Pemerintah Tak Mau 'Diadu Domba' Soal Banjir Jakarta

Jakarta - Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan banjir dan genangan air, termasuk jalan-jalan protokol yang lumpuh. Pemerintah tidak mau diadu domba terkait siapa yang paling bertanggung jawab terhadap banjir tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Pemprov DKI Jakarta sama-sama bertanggung jawab mengatasi banjir di ibukota.

"Tidak ada antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikonflikkan," kata Djoko singkat di kantor Menko Perekonomian Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Pada kesempatan itu, Djoko menjelaskan secara detil wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU dalam mengatasi banjir. Menurut Djoko, jika banjir diakibatkan karena luapan Sungai Ciliwung itu menjadi tanggung jawab Kementerian PU.

"Kalau banjir karena luapan Sungai Ciliwung itu tugas Kementerian PU. Karena ada sungai besar yang melewati 2 provinsi, jadi tanggung jawab PU," jelas Djoko.

Lain halnya jika kali-kali yang meluap yang berada di lingkup Kota Jakarta. Djoko menuturkan hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab Pemda DKI Jakarta.

Sementara mengenai siapa yang berhak bertanggung jawab atas banjir yang menggenangi jalan protokol di Jakarta (Sudirman dan Thamrin), Djoko berujar itu tanggung jawab bersama

"Kalau banjirnya di Sudirman dan Thamrin itu disebabkan karena dan drainase nya harus dibersihkan. Jadi tidak ada pemerintah pusat dan daerah dikonflikan. Kita sudah bekerja bersama-sama dan ada pembagian tugas. Kalau banjir karena air kiriman dari hulu itu tugas dari PU. Sedangkan kali-kali di Jakarta saja itu tanggung jawab Pemda DKI. Saya tidak membedakan dan kita bekerja sama," ujar Djoko.

(wij/dnl)