detikfinance

Apakah NOP Pajak Bumi Bangunan Bisa Berubah?

- detikfinance
Selasa, 10/04/2012 16:02 WIB
//images.detik.com/content/2012/04/10/9/Nico.jpg
Jakarta -Pertanyaan:
Apakah NOP (Nomor Objek Pajak) dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan bisa berubah-ubah? Saya bayar PBB tahun 2011 dengan NOP yang sama dengan tahun sebelumnya namun ternyata keluar SPPT tahun berjalan NOP-nya berbeda. Dikonfirmasi ke kantor pajak dan jawabannya: kenapa saya bayar dengan menggunakan NOP yang lama? Jadi permasalahan saya belum selesai sampai sekarang yang menjadi pertanyaan saya kenapa sistem komputerisasi pajak tidak menolak apabila objek pajak tidak sama dan mengapa SPPT terbit dengan letak objek pajak yang sama namun nama dan alamat wajib pajak berbeda, mohon penjelasan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jawab 1:
Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan bahwa Nomor Objek Pajak (NOP) adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang bersifat unik, yaitu setiap objek pajak PBB diberikan satu NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak PBB lainnya tetap, yaitu NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak PBB tidak berubah dalam jangka waktu lama dan standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional

Pasal 2 dari Peraturan tersebut mengatur bahwa NOP diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau
pendataan objek pajak PBB. NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Lebih lanjut, penentuan NOP menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek PBB dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak dengan NOP, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (dokumen perpajakan), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan sampai dengan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

Pada lampiran PER-12/PJ/2010, disebutkan juga bahwa perubahan NOP dapat terjadi karena adanya pembentukan wilayah administrasi pemerintahan baru yang meliputi pemekaran dan/atau penggabungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perubahan NOP yang Bapak/Ibu alami seharusnya tidak terjadi kecuali karena adanya pembentukan wilayah baru. Untuk perubahan NOP Pajak bumi Bangunan tersebut dapat dikonfirmasikan alasan perubahannya dan dilakukan pengurusan administrasi pembayarannya ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan di mana lokasi bangunan Bapak/Ibu terdaftar.

Nico Iguna-Tax Supervisor

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 27/10/2014 11:44 WIB
    Wawancara Khusus Menkeu
    Bambang Brodjonegoro: Kita Sebagai Menteri Bukan Superman
    Salah satu menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang didapuk sebagai Menteri Keuangan. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia ini tidak asing dengan lingkungan Kementerian Keuangan.
  • Gb Kamis, 30/10/2014 08:45 WIB
    Ellen May: Bye-bye QE
    Quantitative Easing, kebijakan Pelonggaran Kualitatif adalah sebuah kebijakan moneter di AS. Sekarang kebijakan ini sudah selesai.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut