Pertemuan yang difasilitasi Duta Besar RI untuk China dan Mongolia, Imron Cotan, pada tanggal 1-2 Maret 2013 di Beijing, membahas proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun di Sulawesi, seperti jalur kereta Trans Sulawesi sepanjang 2.000 km dan pembangkit listrik, yang membutuhkan investasi besar dari dalam dan luar negeri, termasuk China.
Demikian keterangan tertulis Duta Besar RI untuk China dan Mongolia yang diterima detikFinance, Senin (4/3/2013)
Terkait dengan proyek-proyek tersebut, Anwar Adnan Saleh telah berkoordinasi dengan para gubernur se-Sulawesi yang berjumlah 6 orang dan melaporkannya ke pemerintah pusat. Rencana pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi telah dilaporkan ke Menteri Perhubungan RI dan mendapatkan tanggapan yang positif.
"CCECC menyambut baik rencana pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan berharap bahwa mereka dapat ikut serta dalam proyek tersebut. Namun demikian terdapat satu hal yang mengemuka yang disampaikan oleh CCECC yaitu masalah penjaminan dana investasi bagi proyek-proyek yang akan dikerjasamakan," jelas kedutaan besar RI untuk China
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Duta Besar RI Imron Cotan menyampaikan penjelasan mengenai bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah daerah berupa sumber daya alam yang dapat dikelola bersama oleh investor Tiongkok dan mitra lokalnya.
Menurut Imron mengurangi biaya yang dikeluarkan, investor Tiongkok dapat memanfaatkan tawaran Pemerintah RRT untuk mengganti biaya studi kelayakan bagi proyek-proyek yang telah disetujui, sesuai dengan janji yang disampaikan oleh PM RRT Wen Jiabao kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika kedua pimpinan tersebut bertemu di Beijing, 2012.
"Untuk itu, diharapkan tidak terdapat keraguan bagi calon investor Tiongkok untuk menanamkan modalnya dan langkah berikutnya yang harus segera dilakukan oleh para pemerintah daerah adalah mempresentasikan kelayakan proyek yang akan dikerjakan kepada para calon investor serta pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat setempat," jelas kedutaan besar Indonesia untuk China.
Sementara dalam pertemuan terpisah antara Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dan Synohidro Resources Limited, kedua belah pihak sepakat untuk memulai penyiapan pembangunan proyek energi terbarukan dan infrastruktur dengan melakukan studi kelayakan.
Pertemuan antara Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dan CGGC membahas mengenai kelanjutan rencana pembangunan PLTA Karama berkekuatan 300 megawatt di Mamuju, yang sudah selesai studi kelayakannya.
Proyek ini belum dapat dimulai karena masih menghadapi sejumlah kendala seperti masih belum dicapainya kesepakatan kerjasama dan adanya penolakan masyarakat untuk direlokasi ke lokasi lain. Ke depan, kedua belah pihak sepakat untuk mencari solusi bersama agar proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut dapat segera dilaksanakan.
(hen/dnl)