Sutan Bhatoegana: BBM Harus Naik, Kalau Tidak Gaji Pejabat Bisa Dipangkas

Jakarta - Politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana membenarkan jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi saat ini tidak naik, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin berat dan keuangan negara makin tidak sehat (defisit). Dampak salah satunya bisa jadi gaji para pejabat negara sampai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipangkas.

"Benar, industri minyak kita memberikan pemasukan sekitar Rp 225 triliun ke negara. tapi kan Rp 126 triliun digunakan buat subsidi BBM yang tidak jelas siapa yang nikmati, sisanya masuk ke APBN yang ada digunakan buat bayar gaji pejabat, PNS, Polisi, TNI dan belanja-belanja negara lainnya," kat Sutan kepada detikFinance, Selasa (27/3/2012).

Kalau BBM tidak naik, kata Sutan, maka semakin berat negara berikan subsidi BBM, kalau dibiarkan defisit anggaran negara bisa berbahaya.

"Saat ini saja BBM mau dinaikan semua lembaga negara irit-iritnya," ujar Sutan.

Tidak hanya lembaga pemerintah, lembaga kementerian non pemerintah seperti Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ikut berkorban anggarannya dipangkas untuk selamatkan APBN.

"Belanja Kementerian LPNK sudah dipotong juga untuk penghematan APBN kita," ujarnya.

Apalagi, pemerintah mengusulkan pemotongan belanja secara besar-besaran, mulai dari pengeluaran belanja pegawai, perjalanan dinas non operasiona, pembelian barang non operasional hingga honorarium yang diusulkan mencapai Rp 60,9 triliun.

"Itu saja disertai kenaikan harga BBM, kalau tidak? Bagaimana nasib APBN kita," ujarnya.

Makanya, kata Sutan, benar apa yang dikatakan BP Migas, kalau harga BBM tidak naik, dan minyak dunia saat ini harganya tinggi sekali, negara makin berat mensubsidi, jika tidak dinaikan maka bisa jadi tidak pemotongan belanja pemerintah yang dipotong, gaji PNS, pejabat dan lainnya bisa dipangkas juga.



(rrd/ang)