Wamen ESDM: Tidak Mungkin Hanya BBM Subsidi Jakarta yang Dihapus

Jakarta - Ide Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahjana Purnama (Ahok) menghapus BBM subsidi di ibukota tidak akan mungkin diberlakukan. Selain implementasinya sulit, juga berbahay dan rentan terjadi konflik sosial di masyarakat.

Hal tersebut seperti dikatakan Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, ide penghapusan BBM subsidi di DKI Jakarta sangat tidak mungkin dilakukan karena implementasinya sangat sulit.

"Tidak mungkin dilakukan (penghapusan BBM subsidi di DKI Jakarta)," kata Rudi ketika ditemui di Kantor BPH Migas, Kamis (27/12/2012).

Menurut Rudi, tidak mungkin dilakukan karena harus dipikirkan juga daerah penyangga DKI Jakarta, yaitu Bogor, Tanggerang, Depok, Bekasi dan lainnya apalagi berada di perbatasan dengan DKI Jakarta.

"SPBU yang di DKI Jakarta tidak boleh, tapi SPBU yang berada di perbatasan boleh, akan banyak antrian panjang di SPBU tersebut, pengusaha SPBU di DKI Jakarta pasti protes keras. Selain itu di dalam DKI Jakarta ada bajai, ada Metro Mini, ada ojek yang langganan saya itu, masa dia harus beli BBM subsidi ke luar kota dulu," ujar Rudi.

Bahkan ketika Kementerian ESDM ingin menerapkan pembatasan BBM subsidi berdasarkan CC kendaraan, itupun gagal karena tidak mudah. "Kita saja mau menerapkan sistem pengendalian BBM subsidi dengan CC kendaraan tidak jadi, karena sulit," ucap Rudi.

Apalagi ditakutkan jika BBM subsidi DKI Jakarta dihapus, terjadi konflik sosial seperti yang terjadi di Kutai Barat.

"Itu yang paling kami takutkan, jangan sampai hanya karena BBM subsidi, terjadi kasus seperti di Kutai Barat, jangan sampai," tambah Rudi.

Menurut Rudi, hal yang paling efektif dan nyata penghematannya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menaikan harga BBM subsidi.

"Paling efektif ya menurut saya ya naikan saja harga BBM subsidinya, nyata penghematannya, resikonya kecil," tandas Rudi.

(rrd/ang)