Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara mengatakan, meskipun rasio utang pemerintah mengurangi jumlah utang luar negeri dan menggenjot penerbitan surat utang negara (SUN), namun SUN itu juga banyak dimiliki oleh asing.
"Utang pemerintah ini yang sebagian besar adalah SUN, itukan 30-32% sudah dimiliki oleh asing. Di satu sisi itu baik artinya asing percaya pada kita, tapi di lain pihak itu sebenarnya kita harus waspada, karena pasar keuangan kita yang tipis, karena pasar valas kita yang tipis, karena eksportir kita yang masih enggan mengkonversi dana hasil ekspor kita," tutur Mirza usai menghadiri acara ekonom Muda Bicara dan Penganugerahan ILUNI FEUI Award, di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (18/12/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mirza mengatakan, selain utang pemerintah, besaran utang luar negeri swasta juga harus diatur ketat sehingga tidak menjadi pemicu krisis ekonomi seperti yang dihadapi Eropa saat ini.
Beruntung, saat ini regulasi pasar keuangan seperti Bank Indonesia (BI) ataupun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) sudah mengatur perizinan utang luar negeri perusahaan khususnya perbankan dan emiten di pasar modal.
Total utang pemerintah Indonesia hingga November 2012 mencapai Rp 1.990,66 triliun. Dalam sebulan, jumlah utang ini turun Rp 930 miliar.
Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman Rp 615,34 triliun dan surat berharga Rp 1.375,33 triliun. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 7.226 triliun, maka rasio utang Indonesia per November 2012 sebesar 27,5%.
Presiden SBY melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengimbau jajaran pemerintah melalui Surat Edaran Surat Edaran (SE) Nomor: SEβ592/Seskab/XI/2012 untuk membatasi pinjaman luar negeri yang membebani APBN/APBD.
Dari total utang pemerintah Rp 1.990,66 triliun, sebesar Rp 613,71 triliun merupakan utang luar negeri yang didapat dari beberapa negara dan juga lembaga-lembaga multilateral. Utang luar negeri ini turun Rp 7,11 triliun dibandingkan akhir 2011 yang sebesar Rp 620,28 triliun.
(dnl/dru)