada kebijakan menurunkan harga BBM yang sangat berkaitan politisasi pada waktu itu. Jadi dengan harga minyak dunia saat ini tinggi, masyarakat pernah merasakan BBM Rp 6.000, kenapa tidak Rp 6.500, apalagi kehematan yang didapat diperkirakan mencapai Rp 57 triliun," paparnya.

Satya bilang, untuk itu Partai Golkar juga menuntut jika penghematan yang didapat terhadap kenaikan harga BBM dijamin untuk pembangunan infrastruktur energi maupun non energi (pendidikan, kesehatan dan lainnya).

"Untuk itu besok (hari ini) kami minta Pemerintah secara resmi ajukan ke DPR untuk merevisi APBN 2012 yang didalamnya tidak mengamanatkan kenaikan harga BBM dan menyiapkan roadmap konversi BBM-Gas," jelasnya.

Ini penting, karena menurut Satya, agar hasilnya oleh Komisi VII bisa diajukan ke Bandan Anggaran (Bangar) hingga dibahas dan ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2012, khususnya bisa dilaksanakan (kenaikan BBM) tidak lewat dari 1 April 2012.

"Pasti bisa, APBN-P selesai sebelum 1 April 2012, ini seperti pengalaman kita 2010 lalu sebulan APBN-P selesai," tandas Satya.

(ang/ang)