Hal ini disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat ditemui di kantor pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/4/2012).
"Apapun itu nanti bentuknya, laksanakan saja. Capek dengarnya. Pemerintah kan gitu, kalau ada kritis, mudur lagi. Nggak boleh itu," tegas JK yang juga Ketua PMI ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam negara itu yang penting dilaksanakan. Pemerintah kita terlalu, terlalu banyak wacana," jelas JK
Sebelumnya, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) A. Qoyum Tjandranegara mengatakan pemerintah sudah menyiapkan aturan pembatasan BBM subsidi yang dijadwalkan akan keluar pada akhir April 2012 dan berlaku efektif Mei 2012.
Salah satu opsi yang bakal dipakai pemerintah adalah dengan pengaturan batasan besaran mesin kendaraan (cc) yaitu mobil di atas 1.300 cc akan kena larangan.
"Mobil 1.300 cc ke atas tidak boleh lagi beli premium," kata Qoyum.
Namun kata Qoyum, yang masih jadi perdebatan saat ini adalah metode pembatasan yang akan dilakukan dilapangan khususnya di SPBU.
"Masih dipilih-pilih jalan yang tepat, terutama pengawasannya di SPBU," ucapnya.
(wep/dnl)