Infrastruktur, Pungli, & Birokrasi Masalah Klasik Dunia Usaha

Jakarta - Kalangan pengusaha dalam negeri masih merasa resah akan adanya praktik pungutan liar dan birokrasi yang bertele-tele. Hal ini bisa menjadi pemicu sulit berkembangnya dunia usaha.

Ketua Kompartemen bidang UMKM Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Romi Lesmana menuturkan, praktik demikian masih banyak terjadi, walaupun sudah sedikit berkurang. Namun menurutnya, pengusaha memiliki alasan kenapa harus memberikan pungli.

"Kadang pengusaha juga nggak mau ribet. Kita nggak mau menyalahkan siapa-siapa di sini. Kita katakan itu oknum lah," katanya saat ditemui di acara MoU antara HIPMI dengan PT Bank Syariah Mandiri di Gedung Palma One, Kuningan, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

"Tapi saya belum pernah dimintai pungli," imbuhnya.

Dia enggan menyebutkan siapa yang bertanggung jawab dan bersalah akan hal ini. Namun menurutnya, angka praktik pungli tersebut sudah berkurang.

"Saya rasa masyarakat Indonesia udah sadar. Enggak separah yang dulu, KPK sudah bergerak cepat," katanya.

Hal lain yang dikeluhkan oleh para pengusaha adalah infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini pun menjadi salah satu alasan Indonesia masih banyak kebanjiran barang-barang impor dari luar negeri.

"Memang semuanya ini kalau diurut semua ini berhubungan terutama dengan fasilitas kitan transportasi, sistemnya. Ini harus ada perubahan. Dengan pesatnya China sekarang sebagai negara yang superpower ini juga menjadi tantangan," paparnya.

Oelh karena itu, jika segala sistem ini diperbaiki, dia mengaku optimis selaku pengusaha untuk dapat turut serta berkontribusi besar dalam memajukan ekonomi Indonesia, salah satunya menghilangkan ketergantungan impor dari negara lain. Ditambah dengan banyaknya penduduk produktif di Indonesia.

Disini ada peluang. itu tugas kami, HIPMI. Ini harus kita manfaatkan. Tapi tantangan juga buat kita untuk berekspresi. Untuk berbuat lebih baik. Kita akan tingkatkan," pungkasnya.

(zul/ang)